Pinangki Divonis, Keadilan Kian Terkikis?

Pinangki Divonis, Keadilan Kian Terkikis? 22/06/2021 103 view Hukum muslimahnews.com

Pro kontra muncul pasca penetapan vonis untuk eks Jaksa Pinangki. Pasalnya salah satu pertimbangan hakim mengurangi vonis Pinangki adalah posisinya sebagai seorang ibu dari anak yang masih balita (berusia 4 tahun). Karena itu Pinangki layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Atas dasar inilah, hakim Pengadilan Tinggi DKI menyunat vonis eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun

Alasan hakim ini dinilai banyak pihak terlalu mengada-ada dan sulit diterima. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menyampaikan putusan tersebut semestinya berorientasi pada perbuatan dan dampak atas kejahatan Pinangki. Ia menilai jelas sekali perbuatan Pinangki bersentuhan langsung dengan tiga kejahatan, yaitu mulai dari suap, tindak pidana pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Selain itu, dampak kejahatan tersebut secara langsung menurunkan kepercayaan publik pada institusi penegak hukum dan juga mencoreng citra Kejaksaan Agung (Tempo.co di akses 16 Juni 2021).

Inilah sebuah realita yang menunjukkan betapa keadilan sulit didapatkan dalam kondisi saat ini. Tebang pilih dalam penegakan hukum seolah sudah menjadi hal yang biasa. Tajam ke bawah tumpul ke atas bukan lagi sekedar slogan, tapi sudah menjadi kenyataan yang harus dihadapi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum dari masa ke masa kian sulit dilakukan. Yang pertama dan mendasar adalah tidak adanya kesamaan standar dalam mendefinisikan sebuah tindakan kejahatan. Apakah korupsi itu sebuah kejahatan? Apakah korupsi dalam jumlah sedikit itu tidak termasuk kejahatan? Apakah menolong orang lain melakukan sebuah kejahatan termasuk juga kejahatan? Apakah menyuap dan melakukan pencucian uang termasuk kejahatan? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti akan mendapatkan jawaban yang berbeda.

Perbedaan standar dan cara pandang inilah yang menyebabkan masyarakat akhirnya senantiasa membandingkan kasus-kasus yang menimpa para pejabat publik dengan kasus yang menimpa masyarakat biasa. Kasus Angelina Sondakh beberapa tahun yang lalu, misalnya, sempat dijadikan pembanding untuk vonis Pinangki. Ada kemiripan kasus dari sisi terdakwa sama-sama perempuan, memiliki balita, menyesali perbuatannya, dan terlibat kasus korupsi, namun berbeda vonisnya.

Bahkan kadang muncul pembandingan ekstrim di tengah masyarakat yang cukup keras menyindir para penegak hukum. Misalnya kasus kakek Samirin (68 tahun) di Sumatera Utara tahun lalu. Dia divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari oleh Pengadilan Simalungun, setelah terbukti bersalah memungut sisa getah pohon karet di perkebunan milik PT Bridgestone. Ia terbukti mengambil getah seberat 1,9 kilogram yang jika dirupiahkan hanya sekitar Rp 17.000. Getah itu akan ia jual kepada para pengumpul getah agar mendapatkan uang (Kompas.com, 18/01/20). Kasus ini dibandingkan dengan rendahnya hukuman bagi para koruptor yang telah menggelapkan uang negara dengan nilai mencapai milyaran atau bahkan trilyunan namun tetap melenggang bebas. Jelas nampak ini adalah kondisi yang sangat ironis dan kontradiktif.

Tentu perbedaan standar ketika mendefinisikan kejahatan ini akan berdampak pada vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Definisi kejahatan yang bisa ditarik ulur sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu akan membuat vonis hukum berubah-ubah pula. Akibatnya yang dirasakan masyarakat saat ini adalah hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

Padahal jika mengacu pada Islam, definisi sebuah kejahatan itu sangat jelas dan rigid. Tidak bisa ditarik ulur sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu. Kejahatan (jarimah) adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum syariat. Maka setiap perbuatan yang menyelisihi hukum syariat ini merupakan kejahatan dengan berbagai jenisnya. Selain itu Islam juga memberikan tuntunan bagaimana hukuman itu harus dijatuhkan, sampai batas apa sebuah kejahatan itu bisa diberi sanksi. Misalkan pencuri dipotong tangannya jika harta curiannya mencapai minimal ¼ dinar. Dengan tuntunan yang jelas ini maka hakim bisa menjadikannya sebagai acuan saat menjatuhkan hukuman pada mereka yang mencuri kurang dari ¼ dinar.

Faktor kedua adalah merebaknya suap. Budaya suap terbentuk saat kebanyakan orang mulai mendewakan materi. Mereka beranggapan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang. Dan penerapan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negara ini memberikan andil yang cukup besar pada sikap masyarakat untuk mendewakan materi ini.

Dengan uang semua bisa dibeli. Pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan dan termasuk keadilan juga bisa dibeli. Sehingga bagi para pejabat yang ber-uang, pelanggaran hukum bukan sesuatu yang benar-benar serius. Mereka bisa menyelesaikannya dengan mudah asal ada uang. Praktik jual beli jabatan dan juga politik transaksional saat menggolkan RUU tertentu adalah gambaran real yang menunjukkan bahwa budaya suap sudah mendarah daging diseluruh lini kehidupan.

Merebaknya suap pada gilirannya juga mampu menggilas ketakwaan individu. Akibatnya meski semua orang sepakat bahwa suap adalah salah satu keharaman, namun pada praktiknya tidak mudah menghindar dari lingkaran suap yang sudah membudaya hampir di seluruh aspek kehidupan. Termasuk pada lingkungan pengadilan dan kondisi ini juga menimpa para penegak hukum.

Faktor ketiga adalah hilangnya idealisme pada diri penegak hukum. Sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini telah menghilangkan idealisme para penegak hukum. Sebab dalam sistem ini hukum bisa dibuat sesuai kehendak para pembuatnya, sesuai pesanan para pemilik modal atau para elite penguasa. Pasal-pasal yang ada bisa dimainkan untuk melindungi kepentingan masing-masing. Akibatnya, terjadi tarik ulur pasal-pasal yang ada, membuat pihak-pihak yang berkepentingan saling berkompromi. Vonis yang harusnya dijatuhkan toh faktanya bisa disunat. Akhirnya, tidak ada lagi yang namanya idealisme. Idealisme hanya ada di lingkungan kampus saat masih menjadi mahasiswa dan hilang manakala sudah terjun di politik praktis di tengah masyarakat.

Disisi lain hukum buatan manusia ini tidak memiliki dimensi akhirat yang membuat orang takut melakukan kejahatan karena ketakwaan yang dimilikinya. Itu disebabkan sistem hukum yang diterapkan bukan sistem Islam sehingga tebang pilih bisa terjadi.

Ada kisah yang menarik dalam Islam terkait hal ini. Dikisahkan seorang perempuan dari Bani Makhzum meminjam suatu barang dari orang lain tapi kemudian mengingkarinya. Diakuinya barang itu sebagai miliknya. Kasus ini sampai ke Rasulullah dan beliau langsung memerintahkan agar dipotong tangannya. Sebab perempuan tersebut dianggap telah mencuri barang orang lain dengan sengaja.

Perintah untuk memotong tangan ini membuat kaum Qurais kelimpungan. Pasalnya pelakunya adalah perempuan terhormat dari kalangan pembesar Bani Makhzum. Oleh sebab itu mereka mengutus Usamah ra untuk meminta keringanan agar dibatalkan hukum potong tangan tersebut.

Namun Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, “Apakah kamu meminta pertolongan (keringanan) dalam masalah hudud (ketetapan hukum Allah)?” Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, “Sesungguhnya umat sebelum kamu sekalian dihancurkan karena ketidakadilan, bila orang elit mencuri dibiarkan dan bila orang lemah mencuri ditegakkan hukum had. Demi Allah, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri akan aku potong tangannya”. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar perempuan tersebut dipotong tangannya. (HR Al Bukhari dan Muslim).

Demikianlah, Islam mengajarkan penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih. Dan konsep ini, hanya bisa terwujud jika para penegak hukum memiliki idealisme yang tinggi. Dan idealisme yang tinggi itu akan terwujud pada mereka yang senantiasa menautkan hatinya dengan hari pembalasan kelak. Jadi bagaimanapun, dimensi ukhrawi tetap harus melekat dan membersamai para penegak hukum ini. Jika tidak, maka kepercayaan rakyat pada para penegak hukum akan kian runtuh.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya