Demonstrasi dan Ajang Brutal Amuk Massa

Mahasiswa
Demonstrasi dan Ajang Brutal Amuk Massa 12/10/2020 137 view Opini Mingguan Antara

Beberapa hari ini publik disajikan dengan pemberitaan mengenai berbagai aksi demonstrasi di berbagai daerah oleh para buruh, mahasiswa, bahkan para siswa sekolah sekalipun.

Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan mereka atas pengesahannya UU Cipta Kerja yang memuat berbagai polemik mengenai posisi buruh yang dianggap cukup merugikan.

Terdapat beberapa poin di UU Cipta Kerja yang dianggap justru merugikan kaum buruh. Salah satunya yang amat mengerikan yakni Pasal 42 yang dianggap akan memudahkan pekerja asing untuk direkrut. Tentu saja point tersebut dapat berpotensi tersingkirnya pekerja lokal dalam dunia kerja di Indonesia.

Untuk itu, tidak mengherankan bermunculan banyaknya aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja oleh berbagai elemen masyarakat. Bahkan aksi penolakan tidak hanya dilakukan melalui demonstrasi dalam bentuk penyampaian aspirasi belaka. Namun, aksi penolakan juga dilakukan melalui mogok kerja secara besar-besaran.

Lebih dari pada itu, aksi penolakan UU Cipta Kerja juga dilakukan melalui tindakan yang dapat dikatakan brutal ketika berlangsungnya demonstrasi di lapangan. Salah satunya yakni rusaknya 18 Halte Transjakarta, 8 di antaranya terbakar oleh amuk massa.

Cukup memprihatinkan nampaknya ketika aksi demonstrasi yang tujuannya untuk menyampaikan berbagai aspirasi malah menjadi ajang brutalisme pada fasilitas umum. Aksi brutal tersebut justru memperlihatkan kecacatan dalam bernalar yang dimiliki ketika demontrasi berlangsung.

Dikatakan cacat nalar dikarenakan pihak yang disorot dalam aksi tersebut adalah DPR, lantas kenapa yang diamuk malah fasilitas umum yang justru tidak memiliki keterkaitan sama sekali? Justru kenapa yang diamuk massa tidak Gedung DPR langsung atau jika perlu rumah dari para anggota DPR sekalian?

Lebih parahnya lagi terdapat beberapa netizen di media sosial menganggap tindakan brutal ketika demonstrasi merupakan sebuah keniscayaan. Terlebih para netizen menganggap tindakan tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari ulah DPR yang mengesahkan UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan.

Pihak yang di demo adalah DPR, tapi yang harus merasakan kerugian adalah masyarakat umum. Tindakan tersebut hanyalah upaya menyelesaikan masalah melalui penciptaan masalah baru yang justru memperlihatkan kebobrokan negeri ini dalam berdemokrasi.

Bahkan persoalan ini telah menjadi meme yang memperlihatkan gambar terbakarnya halte dalam aksi demonstrasi dan dijejerkan dengan gambar perluasan lahan melalui pembabatan hutan secara brutal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seolah-olah meme tersebut mencoba menyadarkan kepada publik bahwa masih ada pihak lain yang lebih brutal dibandingkan terbakarnya sebuah halte pada saat aksi demonstrasi. Seolah-olah melalui meme tersebut mencoba melakukan pembelaan atas terbakarnya suatu halte ketika demonstrasi terjadi.

Lebih parahnya lagi melalui emosional yang membara beberapa netizen di media sosial justru menegaskan bahwa tindakan terbakarnya halte merupakan persoalan yang lumrah, jika dibandingkan dengan pembabatan hutan secara brutal.

Justru menurut kami, persoalan ini merupakan kecacatan dalam bernalar yang dimiliki. Terbakarnya halte dan pembabatan hutan merupakan dua konteks yang sama-sama tindakan brutal. Hanya saja yang membedakan adalah tupoksi yang dimilikinya masing-masing, yang satu berskala mikro dan yang satu lagi berskala makro.

Perbedaan tupoksi ini disebabkan dari kuasa yang dimiliki pelaku dari kedua tindakan brutal tersebut. Perbedaan kuasa dalam bertindak sangat berpengaruh pada kebrutalan dalam bertindak yang dimiliki pelaku.

Jika pelaku adalah investor atau pemerintah yang memiliki kuasa makro dalam berbagai tindakannya maka tindakan brutalnya juga akan berskala makro seperti pembabatan hutan secara brutal. Sedangkan jika pelaku adalah para demonstran yang memiliki kuasa tindakan berskala mikro maka tindakan brutalnya juga akan berskala mikro seperti pembakaran halte.

Sehingga dapat dikatakan persoalan ini hanya perihal sedang berada di posisi mana seorang individu dalam bertindak. Jika pelaku pembakar halte tersebut merupakan seorang investor atau pemerintah maka sangat memungkinkan tindakan brutalnya juga amat besar seperti pembabatan lahan hutan secara brutal.

Oleh karena itu, tindakan pembandingan antara terbakarnya halte ketika demosntrasi terjadi dengan pembabatan hutan secara brutal merupakan kecacatan dalam bernalar. Sebab, gambar dalam meme yang dimaksud bukan persoalan perihal tolok ukur yang dimiliki, melainkan perihal tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang sama-sama brutal.

Begitulah negeri demokrasi, dimana telah terjamin ruang untuk demonstrasi tapi justru nalar cacat malah dilegitimasi.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya