Realitas Maya Ala Covid-19

Pandemi virus corona menghadirkan alterasi masif di berbagai sendi kehidupan. Himbauan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu agar kita belajar dari rumah, beribadah dari rumah dan bekerja dari rumah demi mengantisipasi virus ini agar tidak semakin meluas, pada konteks berbeda, nyatanya telah membawa kita menuju realitas maya atau virtual reality (selanjutnya disebut VR) lebih cepat dari yang diperkirakan. Cobuild Advanced English Dictionary mendefenisikan VR demikian: an environment which is produced by a computer and seems very like reality to the person experiencing it.

Pada tatanan ritual peribadahan, misalnya, virus corona menyingkap standar-standar superficial keagamaan. Contoh yang paling kasat mata adalah soal etis atau tidaknya penggunaan kitab suci yang diunduh lewat gawai untuk beribadah. Masalah ini sebelumnya menjadi perdebatan alot. Sekarang, umat beragama malah sudah beranjak cukup jauh meninggalkannya. Ibadah dan khotbah secara live streaming diterima secara luas. Dan kini malah ibarat jamur di musim hujan. Tumbuh subur. Yakinlah, selama hidup kita di dunia, baru Covid-19 yang mampu melakukan itu. Jika aktornya manusia, saya yakin, akan terjadi kericuhan atas nama penodaan terhadap agama.

Tengok juga dunia pendidikan. Demi keberlangsungan kebutuhan belajar bagi peserta didik, format belajar tatap muka dialihkan ke dalam platform daring (e-learning). Guru dan murid berinteraksi melalui grup whatsapp, skype, google classroom, zoom, webex dan sebagainya. Meski harus diakui, dalam praktiknya cukup banyak masalah muncul. Diantaranya adalah terdapat kesenjangan kesempatan dan kemampuan dalam mengakses intenet, kegagapan mengelola pembelajaran jarak jauh, dan lain-lain yang cukup mengganggu keefektifan kegiatan belajar mengajar.

Lalu mari kita amati dunia kerja. Memang belum semua sektor kerja, seperti bidang kesehatan, pangan dan energi, dapat mengimplementasikan konsep Work From Home (WFH). Namun tidak sedikit pula yang beralih ke sana. Konferensi, rapat, pelatihan karyawan, pertemuan bisnis—untuk sekadar memberi contoh—menjadi sebuah keniscayaan lewat aplikasi-aplikasi teleconferencing.

Mark E. Koltko-Rivera, Ph.D dalam penelitiannya yang berjudul The Potential Societal Impact of Virtual Reality (2014), memprediksi bahwa VR akan berdampak nyata di tahun 2025. Tapi, nyatanya, sekali lagi, kehadiran Covid-19 membalikkan estimasi itu.

Tidak Mengejutkan

Transisi ini sebenarnya bukan fenomena baru terutama dalam dunia kerja. Pantaulah data dari Global Workplace Analysis: sejak tahun 2005, atau 15 tahun sebelum pandemi virus corona, jumlah manusia yang beralih ke WFH meningkat sebesar 140%. Senada dengan itu, State Telecommuting merilis infografis lonjakan penggunaan teleconferencing di tempat-tempat kerja sebesar 115% selama satu dekade terakhir.

Percaya atau tidak, di Indonesia payung hukum yang mengatur soal WFH sebenarnya telah ada. Bahkan relatif sudah cukup lama. Tepatnya di tahun 2001, Instruksi Presiden No. 6 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia terbit sebagai respon antisipatif terhadap kemajuan teknologi dan telekomunikasi.

Belum lama ini pun sebetulnya tren WFH sudah mulai terbaca ketika pemerintah menggulirkan wacana ASN (Aparatur Sipil Negara) bekerja dari rumah terlepas dari pro-kontra pendapat publik. Dan tidak main-main, aturan itu semakin gamblang dengan kehadiran Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menginstruksikan agar portal-portal pelayanan publik dapat diakses segenap lapisan masyarakat.

Jadi, jika merunut pada data dan fakta di atas, sekiranya kita agak terkejut dengan pergeseran-pergeseran tadi, ya, mungkin lebih cenderung disebabkan oleh ketidaksiapan dan apatisme kita dalam menyongsong sebuah perubahan.

Revolusi Dunia Kerja

Yang pasti virus corona ini akan membawa paradigma baru dalam memandang sistem dan cara bekerja. Zona nyaman kita akan dibongkar. Dan, dalam konteks yang lebih jauh, WFH punya potensi merombak gaya bekerja ala birokrat yang carut-marut, tidak efektif namun kerap kali berefek pada pemborosan uang negara.

Sebagai contoh, kita tentu sering disuguhi informasi mengenai oknum-oknum anggota dewan, pejabat pemerintah, pimpinan daerah dan lain-lain yang mendomplang perjalanan dinas, kunjungan kerja, studi banding atau hal-hal sejenis untuk tujuan pelesiran.

Mantan Dubes RI untuk Swiss, Djoko Susilo (almarhum) pernah menuliskan sebuah artikel menohok di majalah Tempo pada 2011 silam. Dalam tulisannya, beliau menyoroti kebanyakan kunjungan kerja ke luar negeri yang berujung ‘jalan-jalan’. Misalnya, sebuah instansi menyusun alokasi anggaran kunjungan kerja atau studi banding ke sebuah negara selama tujuh hari. Pada praktiknya, pertemuan hanya berlangsung dua hari. Itu pun paling lama memakan waktu empat jam per harinya. Selebihnya hanya ‘free time’ alias jalan-jalan sepanjang hari. Celakanya, biaya besar yang sudah dikeluarkan sering tidak sebanding dengan hasil dan manfaat yang bisa dirasakan.

Ini belum termasuk pada kebiasaan-kebiasan rapat yang menghabiskan biaya untuk alokasi dana akomodasi hotel, transportasi, konsumsi dan uang saku di banyak instansi pusat maupun daerah. Dalam setahun agenda-agenda seperti itu bahkan bisa berlangsung berkali-kali.

Bayangkan berapa banyak uang negara yang bisa dihemat ketika sistem komunikasi jarak jauh mampu menjadi substitusi atau setidak-tidaknya mereduksi kegiatan-kegiatan seperti itu? Apalagi di tengah carut marutnya keadaan ekonomi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai buruh harian, pengemudi angkutan umum dan transportasi online, pedagang kecil, dan masih banyak lagi. Keberlangsungan hidup mereka dalam ancaman karena pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya ini. Bukankah lebih baik bila anggaran yang bisa dihemat tadi dialihkan kepada mereka dalam bentuk bantuan tunai atau pemberian kebutuhan pokok?.