Kelas Tatap Muka di Kala Pandemi, Benarkah Sebuah Solusi?

Beberapa hari yang lalu ramai diberitakan di sebuah media massa lokal bahwa shelter untuk pasien OTG Covid 19 sudah mencapai ambang batas mendekati penuh. Keadaan ini pasti tidak hanya terjadi di satu daerah saja.

Tentunya kabar tersebut tidaklah menyenangkan bagi semua pihak. Pasalnya ini menunjukkan bahwa grafik warga yang terpapar korona masih menunjukkan peningkatan yang tajam dari hari ke harinya. Jelas ini merupakan hal yang masih sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan.

Namun di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kemdikbud dan beberapa kementerian lainnya membuat wacana untuk membuka kembali aktivitas secara tatap muka di sekolah. Benarkah kebijakan ini sudah tepat untuk dilaksanakan?

Tarik ulur permasalahan korona di Indonesia seperti tidak ada habisnya. Mulai dari pelanggaran protokol kesehatan, masalah vaksinasi dan yang terbaru adalah dibukanya kembali sekolah.

Mungkin banyak dari warga di negeri ini yang sudah merasa jengah dengan penanganan korona. Tetapi inilah realita yang harus dihadapi. Kita semua paham bahwa korona masih bercokol di negeri ini, penyebarannya pun juga semakin merata. Kejadian korona merupakan sebuah bencana. Hal ini dikarenakan sudah ada korban jiwa serta merugikan masyarakat secara luas.

Harus dipahami bersama bahwa konteks yang digunakan saat membuka kembali sekolah adalah kebencanaan. Dibutuhkan sebuah rencana dan tindakan yang khusus untuk merespon segala kemungkinan yang akan terjadi. Bencana membuat semuanya harus berubah secara cepat dan menyebabkan anomali. Keadaan inilah yang juga harus direspon institusi pendidikan. Mereka juga harus berpikir di luar kewajaran dalam menghadapi kasus korona.

Jika nantinya sekolah kembali dibuka apakah memang benar-benar sudah dipersiapakan berbagai skenario karena di dalam lingkungan sekolah memiliki mobilitas yang tinggi. Penanganan Covid 19 tidak bisa dipukul rata begitu saja, setiap tempat memiliki karakteristiknya masing-masing. Sekolah merupakan tempat publik yang bisa diakses oleh banyak orang. Tidak cukup hanya memasang spanduk bertuliskan imbauan saja. Mau tidak mau perjumpaan dengan orang banyak tentu akan meningkatkan risiko terpapar korona.

Sebenarnya tidak akan menjadi masalah apabila para individu-individu yang ada di sekolah sudah memiliki kesadaran yang benar-benar menancap di kepala mereka dan menjadi bagian dari keseharian. Apakah kita semua sudah lupa bahwa sejak diberlakukan new normal di instansi-instansi, angka terpapar korona malah meningkat. Padahal mereka adalah orang yang sudah dewasa dan paham betul arti kata kesadaran, lalu bagaimana dengan anak-anak? Sayangnya, kesadaran hidup bersih masih menjadi barang langka di negara ini.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah benarkah anak-anak merasa bosan? Seperti yang selama ini dijadikan argumen penguat untuk kembali membuka sekolah kembali. Bisa dibayangkan bagaimana jika harus mengawasi siswa, sesama guru, orang tua siswa dan orang-orang lainnya yang ada di sekolah untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekolah tidak akan jauh berbeda dengan layaknya penjara, semuanya serba diawasi. Para siswa juga tidak luput dari penyesuaian kurikulum yang dibuat. Mereka harus merasakan pemadatan materi serta harus berkejaran dengan waktu yang sudah disediakan.

Tidak lupa juga mereka pasti juga akan membawa tugas yang diberikan kepada mereka dengan alasan klasik untuk mengejar ketertinggalan materi.

Belum lagi, para siswa dan guru juga harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus beraktivitas dengan korona. Sebuah teror ketakutan yang bertubi-tubi harus dihadapi. Membayangkannya pun rasanya tidak sanggup, bukankah mereka akan berhadapan dengan kebosanan (lagi)? Padahal seharusnya sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan ketika belajar. Ini akan mengakibatkan kondisi psikologis yang tidak bersahabat bagi semua pihak.

Wacana sekolah untuk dibuka kembali sebenarnya kebijakan yang tergesa-gesa untuk dilakukan. Sekolah harus berpacu dengan waktu hanya dalam waktu sebulan mereka mempersiapkan semuanya. Januari akan menjadi awal babak baru bagi pendidikan Indonesia. Dalam waktu sesingkat tersebut, sebuah sekolah dengan keterbatasan SDM dan aksesbilitas harus menerapkan standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar tentunya.

Kita perlu mencermati bahwa sekolah merupakan sebuah entitas, ia tidak bisa berdiri sendiri. Banyak elemen di dalamnya yang harus diperhatikan. Sah-sah saja sebenarnya sekolah dibuka kembali dengan catatan grafik korona juga sudah melandai. Memang keputusan pembukaan sekolah kembali berada di tangan pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua. Sekali lagi ini bukanlah tentang adu gengsi di era otonomi. Pak menteri, salam Merdeka Belajar.