Kebijakan Darurat Sipil bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Akademisi dan Peneliti
Kebijakan Darurat Sipil bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 24/04/2020 1603 view Hukum Pixabay.com

Covid-19 masih menjadi diskursus perdebatan publik. Social distancing, physical distancing, work from home, lockdown, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak sekadar diajukan sebagai upaya restriksi terhadap penyebaran pandemi, tetapi mengakibatkan penderitaan panjang bagi kehidupan harian banyak orang:

Pemutusan Hubungan Kerja buruh berskala besar oleh korporat, kesulitan masayrakat miskin kota dan kelas menengah menghadapi krisis ekonomi, seorang perempuan yang meninggal kelaparan karena tidak mampu mengakses bahan pangan, serta pristiwa bunuh diri supir taksi akibat membingungkan pembayaran tagihan hutang, dll.

Membesarnya eskalasi bencana sosial di satu sisi, serta berlangsungnya krisis akibat pandemi covid-19 disisi yang lain, berdampak pada rumusan rencana Presiden Jokowi untuk memberlakukan Darurat Sipil. Namun, segera setelah Presiden Jokowi menyampaikan rencana pemberlakuan kebijakan Darurat Sipil pada rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, praksis memunculkan respon kritis dari berbagai kalangan, baik dari para ahli, maupun masyarakat.

Darurat Sipil diasumsikan sebagai sesuatu yang berbahaya, tidak hanya bagi hak asasi manusia (hak dasar masyarakat sipil), tetapi juga berbahaya bagi demokrasi. Oleh karena itu, rencana pemberlakuan Darurat Sipil mendapatkan penolakan keras dari masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan mengapa Darurat Sipil menjadi berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia di tengah kesulitaan menghadapi krisis saat ini berdasarkan Perppu No. 23 Tahun 1959.

Pertama, Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.

Kedua, Darurat Sipil berhak atau dapat-menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyai atau yang menenpatinya.

Ketiga, Darurat Sipil berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu tertentu. Keempat, Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah.

Daruat sipil yang merujuk pada Perppu diatas justru berorientasi pada satu kondisi spesifik tentang kegentingan keamanan nasional yang tidak memiliki korelasi dengan masalah kesehatan akibat pandemi hari ini. Oleh karenanya, paradoks rencana kebijakan Darurat Sipil dalam kondisi krisis akibat covid-19 ini mengalami kontradiksi internalnya sendiri.

Pertama, kecemasan masyarakat terhadap penyebaran virus corona hanya mungkin diminimalisir dengan akses terhadap informasi publik menyoal data-data akurat dan aktual tentang perkembangan covid-19 secara nasional dan lokal. Dengan begitu Darurat Sipil diberlakukan, maka seluruh jenis pengumuman pemerintah, penyampaian ilmiah, infomasi media ternegasikan dengan sendirinya.

Kedua, penggeledahan yang dilakukan secara sewenang-wenang berakibat fatal pada pelecehan atas dignitas manusia dan privasi privat seseorang. Ketiga, pelarangan mengakses gedung-gedung tertentu berakibat pada ketidakadilan struktural terhadap tunawisma dan gelandangan yang kerap mengakses bangunan terlantar karena tidak memiliki tempat tinggal tetap.

Keempat, aktivitas mendesak sebagian orang dengan pekerjaan luar ruangan dalam rangka menyambung kehidupan ekonomi menjadi bias akibat Darurat Sipil. Itu artinya pemerintah menghendaki tercekiknya ekonomi keluarga karena tidak lagi mendapatkan pendapatan harian atau bulanan.

Dalam Demokrasi dan Kedaruratan, menurut Giorgio Agamben, seorang filsuf kontemporer asal Italia, kondisi darurat seharusnya tidak lagi digunakan dalam rezim demokrasi ketika berhadapan dengan permasalahan yang, misalnya, mendesak sekalipun. Kondisi kedaruratan menjadi apologi bagi suatu rezim yang gagal menggunakan otoritas kekuasaannya untuk menyelesaikan suatu masalah secara demokratis (Sudibyo, 2019). Agamben dengan lantang mewanti-wanti rezim demokrasi agar tidak sembarangan menerapkan keadaan darurat, serta penyelenggaraan kebijakan kekuasaan secara konsekuen mesti dibangun berdasarkan normalitas prinsip demokrasi: supremasi hukum.

Keadaan darurat tidak lagi secara spesifik merujuk pada keadaan-darurat perang atau revolusi, tetapi juga darurat pangan, darurat radikalisme, darurat wabah penyakit, darurat imigrasi, darurat bencana alam, dan sebagainya. Di saat status darurat dideklarasikan, misal saja darurat wabah penyakit, sebetulnya itu adalah penangguhan atas tatanan demokrasi, sehingga eksekutif dapat membatalkan konstitusi sementara waktu dan menjadi penguasa penuh untuk menganulir bahkan membenarkan kekerasan terhadap pihak-pihak yang dianggap berbahaya atau dianggap tidak mematuhi peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan seperti, misalnya, social distancing. Dalam kerangka kerja itulah totalitarianisme masih terbawa di dalam rezim demokrasi.

Hak Asasi Manusia

Selain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental demokrasi, Darurat Sipil juga melanggar Hukum Hak Asasi Manusia. Pada Hukum Hak Asasi Manusia bekerjalah dua faktor krusial; Derogable Right, artinya hak yang boleh dibatasi dan Non-Derogable Rights, hak yang tidak boleh dibatasi. Kedua hak tersebut dirumuskan secara otoritatif oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

Dalam Derogable Right termaktub di dalamnya hak kebebasan berkumpul secara damai dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas. Sementara dalam Non-Derogable Rights termaktub hak atas hidup, hak atas penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang, hak sebagai subjek hukum, dan hak kebebasan berpikir.

Sedang menurut Equality and Human Rights Commission dalam ICCPR terdapat Pasal 7 yaitu hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (termasuk tidak diculik/dihilangkan secara paksa, diperkosa). Pasal 9 hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (tidak ditangkap atau di-tahan dengan sewenang-wenang, didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana).

Pasal 11 hak untuk tidak dipenjara atas kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual (utang atau perjanjian lainnya). Pasal 12 hak atas kebebasan bergerak dan berdomisili. Pasal 17 hak pribadi (tidak dicampuri atau diganggu urusan pribadi seperti kerahasiaan, keluarga atau rumah tangga, kehormatan, surat-menyurat atau komunikasi pribadi). Pasal 21 hak atas kebebasan berkumpul (mengadakan pertemuan, arak-arakan atau keramaian). Pasal 24 hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan.

Konsep Non-Derogable Rights juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dapat dibaca pada ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Kemudian dipertegas oleh Undang-undang dasar 1945 Pasal 28G tentang hak atas rasa aman.

Seperti Hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional mengakomodir aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam apa yang disebut sebagai generasi kedua yang, misalnya, dalam buku Max Boli Sabon menyebutkan, pertama, hak ekonomi: hak untuk bekerja; hak untuk mendapatkan upah yang sama atas pekerjaan yang sama; hak untuk tidak dipaksa bekerja; hak untuk cuti; hak atas makanan dan perumahan; hak atas kesehatan.

Kedua, hak sosial; hak atas jaminan sosial; hal atas tunjangan keluarga; hak atas pelayanan sosial; hak atas jaminan saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjanda, mencapai usia lanjut; hak ibu dan anak untuk mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Ketiga, hak kebudayaan; hak atas pendidikan; hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; hak untuk menikmati kemajuam ilmu pengetahuan; hak atas lingkungan yang sehat; hak atas bantuan kemanusiaan (Sabon. 2014).

Pada aras kedaruratan, fondasi demokrasi bukan lagi ditempatkan sebagai hak istimewa setiap orang untuk mempertahankan dan merawat kebebasan dan hak asasinya, melainkan menjadi hak penguasa untuk melakukan apa pun kepada siapa pun atas nama ketertiban dan keteraturan demi keluar dari krisis (Sudibyo, 2019). Oleh karenanya, di dalam kondisi Darurat Sipil, hukum akan ditegakkan secara otoriter dan hal tersebut akan menyebabkan merosotnya index domokrasi Indonesia dan dilanggarnya Hukum Hak Asasi Manusia.

The humans who graduates today and stop learning Human Right and Democracy tomorrow is uneducated the day after.

Daftar Pustaka

Sabon, Max Boli. 2014. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Universitas Atma Jaya

Sudibyo, Agus. 2019. Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben. Tangerang: Marjin Kiri

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya