Bobolnya Pertahanan Maritim Indonesia

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA)
Bobolnya Pertahanan Maritim Indonesia 21/01/2021 1452 view Politik cnnindonesia.com

Masuknya Kapal Survei Cina ke Indonesia serta penemuan Sea Glider asing dari Cina merupakan momentum autokritik terhadap sistem pertahanan dan keamanan Indonesia khususnya pada wilayah perairannya.

Sejauh ini, publik paham betul bahwa Indonesia termasuk sebagai salah satu negara maritim yang terbesar di dunia. Wajar karena Indonesia memiliki laut yang luasnya mencapai 3,25 juta km persegi. Hal ini membuat Indonesia sendiri menjadi negara yang cukup diminati dan dilirik oleh negara-negara lainnya baik di Asia Tenggara, Asia bahkan dunia dari perspektif kedaulatan lautnya.

Berdasarkan sumber informasi dari Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, pada tahun 2019 nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai Rp 73.681.883.000 dimana nilai tersebut naik 10.1% dari hasil ekspor tahun 2018. Hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, rajungan serta rumput laut merupakan komoditas yang dicari.

Kondisi perairan Indonesia yang terbilang menjanjikan ini bukan tidak mungkin menjadi sebab masuk dan keluarnya kapal asing atau infrastruktur asing lainnya sering terjadi dan ditemukan di laut Indonesia. Sehingga komitmen dari pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan laut harus diselenggarakan dengan baik.

Pada outlook 2021, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia mencapai 137 Triliun Rupiah. Eskalasi anggaran Kemenhan yang signifikan tersebut meningkat sekitar 18,76% dari belanja Kemenhan di tahun 2019. Hal ini cukup berdasar, Menhan Prabowo merencanakan sembilan target kerja yang dilansir dari website resmi Kemenhan sebagai berikut:

Pertama, melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, melalui peningkatan kapasitas pertahanan berupa sarana prasarana serta layanan kesehatan Rumah Sakit Kemhan dan TNI. Kedua, penyiapan Sumber Daya Manusia Pertahanan Negara melalui pembentukan program Sarjana S1 Unhan.

Ketiga, penguatan fungsi pembinaan sumber daya pertahanan dan pembangunan cadangan logistik nasional. Keempat, melanjutkan pembangunan postur TNI untuk pemenuhan kekuatan pokok melalui modernisasi Alutsista matra darat laut dan udara, serta pengembangan personel dengan menerapkan prinsip kebijakan right sizing dan proportional grows disesuikan dengan pengembangan satuan TNI.

Kelima, pembentukan komponen cadangan matra darat, matra laut serta matra udara yang disesuaikan dengan kebutuhan matra untuk memperkuat komponen utama. Keenam, penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan khususnya dengan negara-negara ASEAN dan kawasan Pasifik Selatan.

Ketujuh, penguatan pertahanan di wilayah – wilayah selat strategis dengan memperkuat coastal misile defence system dan coastal survillance system. Kedelapan, pengembangan industri pertahanan nasional melalui peningkatan promosi kerjasama dan mengimplementasikan kebijakan imbal dagang, kandungan lokal dan offset untuk meningkatkan kemampuan industri.

Dan terakhir kesembilan, pembangunan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri, dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi dan sarana prasarana nasional lainnya guna mewujudkan pusat pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI.

Disisi lain, pertahanan Indonesia menurut data dari Global Fire Power untuk 2021, Indonesia berada pada peringkat ke-16 di dunia dan pertama di Asia Tenggara. Bahkan Indonesia mampu membawahi negara-negara maju lainnya seperti Australia dan Israel.

Namun nyatanya, kapal survei Cina berhasil memasuki perairan Indonesia pada Rabu (13/1/2020) ke Selat Sunda dengan mematikan Automatic Identification System (AIS) selama berada di perairan Indonesia.

Padahal prestasi pertahanan yang prestisius, anggaran yang memadai, konsepsi kerja yang terstruktur, sistematis dan masif serta semangat Kemenhan dalam konteks reformasi pertahanan nasional cenderung berbanding terbalik dengan peristiwa jebolnya sistem keamanan laut dalam kurun waktu yang tidak lama melalui penemuan Sea Glider dan kapal asing di perairan Indonesia.

Saat ini dibutuhkan optimalisasi terhadap pengawasan yang efektif dari elemen masyarakat dan juga partisipasi aktif-korektif oleh lembaga legislatif perlu diwujudkan. Upaya ini akan mendorong penyerapan anggaran pertahanan yang cukup fantastis untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman. Hal ini akan menjadi faktor dan perhatian khusus untuk kedaulatan laut dan meminimalisasi kelemahan sistem pertahanan Indonesia.

Namun tidak cukup sampai disitu, peran Kemenhan yang menjadi faktor kunci tidak bisa dianggap remeh dan direduksi begitu saja dalam memaksimalkan potensi dan sumber sistem pertahanan di Indonesia. Peran ini menjadi penting karena Kemenhan adalah perpanjangan tangan presiden dalam membuat dan mengeksekusi kebijakan pertahanan. Jadi, Kemenhan pun sebagai induk kebijakan pertahanan seyogianya bertanggungjawab secara penuh dalam konteks kedaulatan laut di Indonesia.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya