Blue Economy, Sebuah Solusi?

Pegawai
Blue Economy, Sebuah Solusi? 02/09/2023 383 view Ekonomi visitfortbraggca.com

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas perairan mencapai 6.400.000 km2. Tidak berlebihan apabila kemudian pemanfaatan sumber daya laut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem yang ada di dalamnya menjadi perhatian pemerintah. Beberapa sektor yang dikategorikan ke dalam blue economy yang apabila dikelola dengan optimal akan bisa membantu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, antara lain sektor perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim.

Merujuk pada catatan yang diperoleh CNBC Indonesia, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru menjelaskan bahwa potensi kekayaan laut mencapai US$ 1,33 triliun atau setara dengan Rp 19.840 triliun (Rp 14.917/US$). Dalam hal neraca perdagangan, produksi yang dihasilkan sepanjang triwulan pertama pada tahun 2022 dari sektor kelautan dan perikanan membawa hasil yang memuaskan. Neraca perdagangan dari sektor perikanan memperoleh surplus sebesar USD 1,39 miliar. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 21,78% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tidak diragukan lagi, sebagai negara yang berada di urutan kedua penghasil ikan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kelautan yang patut dipertimbangkan. Sebanyak 10 persen komoditas perikanan dunia diekspor oleh Indonesia. Bagian terbesar segitiga terumbu karang yang menjadi habitat 76 persen dari seluruh spesies terumbu karang dan 37 persen dari seluruh spesies ikan terumbu karang dunia berada di Indonesia. Sebesar 2,8 juta rumah tangga di Indonesia juga terlibat langsung dalam industri maritim.

Terdapat dua konsep blue economy yang diperkenalkan. Pertama adalah efisiensi alam, di mana blue economy meniru ekosistem alam dan bekerja sesuai dengan apa yang ditawarkan alam secara efisien dengan menambah value tanpa mengurangi kualitasnya. Prinsip yang kedua adalah zero waste, di mana limbah dari satu sumber dapat menjadi makanan atau sumber energi bagi sumber lainnya dengan tujuan menyeimbangkan sistem biologis suatu ekosistem.

Implikasi dari penerapan konsep tersebut di antaranya bagi para produsen hasil laut diharapkan produksi laut yang diperoleh harus memperhatikan keberlangsungan ekosistem laut, pengelolaan hasil laut mengacu pada paham zero waste, dan tidak diperkenankannya praktik overexploitation.

Masyarakat daerah pesisir yang dahulu hanya berfokus pada kegiatan menangkap ikan, bisa mulai mengembangkan potensi dari sektor perikanan dan kelautan lainnya, seperti menghasilkan kerajinan tangan sebagai ciri khas daerah dan juga memperindah daerah pesisir pantai guna menarik wisatawan lokal maupun internasional untuk mampir.

Terkait dengan adanya peningkatan jumlah sampah yang mencemari laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program dengan nama “Bulan Cinta Laut” yang telah dimulai sejak tahun 2022. Program tersebut mencanangkan satu bulan dalam setiap tahun, nelayan tidak mengambil ikan di laut, melainkan fokus pada kegiatan mengambil dan mengumpulkan sampah di mana hasil sampah yang diperoleh akan dibayar sesuai harga ikan terendah dan diolah untuk mendapatkan nilai ekonomi.

Penerapan kebijakan blue economy masih terbilang baru. Tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut juga perlu menjadi perhatian. Eksploitasi sumber daya laut dengan menggunakan bahan yang bersifat eksplosif dengan tujuan memperoleh hasil laut melimpah dengan cara instan tentu saja tidak boleh dijadikan pilihan. Perlu adanya inovasi dengan tujuan memperoleh hasil maksimal tanpa merusak lingkungan.

Bahan baku yang masih sulit atau mahal menjadi tantangan lain dalam rangka mengembangkan usaha hasil olahan laut oleh masyarakat. Tantangan selanjutnya adalah kecenderungan masyarakat untuk menjual bahan mentah hasil laut ke luar negeri. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri, serta cara memaksimalkan nilai jual suatu komoditas dengan melakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum menjual produknya supaya nilai barang meningkat.

Dengan melihat kondisi di atas, diharapkan program blue economy yang disusun pemerintah juga bisa melibatkan para akademisi dalam rangka sharing pengetahuan terkait penerapan blue economy bagi masyarakat pesisir. Hal tersebut ditujukan guna memastikan bahwa kebijakan blue economy telah diterapkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional, penyerapan tenaga kerja, penerimaan dari sektor pajak dan devisa negara. Akan tetapi, perlu juga menjadi perhatian bersama bahwa pemanfaatan ekosistem alam tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab guna menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya laut di masa mendatang.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya