Waterfront City untuk Permukiman Kumuh

Statistisi Ahli
Waterfront City untuk Permukiman Kumuh 20/01/2021 624 view Lainnya liputan6.com

Beberapa waktu lalu, The Columnist menyajikan tulisan dari Bung Supriyadi yang membahas tentang polemik tunawisma di ibu kota. Berita ini menjadi ramai dan trending karena mantan wali kota Surabaya yang baru saja menjabat sebagai Menteri Sosial menemukan tunawisma di kawasan elite Kota Jakarta yaitu sekitar jalan Sudirman-Thamrin. Keberadaan tunawisma di kawasan elite ini menjadi hal aneh karena mereka biasanya berada di permukiman kumuh.

Tunawisma identik dengan tidak mempunyai tempat tinggal, biasanya tunawisma akan mudah ditemui di daerah yang tidak layak huni seperti kolong jembatan, emperan toko, terminal bus, stasiun, dan pasar-pasar, bahkan juga di pinggiran sungai. Biasanya mereka menggunakan kardus-kardus bekas sebagai pembatas wilayah atau milik pribadi.

Daerah yang banyak terdapat hunian seperti ini biasanya disebut dengan daerah kumuh atau permukiman kumuh. Keberadaan permukiman ini sangat mengganggu keindahan dan tata kota. Keberadaan permukiman yang tidak layak huni menjadi salah satu ciri dari kota-kota besar terutama kota di negara berkembang termasuk Indonesia.

Di Indonesia, jumlah desa/kelurahan yang terdapat permukiman kumuh meningkat sebesar 1,39 persen dalam kurun waktu 2014-2018 (Podes, 2018). Peningkatan disebabkan karena banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) dengan alasan untuk mencari nafkah dan mencari pekerjaan yang lebih layak. Sementara itu, ketersediaan hunian di perkotaan sangat terbatas.

Dilansir dari Kompas.com (09/07/2020), Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Achdiat memprediksi sebanyak 66 persen penduduk Indonesia akan melakukan urbanisasi di wilayah perkotaan pada tahun 2035 mendatang. Hal ini dapat menyebabkan permukiman kumuh akan meningkat di kota-kota.

Permukiman kumuh biasanya ditandai dengan ciri-ciri: penduduk yang sangat padat sekitar 250-400 jiwa/ha, tingkat pendidikan penduduk yang rendah, jalan-jalan yang sempit, fasilitas drainase yang tidak memadai bahkan tidak terdapat drainase sama sekali, fasilitas pembuangan air kotor/tinja yang sangat minim atau tidak ada sehingga pembuangan dilakukan di aliran sungai, serta minimnya penyediaan fasilitas air bersih (Sinulingga, 2005).

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat diketahui masalah atau dampak apa yang mungkin akan ditimbulkan. Diantaranya masalah kesehatan dimana penduduk di permukiman kumuh rentan sakit, tidak adanya pekerjaan, dan minimnya pendapatan yang menyebabkan timbulnya masalah ekonomi. Lokasi bangunan yang sangat sempit dan saling berhimpit dengan jumlah penduduk yang banyak akan menyebabkan mudahnya terjadi gesekan atau bentrokan yang menimbulkan masalah sosial budaya.

Masalah selanjutnya yang mungkin ditimbulkan yaitu akumulasi masalah akibat dari masalah ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya yaitu timbulnya berbagai macam tindak kejahatan. Masalah lainnya yang tidak kalah penting adalah masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat dari pembuangan air kotor/tinja dan sampah ke aliran sungai atau sembarang tempat.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah permukiman kumuh diantaranya dengan melakukan penataan permukiman melalui konsep Co-Housing (Collective Housing) yaitu konsep dimana satu atau lebih bangunan yang terdiri dari beberapa rumah, serta setiap rumah dihuni oleh sebuah keluarga dimana satu dengan lainnya akan memunculkan sense of belonging (perkim.id).

Salah satu jenis konsep Co-Housing yang sering digunakan tetapi biasanya menimbulkan keributan/bentrok adalah relocation atau pemindahan menuju lokasi baru. Seringkali penduduk yang direlokasi menolak dengan alasan mempertahankan pekerjaan lama, bersekolah di sekolah yang sama, harus menanggung beban tambahan waktu dan biaya perjalanan, dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Jenis program lainnya yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam upaya mengatasi masalah permukiman kumuh adalah Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku). Melalui “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak, pemerintah pusat dituntut dapat berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda) (kotaku.pu.go.id).

Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan permukiman kumuh dengan konsep Waterfront City (WFC). Apa itu Waterfront City?

WFC adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai, ataupun danau. Konsep ini dapat dioperasionalkan jika memenuhi prasyarat dan pertimbangan tertentu. Terdapat 5 kriteria umum perancangan waterfront city di kawasan perkotaan, antara lain : (1) Berlokasi di tepi suatu wilayah perairan yang besar (sungai, danau, laut, dan sebagainya), (2) Biasanya merupakan area pelabuhan, perdagangan, permukiman, dan pariwisata, (3) Mempunyai fungsi utama sebagai tempat rekreasi permukiman, industri, dan pelabuhan, (4) Pemandangan berorientasi ke arah perairan, dan (5) Pembangunannya dilakukan ke arah vertikal horizontal (Prabudiantoro, 1997).

Saat ini, WFC dengan jenis Residential Waterfront atau kawasan permukiman atau hunian di daerah tepian air telah banyak dikembangkan. Bentuk yang sudah ada biasanya adalah perumahan elite, apartemen alias hunian vertikal, hotel, resort, dan lain sebagainya. Contohnya adalah perumahan mewah Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara yang berdekatan/berhadapan dengan laut.

Selain untuk perumahan elite, konsep waterfront city bisa juga diimplementasikan untuk permukiman kumuh. Bukan suatu hal yang mustahil tetapi justru akan lebih menguntungkan. Pertama, tidak perlu dilakukan relokasi penduduk sehingga permasalahan yang akan muncul akibat relokasi komunitas, pekerjaan, dan sekolah tidak akan terjadi karena tetap pada tempat yang sama. Kedua, pengembangan kawasan permukiman dapat dipadukan dengan pariwisata dan konservasi daerah tepian air dengan cara mempertahankan komponen-komponen lingkungan.

Keuntungan ketiga, konsep pemukiman yang berorientasi menghadap ke perairan mengakibatkan penataan daerah permukiman akan terlihat rapi dan asri. Bentuk seperti ini sama seperti permukiman tepian sungai yang terdapat di Jepang. Keuntungan keempat atau yang terakhir dari penggunaan konsep waterfront city adalah berbagai permasalahan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang ditimbulkan dari permukiman kumuh dapat diminimalkan bahkan dapat diatasi. Kita berharap semoga pemerintah dapat mengatasi permasalahan permukiman kumuh sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya