Tapera Jangan Jadi Jiwasraya Kedua

Mahasiswa
Tapera Jangan Jadi Jiwasraya Kedua 07/06/2020 1776 view Opini Mingguan Pribadi

Setelah kebijakan penerapan new normal, kini kebijakan pemerintah tentang Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), turut mendapat sorotan publik. Pasalnya kebijakan ini disahkan di tengah pandemi Covid-19 yang mana keadaan ekonomi masyarakat kita sedang tidak stabil. Kepercayaan publik pun masih belum pulih kepada pemerintah karena kasus Jiwasraya yang telah merugikan negara sebesar 17 triliun rupiah.

Karena hal inilah kebijakan ini kemudian mendapat berbagai respon dari masyarakat yang tentunya terbagi menjadi pro dan kontra. Bagi yang mendukung kebijakan ini, tentu saja melihat kebutuhan akan kepemilikan rumah serta daya beli rumah masyarakat yang berbanding terbalik. Kebutuhan akan kepemilikan rumah begitu tinggi sedangkan daya beli masyarakat sangat rendah.

Dengan adanya aturan penyelenggaraan Tapera, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 terkait Penyelenggaraan Tapera, sebagian masyarakat mempercayai pemerintah untuk mewadahi masyarakat dalam memperoleh rumah. Sistem kerja Tapera juga dilakukan dengan memotong gaji sebesar 3% setiap bulan, sehingga sederhananya pemerintah ingin mewadahi masyarakat untuk menyicil rumahnya sendiri. Bagi pekerja yang sudah memiliki rumah tetap mengikuti Tapera karena prinsip gotong-royong yang dianut dalam program ini. Pekerja yang sudah memiliki rumah, akan menerima pengembalian dana tabungan beserta pemupukannya ketika memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

Namun di sisi lain, efektifitas dan efisiensi program ini juga diragukan oleh masyarakat. Masyarakat mengkhawatirkan program ini justru akan bernasib sama seperti Jiwasraya yang justru merugikan negara hingga 17 triliun. Permainan cantik yang diperlihatkan oleh oknum Jiwasraya harus perlu dilihat sebagai sebuah praktek yang sangat mungkin terjadi pada program Tapera.

Bau amis korupsi pada Jiwasraya sudah tercium sejak 2006, namun luasnya jaringan, pintarnya para oknum dalam bermain, serta sangat terstruktur dan sistematisnya praktek korupsi, membuat bau amis itu sulit ditemukan. Saat ini saja kasusnya belum terselesaikan, karena kasus ini belum sepenuhnya dapat dibongkar hingga akar-akarnya.

Cara kerja Tapera dalam memperoleh laba juga sama seperti Jiwasraya yaitu melalui investasi saham. Dilansir dari Detik.com (5 Juni 2020), Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Gatut Subadio menjelaskan simpanan peserta nantinya akan dikelola simpanan ke dalam tiga hal yakni dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan. Khusus dana pemupukan, Badan Penyelenggara Tapera berhak menginvestasikan simpanan peserta melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK).

Melihat cara kerjanya seperti di atas, jangan heran jika masyarakat saat ini meragukan keberhasilan program ini. Permainan saham sangat rentan dengan kerugian jika tidak dikelola secara hati-hati. Seperti pada kasus Jiwasraya, saham yang dibeli oleh perusahaan asuransi ini, justru merugi. Alasan kerugian ini dikarenakan pihak Jiwasraya bermain saham pada perusahaan yang memiliki peluang keuntungan besar, namun resiko kerugian juga tinggi.

Ketika harga sahamnya turun, maka perusahaan terancam merugi. Terlebih lagi penanaman saham dalam jumlah besar, berpotensi mengalami kerugian yang besar juga. Persoalan seperti inilah yang kemudian membuat masyarakat meragukan keberhasilan program ini.

Masyarakat tentu melihat program pemerintah dalam menolong masyarakat agar memperoleh rumah sendiri sebagai program yang baik. Namun kenangan kasus Jiwasraya yang masih membekas justru meragukan masyarakat. Kerugian 17 triliun rupiah, serta lamanya kasus ini dibongkar perlu dijadikan pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah telah disahkan , para pekerja diwajibkan terlibat, artinya mau tidak mau masyarakat harus turut ambil bagian. Yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat hilang karena kasus Jiwasraya dan menunjukan kinerja yang positif. Untuk membangun kepercayaan masyarakat beberapa hal perlu dilakukan.

Pertama, Kejaksaan Agung selaku lembaga yang menangani kasus Jiwasraya diharapkan dapat sesegera mungkin menuntaskan kasus ini. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik pada kinerja lembaga pemberantas korupsi. Ketika kasus ini diselesaikan secara baik, maka publik akan mempercayai bahwa akan ada pelajaran yang diterima oleh pejabat BP (Badan Penyelenggara) Tapera sehingga tidak melakukan hal yang sama.

Kedua. Pemerintah dan BP Tapera perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui sosialisasi manfaat Tapera serta strategi-strategi yang akan dijalankan guna menghindarkan Tapera dari kasus yang sama dengan Jiwasraya. Hal ini sangat perlu karena masyarakat masih belum sepenuhnya memahami cara kerja Tapera terkhususnya dalam hal meningkatkan laba dengan meminimalisir resiko kerugian.

Ketiga. Perlunya transparansi BP Tapera dan pemerintah terhadap publik. Penyelengaraan Tapera direncanakan akan dimulai pada 2021 dan ditargetkan pada 2027 semua pekerja harus sudah menjadi anggota. Untuk tahap awalnya pemerintah memprioritaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) kemudian diperluas untuk jenis pekerjaan lainnya.

Karena penyerapan keanggotaannya yang secara bertahap, transparansi perlu dibuat oleh BP Tapera dan pemerintah. Hal transparansi juga perlu dijaga untuk kedepannya sehingga masyarakat memperoleh informasi mengenai kinerja BP Tapera dan pemerintah. Masyarakat juga akan terlibat aktif dalam mengontrol uang yang mereka simpan pada Tapera. Dengan demikian masyarakat akan mempercayai program ini akan berhasil.

Selain membangun kembali kepercayaan masyarakat, program Tapera harus dijalankan secara optimal sehingga efektifitas dan efisiensi dapat tercapai. Hal ini karena amanat yang diberikan masyarakat sangat berharga. Pejabat BP Tapera, harus bekerja demi kepentingan umum serta menghindarkan praktek korupsi yang selama ini menjadi penyakit yang menjijikan di mata masyarakat.

Dengan melakukan upaya yang saya tawarkan, maka kepercayaan publik tumbuh pada program ini. Program Tapera sangat baik untuk masyarakat namun noda hitam yang pernah digores oleh Jiwasraya perlu dihilangkan. Jika kepercayaan masyarakat kembali dan kinerja BP Tapera baik, maka keberhasilan program ini akan kita rasakan. Semoga Tapera tidak menjadi Jiwasraya kedua.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya