Surat Untuk Anggota DPR

Mahasiswa STFK Ledalero, Maumere
Surat Untuk Anggota DPR 27/03/2020 1498 view Politik Tempo.co

Hari ini, saya mengirim sebuah kado dalam bentuk surat sebagai tanda hormat saya terhadap Bapak dan Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mungkin, Bapak dan Ibu berharap agar diberikan kado yang lebih mahal, mewah, dan berharga dari seseorang. Jujur saja, saya tidak bisa memenuhi keinginan tersebut.

Untuk itu, saya sendiri terlebih dahulu ingin menyampaikan permohonan maaf karena ketidakmampuan saya untuk memenuhi keinginan tersebut. Namun, besar harapan saya agar di tengah kesibukan sebagai anggota DPR, Bapak dan Ibu bersedia meluangkan waktu untuk sejenak membaca surat dari saya, rakyatmu ini.

Sebagai seorang rakyat yang berasal dari generasi milenial, saya merasa bangga dengan teman-teman generasi milenial yang beberapa waktu lalu terpilih dan dilantik menjadi anggota DPR. Ruang parlemen di Senayan dan juga tentunya di sejumlah daerah di Indonesia dihuni oleh wajah-wajah politisi baru. Diskursus perpolitikan dan demokrasi pasca pemilu beberapa waktu silam memberikan aksentuasi pada tampilnya para politisi dari kalangan generasi milenial.

Secara prosedural, fenomena tersebut menunjukkan satu langkah gerak maju demokrasi Indonesia, yaitu bahwa politik dan demokrasi bukan hanya menjadi ranah eksklusif generasi tua, melainkan menjadi ranah inklusif yang menerima kehadiran dan peran generasi yang datang kemudian, yaitu generasi milenial.

Namun, secara substansial, fenomena tampilnya sejumlah anggota DPR dari generasi milenial menimbulkan sejumlah pertanyaan: di tengah fenomena pemilu Indonesia yang terlampau sangat mahal, apakah kesuksesan beberapa generasi milenial menjadi anggota DPR diperoleh karena suatu sistem kaderisasi yang berkualitas yang dilengkapi dengan kapabilitas pribadi yang mumpuni? Ataukah karena efek politik dinasti dan kepemilikan harta kekayaan dalam jumlah yang besar pada usia yang relatif masih sangat muda?

Setelah pelantikan 575 anggota DPR periode 2019-2024 pada 01 Oktober 2019 lalu, sejumlah media massa, baik cetak maupun online, mengerucutkan pemberitaan mereka pada garis keturunan dan harta kekayaan yang dimiliki oleh para anggota DPR dari generasi milenial.

Dua di antara para politisi milenial yang hangat dibicarakan publik beberapa waktu lalu adalah Rizki Natakusumah (24 tahun), anak Anggota DPR Dimyati Natakusumah yang memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 9,6 M dan Hillary Brigita (23 tahun), anak Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lesut yang memiliki harta kekayaan Rp 9,1 M (Kumparan.com, 07 Oktober 2019).

Pertanyaan kritis yang perlu diberikan terhadap fakta tersebut adalah, dari mana para politisi milenal tersebut mengakumulasi kekayaan hingga mencapai angka miliaran pada usia yang sangat muda? Apakah modal ekonomi menjadi modal yang paling utama sehingga generasi milenial tersebut bisa menjadi politisi?

Kepemilikan harta kekayaan hingga mencapai angka miliaran rupiah pada usia yang masih sangat muda mustahil diperoleh dari kerja keras. Jawaban yang paling relevan adalah karena orangtua mereka memiliki jabatan politis dan sejumlah aset bisnis yang memudahkan mereka mengakumulasi kekayaan dalam waktu yang singkat.

Bukan hal baru, kalau di kantor-kantor pemerintahan di wilayah Indonesia, terdapat orangtua dan anak kandung yang memiliki posisi strategis. Memang benar bahwa jabatan politis akhir-akhir ini tidak hanya dimiliki oleh para generasi tua, tetapi juga para generasi milenial, Namun, di balik semuanya itu, fakta bahwa akses terhadap kekuasaan dan jabatan politis tertentu masih sangat dikuasai oleh mereka yang memiliki modal ekonomi yang banyak tidak dapat disangkal.

Saya sungguh berharap bahwa kehadiran para anggota DPR dari generasi milenial di arena perpolitikan Indonesia mesti membawa dampak positif bagi nasib demokrasi Indonesia dan efek konstruktif bagi kesejahteraan masyarakat. Saya juga berharap agar para anggota DPR dari generasi milenial tidak saja memiliki idealisme yang tinggi, tetapi harus mampu menurunkan idealisme tersebut pada tataran praksis.

Dalam perspektif filsafat, para anggota DPR dari generasi milenial dituntut untuk tidak hanya mampu menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat saya ketahui? Tetapi juga bisa menjawab pertanyaan apa yang harus saya lakukan?

Ketika Covid 19 mengakibatkan penderitaan di kalangan masyarakat karena kehidupan ekonomi dari hari ke hari semakin melemah, para anggota DPR kembali menjadi sorotan publik. Di tengah keterbatasan alat rapid test corona, sebanyak 575 anggota DPR beserta anggota keluarga mereka akan mengikuti rapid test untuk mencegah penyebaran virus corona (KumparanNEWS, 23 Maret 2020).

Tentang berita ini, ada dua komentar yang ingin saya berikan. Pertama, ketika membaca berita ini, timbul pertanyaan di dalam otak saya: apa yang mendorong Bapak dan Ibu anggota DPR sehingga meyakinkan diri untuk melakukan rapid test? Apakah ketika memikirkan rencana pelaksanaan rapid test, Bapak dan Ibu anggota DPR tidak memikirkan nasib para tenaga medis, ODP, PDP, dan para pekerja informal seperti pedagang kaki lima dan tukang ojek yang lebih rentan terserang virus covid 19 dan mesti mendapat perawatan medis yang lebih intens?

Munculnya berita ini, hemat saya, adalah suatu bentuk egoisme dalam diri Bapak dan Ibu anggota DPR. Egoisme bisa muncul karena kegagalan untuk berpikir representatif. Hannah Arendt mendefinisikan berpikir representatif sebagai sebuah aktivitas berpikir yang kemudian akan membentuk sebuah pendapat dengan mempertimbangkan isu yang ada dari sudut pandang yang berbeda atau dengan menghadirkan ke dalam pemikiran kita sendiri sudut pandang orang lain (Yosef Keladu Koten, 2018:178).

Mengikuti Arendt, Bapak dan Ibu anggota DPR gagal menghadirkan ke dalam pikiran nasib para tenaga medis, ODP, PDP, dan para pekerja informal yang lebih rentan terserang covid 19 sehingga perlu diutamakan dalam pemeriksaan dan semestinya sangat membutuhkan solidaritas sosial dari sesama.

Kedua, kemunculan berita ini membuat saya sebagai rakyat akan lebih menuntut Bapak dan Ibu anggota DPR untuk lebih bekerja ekstra dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka berpikir seperti ini, ketika publik secara massif menyuarakan penolakan terhadap pemberlakukan omnibus law karena dinilai lebih memihak oligark dan investor, maka Bapak dan Ibu anggota DPR mesti mendengarkan seruan tersebut dan membatalkan pemberlakuannya.

Menurut data yang ada, di kalangan anggota DPR, dari 575 anggota DPR, 262 orang atau 45,5% adalah pengusaha. Sebanyak 75% anggota DPR mendukung pemberlakuan omnibus law (Liputan6.com, 26 Februari 2020). Ketika persentase dukungan terhadap pemberlakuan omnibus law tidak berkurang dan kemudian tetap mengetuk palu untuk memberlakukan omnibus law, maka kekecewaan publik akan semakin mendalam.

Berita gembira datang dari presiden melalui keterangan persnya di Istana Merdeka pada 24 Maret 2020 yang ditayangkan melalui saluran youtube sekretariat negara. Dalam keterangan persnya, presiden sudah menegaskan kepada menteri kesehatan bahwa prioritas utama rapid test covid 19 adalah para tenaga medis, para ODP, para PDP, beserta keluarga mereka karena mereka adalah kelompok paling rentan terserang covid 19. Pertanyaannya adalah apa yang mesti dilakukan oleh Bapak dan Ibu anggota DPR menanggapi penegasan presiden?

Bapak dan Ibu anggota DPR sudah seharusnya mengubur egoisme diri di tengah penyebaran covid 19 yang bukan hanya berkutat pada persoalan seputar kesehatan, melainkan juga berdampak pada persoalan politik, sosial, dan ekonomi negara. Ekspresi penguburan egoisme tersebut mesti tampak dalam dua hal yaitu pertama, menerima, menghargai, dan melaksanakn keputusan Jokowi untuk memprioritaskan rapid test bagi para tenaga medis, ODP, PDP, beserta semua keluarga mereka. Mereka adalah para pemberi suara ketika pemilu berlangsung sehingga Bapak dan Ibu bisa duduk di kursi empuk dan menikmati banyak keistimewaan sebagai anggota DPR.

Jangan hanya mengharapkan atau bahkan mengemis peran mereka ketika pemilu saja, tetapi Bapak dan Ibu anggota DPR mesti membayar itu semua dengan menunjukkan peran yang sungguh-sungguh menghargai hidup mereka.

Kedua, Bapak dan Ibu anggota DPR mesti terlibat aktif dalam melakukan aksi solidaritas sosial kepada semua pihak yang paling terlibat di garis terdepan penanganan covid 19 yaitu para tenaga medis. Telinga Bapak dan Ibu anggota DPR mestinya terbuka lebar untuk mendengar keluhan para tenaga medis yang mengalami kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) dan masyarakat lain yang sulit memenuhi kebutuhan hidup karena serangan covid 19.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya