BPS Dalam Polemik Upah Buruh

Statistisi Ahli
BPS Dalam Polemik Upah Buruh 26/11/2021 294 view Ekonomi geotimes.id

Beberapa hari terakhir aksi demo buruh kembali terjadi di beberapa daerah. Demo yang biasanya dilakukan di depan kantor wakil rakyat dan kantor gubernur, kali ini juga menyasar lembaga penghasil data yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

Sejauh ini sudah dua kantor BPS yang disandangi para aksi pendemo yaitu BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Provinsi Riau. Mengapa kantor BPS menjadi sasaran dan apa kaitannya dengan upah buruh?

Demo buruh biasanya identik dilakukan saat hari buruh, May Day, di setiap tanggal 1 Mei. Tetapi kali ini dilakukan pada bulan November.

Aksi ini dimulai setelah pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengumumkan tentang Kenaikan Upah Minimum 2022 pada tanggal 16 November 2021.

Menurut para buruh, besaran kenaikan upah tahun 2022 sangatlah tidak signifikan. Kenaikan upah minimum buruh di tahun 2022 hanya berkisar di angka 1%. Apalagi, di tahun sebelumnya buruh di banyak provinsi juga gigit jari karena tidak ada kenaikan upah akibat pandemi yang melanda negeri ini.

Ibarat menanti hujan selama setahun, ternyata yang turun hanyalah tetesan atau rintik hujan yang tidak seberapa. Kondisi inilah yang dirasakan para buruh saat ini

Perubahan besaran kenaikan upah buruh yang tidak signifikan disebabkan adanya perbedaan penghitungan upah minimum buruh. Pada Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, menyebutkan bahwa penetapan upah minimum adalah berdasarkan kebutuhan hidup layak atau KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, penentuan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Upah disesuaikan setiap tahun dengan batas atas dan bawah dan dengan syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota bersangkutan.

Jika diperhatikan, ternyata kedua peraturan tersebut sama-sama menggunakan indikator yang dihasilkan oleh BPS yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. Lantas mengapa BPS terbawa dan menjadi sasaran demo para buruh saat ini?

Badan Pusat Statistik merupakan salah satu instansi vertikal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sesuai dengan visi “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”, BPS mempunyai kewajiban untuk menghasilkan data-data berkualitas berupa indikator-indikator strategis sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketenagakerjaan, indeks demokrasi Indonesia, indeks pembangunan manusia, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator-indikator lainnya yang sangat berguna dalam perencanaan dan mengukur capaian pembangunan di Indonesia. Di antara banyak indikator yang dihasilkan BPS, terdapat dua indikator yang digunakan Kementerian Ketenagkerjaan dalam penghitungan upah minimum, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (bps.go.id).

Sedangkan, pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional.

Jika diperhatikan, kedua peraturan baik PP No. Nomor 78 tahun 2015 dan PP nomor 36 Tahun 2021 sama-sama menggunakan indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan nyata terdapat dalam rumus atau formula penghitungan upah minimum.

Jika pada penghitungan upah lama menambahkan atau menjumlahkan besaran nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada upah baru harus memilih salah satu indikator yang memiliki angka maksimal antara inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Perbedaan inilah yang membuat perbedaan yang siginifikan pada besaran kenaikan upah minimum tahun 2022.

Meskipun kedua indikator tersebut dihasilkan oleh BPS, tetapi dalam perumusan atau penghitungan formula upah minimum BPS tidak terlibat, sepenuhnya dilakukan oleh Kementrian Ketenagakerjaan. Perlu diketahui juga bahwa indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi bukanlah indikator yang dihitung hanya semata untuk kebutuhan penghitungan upah minimum. Tetapi merupakan indikator yang memang dihasilkan berdasarkan kegiatan survei yang ada yang selama ini telah berjalan sudah sejak lama dan telah banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti penelitian, kajian, perumusan kebijakan, dan lain-lain oleh pengguna data baik pemerintah, peneliti, swasta, maupun masyarakat umum.

Mengulang kembali pertanyaan, lantas apa yang menyebabkan BPS terbawa dalam aksi demo buruh kali ini? Para buruh beranggapan bahwa BPS turut andil dan terlibat di dalam penghitungan upah minimum. Karena dalam PP No 36 tahun 2021 Pasal 88C ayat (6) jelas menyatakan bahwa data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh BPS dipertanyakan karena buruh beranggapan ketersediaan data ini tidak lengkap. Sebagai contoh Data Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 untuk tingkat kabupaten/kota baru tersedia pada bulan Februari tahun 2022. Sedangkan, data inflasi yang tersedia hanya pada beberapa kota inflasi saja bukan untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Ketidaklengkapan inilah yang dijadikan sebagai pedoman bagi buruh untuk menunda dan mengubah Penetapan Upah Minimum tahun 2022 yang akan dilakukan oleh para gubernur di seluruh Indonesia. Padahal sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur, Menteri Ketenagakerjaan meminta agar gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat tanggal 21 November 2021 dan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat tanggal 30 November 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP (kemnaker.go.id, 16/11/2021).

Apapun hasil yang ditetapkan oleh masing-masing gubernur di seluruh provinsi di Indonesia, semoga Besaran Upah Minimum Tahun 2022 dapat meningkatkan kesejahteraan bagi buruh dan kenyamanan bagi pengusaha dan pemerintah. Di mana ada pekerja, di sanalah ada sebuah negara (Evita Peron).

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya