Riau: Kaya tapi Timpang

Statistisi Ahli
Riau: Kaya tapi Timpang 10/07/2020 1061 view Ekonomi pngdownload.id

Riau dikenal sebagai provinsi kaya di Indonesia. Memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah menjadi modal utama bagi perekonomian Riau. Meskipun demikian, tetap saja masih terdapat jurang atau kesenjangan antar wilayah yang cukup lebar di Provinsi ini.

Eksistensi Riau di tingkat nasional dibuktikan dengan masuknya Riau dalam kelompok enam besar provinsi sebagai penyumbang Poduk Domestik Regional Bruto di Indonesia dengan nilai share sebesar 4,76 persen. Struktur perekonomian Riau dibentuk oleh tiga sektor “seksi” yaitu pertambangan minyak bumi, perkebunan kelapa sawit dan industri Crude Palm Oil (CPO).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Gubernur Riau , Syamsuar “ Provinsi Riau masuk dalam daftar daerah terkaya di Indonesia. Potensi sektor migas dan industri kelapa sawit di Riau berkontribusi besar membuat Riau menjadi daerah yang kaya” (cnbcindonesia.com, 2019).

Kekayaan Riau

Kekayaan Riau bersumber dari Minyak Bumi, dimana di Provinsi ini memiliki Blok Rokan sebagai ladang minyak terbesar di Indonesia yang mampu memproduksi 251 ribu barel per hari di tahun 2016. Kemampuan ini terus menurun seiring dengan semakin tuanya usia sumur-sumur minyak yang ada. Hingga pada tahun 2019 kemampuan produksi Blok Rokan hanya sebesar 180 ribu barel perhari. Nilai produksi ini berada di bawah Blok Cepu yang mampu menghasilkan 212 ribu barel perhari (gatra.com). Dengan demikian predikat sebagai blok penghasil minyak terbesar bergeser menjadi posisi nomor dua.

Meskipun masih menjadi andalan pendapatan namun kemilau minyak bumi di Provinsi Riau mulai memudar. Hal ini ditandai dengan penurunan produksi minyak ditambah dengan merosotnya harga minyak dunia menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau terus menurun dan stagnan. Serta tidak pernah mencapai angka 3 persen per tahun selama beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, kontribusi sektor ini terhadap total perekonomian Provinsi Riau tetap tinggi sebesar 21,16 persen.

Sumber kekayaan Provinsi Riau lainnya adalah kelapa sawit. Di Bumi Lancang Kuning ini memiliki luas wilayah yang besar menjadikan satu keuntungan bagi Riau untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Tahun 2019, luas areal perkebunan kelapa sawit Riau sebesar 5,49 persen dari total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia. Selain itu luasnya lahan gambut yang dimiliki Riau juga bisa menjadi potensi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, meskipun bertentangan dengan prinsip lingkungan yang harus melindungi keberadaan lahan gambut.

Luasnya areal perkebunan kelapa sawit secara otomatis akan menghasilkan produksi tandan buah segar (TBS) yang besar pula. Riau menjadi produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia yaitu mencapai 9,1 juta ton di tahun 2019. Perkebunan kelapa sawit Riau juga mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Dengan demikian, sah mengatakan bahwa Kelapa sawit menjadi komoditas unggulan dan primadona bagi perekonomian Riau (Statistik Indonesia, BPS).

Industri CPO, TBS kelapa sawit menjadi bahan baku utama dalam proses pengolahan CPO. Hal ini menyebabkan industri pengolahan CPO juga menjadi sektor unggulan di Riau. CPO juga menjadi sumber devisa bagi riau karena besarnya nilai ekspor CPO dan produk turunannya. China, India , dan beberapa negara lainnya merupakan negara-negara tujuan ekspor CPO Riau.

Adanya ancaman larangan CPO dari Indonesia masuk ke Uni Eropa dengan alasan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan tidak serta merta mengurangi atau menurunkan produksi dan ekspor CPO ke luar negeri. Pemanfaatan produk turunan CPO untuk biodiesel yang dibutuhkan di dalam negeri membuat industri CPO tetap menjadi andalan bagi perekonomian Riau.

Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan merupakan salah satu masalah yang muncul dalam proses pembangunan di Provinsi Riau. Walaupun memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi perbedaan kandungan sumber daya alam serta perbedaan kondisi demografi menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah.

Potensi yang dimiliki antar wilayah karena perbedaan kondisi geografis dan kandungan SDA terjadi di Bumii Lancang Kuning ini. Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten penghasil minyak terbesar di Indonesia dan memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas menyebabkan daerah ini memiliki PDRB tertinggi di Riau. Sebaliknya, untuk kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak memiliki cadangan minyak serta perkebunan kelapa sawit menyebabkan daerah ini memiliki nilai PDRB paling kecil di Provinsi Riau.

Berbeda dengan Kota Pekanbaru, meskipun memiliki luas wilayah yang paling kecil dari semua kabupaten/kota yang ada di Riau tetapi diuntungkan dengan posisi sebagai ibu kota provinsi. Aktivitas perdagangan dan konstruksi menjadi modal penggerak utama perekonomiannya. Hal inilah yang menjadikan perekonomian di Pekanbaru dapat tumbuh. Dibuktikan dengan kontribusi PDRB kota Pekanbaru sebesar 15,48 persen terhadap total PDRB Riau, sehingga menempati posisi kedua setelah kabupaten Bengkalis.

Kita pun dapat melihat ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah dengan menggunakan indeks Williamson. Secara umum, ketimpangan wilayah di Riau masih cukup tinggi tetapi dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2011 indeks Wliiamson sebesar 0,72 turun menjadi 0,44 di tahun 2019 (riau.bps.gi.id).

Upaya Mengatasi Ketimpangan

Mengacu dengan tulisan sebelumnya yang telah dipublikasikan di The Columnist “Dana Desa: Penggerak Cakra Pembangunan” menceritakan bagaimana konsep membangun dari pinggiran. Strategi membangun dari pinggiran merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan juga bertujuan agar pembangunan bisa secara langsung meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Konsep ini tidak melihat apakah suatu desa memiliki potensi atau tidak tetapi lebih diarahkan untuk membangun desa itu sendiri sesuai dengan kebutuhan.

Penggerak konsep membangun dari pinggiran menggunakan dana desa sebagai motor penggeraknya. Ini menjadi upaya pemerintah yang dtuangkan dalam Nawacita ketiga yang berbunyi: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Artinya, strategi pembangunan di era Jokowi mengusung konsep “Membangun Dari Pinggiran”.

Upaya lainnya untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. SDM yang berkualitas dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Cara yang digunakan adalah dengan melakukan pemerataan kualitas pendidikan, Kesehatan dan juga ketenagakerjaan.

Memperbaiki infrastruktur juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan. Dengan melakukan akselerasi program pemerataan pembangunan infrastruktur secara proposional di seluruh wilayah. Membuka akses jalan yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat menghidupkan perekonomian wilayah yang sulit berkembang. Pembangunan jalan tol dan tol laut di semua pulau dilakukan dalam upaya membuka dan mempermudah akses antar wilayah.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah di provinsi yang kaya akan SDA ini, tetapi tidak akan bisa berjalan maksimal apabila tidak ada keselarasan, keseimbangan, keserasian dan kebulatan serta inklusivitas dalam segala proses kegiatan pembangunan. Mari bersama membangun Riau yang cemerlang.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya