PP PSBB : Efektifkah Kebijakan Ini Dari Perspektif Hukum?

PP PSBB :  Efektifkah Kebijakan Ini Dari Perspektif Hukum? 21/05/2020 573 view Hukum pxhere.com

Di tengah keadaan negeri yang sudah semakin parah akibat Pandemik Covid-19. Korban yang timbul semakin bertambah terus,beberapa sektor lumpuh,rupiah yang sempat ambruk, dan pendidikan yang tak bisa berjalan teratur menjadi gambaran betapa berantakanya negeri akbibat Covid-19 atau yang lebih familiar dikenal dengan Virus Corona.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi situasi ini demi mencegah persebaran dari Pandemik Covid-19 dan menekan korban yang terus bertambah agar keadaan di negeri ini tidak semakin bertambah parah.Kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengeluarkan PP No 21 Tahun 2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar. Setelah sebelumnya pemerintah dianggap tidak tegas dan lamban terkait penanganan Covid 19 ini.

Tujuan dari terbitnya PP ini sebenarnya merespon beberapa persoalan terkait kewenangan pusat dan daerah yang dirasa tidak selaras. Setelah sebelumnya banyak daerah yang telah melakukan karantina wilayah, sementara pemerintah pusat selaku pemegang kekuasaan tertinggi belum memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. PP ini juga diharapkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi setiap daerah untuk melakukan PSBB guna menekan persebaran covid 19. Tetapi terbitnya PP ini sepertinya juga belum bisa berjalan efektif dan masih menimbulkan beberapa persoalan.

Dilansir Suara.com sejumlah provinsi/kabupaten/kota telah menerapkan PSBB berdasarkan PP yang dikeluarkan pemerintah seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, yang mencakup 10 kabupaten/kota, Tegal (Jawa Tengah), Banten yang mencakup tiga kabuten/kota, dan provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian penerapan PSBB ini masih dirasa tidak efektif ,diwarnai beberapa pelanggaran dan terancam gagal.

Jakarta contohnya, data Senin (20/4/2020) polisi mencatat 18.974 pelanggaran dalam sepekan. Begitupun di Tangerang, sejak diberlakukan pada Minggu 19 April 2020, tercatat 431 pelanggar pada hari kedua penerapan PSBB Kabupaten Tangerang. Sementara di Depok, jumlah pelanggar yang mendapat teguran di Depok mencapai 2.400 orang, Jumlah ini terbanyak dari wilayah lainnya.

Selain itu tujuan awal dari PP No 21 tahun 2020 tentang PSBB yakni guna menekan persebaran dan peningkatan kasus covid juga belum bisa terealisasikan. Merujuk data jumlah kasus corona dari hari ke hari menunjukkan peningkatan. Sejak PSBB diterapkan pertama kali di Jakarta pada 10 April, jumlah kasus corona justru meningkat. Per 20 April saja, kasus positif mencapai 3.112, sembuh 237 dan meninggal 297 jiwa.

Lantas apa yang menyebabkan kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan PP No 21 tahun 2020 terkait PSBB ini dirasa gagal dan tidak efektif?

Pasal 1 angka (5) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(“UU 12/2011”) menjelaskan : “Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Dalam penjelasan ini dapat dipahami bahwa suatu PP ditetapkan untuk menjalankan undang undang. Sementara PP No 21 tahun 2020 ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjalankan Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah PP No 21 Tahun 2020 ini terdiri dari 7 pasal yang dari ke 7 pasal tersebut hanya menjelaskan tentang syarat dan kriteria terkait PSBB. Padahal jika kita mengacu pada pasal 60 UU No 6 Tahun 2018 menyebutkan untuk pengaturan yang lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 60 UU No 6 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut : “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Sehingga dapat dipahami bahwa mungkin secara prosedural PP in sudah tepat dan tidak ada masalah terkait pembentukan dan kedudukannya dalam hierarki perundang undangan.Tetapi secara substansial PP ini dirasa kurang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait detail pelaksanaan PSBB sehingga pemerintah daerah bisa menerapkan PP ini sesuai kebutuhan mereka.

Kemudian muatan dari PP ini juga dirasa kurang tegas karena tidak diatur mengenai sanksi normatif baik itu pidana maupun administrasi. PP ini kemudian dirasa tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Sehingga PP ini juga tidak bisa digunakan sebagai sarana preventif untuk pencegahan dari pelanggaran terkai PSBB, begitu pula sarana represif untuk menindak pelanggaran yang terjadi agar tidak terjadi pengulangan. Akibatnya masih terdapat banyak pelanggaran dan penerapan PSBB tidak berjalan efektif seperti yang dapat kita cermati pada kasus konkrit yang telah disebutkan.

Dalam hukum administrasi negara kita mengenal adanya Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau AUPB. Menurut pasal 1 angka 17 UU No 30 tahun 2014 AUPB dimaknai sebagai Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga sudah semestinya pemerintah dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan memperhatikan asas asas yang terdapat dalam AUPB. Salah satu asas yang terdapat dalam AUPB adalah asas kebijaksanaan. Dimana asas ini menjelaskan bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakan harus cepat, berpandangan luas dan jauh, serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakannya tersebut.

Sementara jika kita melihat pada PP No 21 Tahun 2020 kebijakan pemerintah ini dinilai kurang mencerminkan asas kebijaksanaan dimana pemerintah dalam mengeluarkan PP ini bisa dikatakan kurang cepat dan dalam muatannya pemerintah telah gagal dalam memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari PP ini. Pemerintah dalam mengeluarkan PP ini bisa dikatakan terlambat dimana keadaan akibat Pandemik Covid 19 sudah bisa dikatakan parah.Kemudian muatan dari PP ini yang kurang jelas terkait detail pelaksanaan serta tidak adanya sanksi yang mengikat telah menimbulkan dampak bahwa kebijakan ini tidak efektif dan hal ini telah gagal diperhitungkan pemerintah.

Dengan demikian dapat dipahammi bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam penanganan Pandemik Covid 19 yakni PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB ini memang belum efektif.Hal ini bisa dicermati dalam penerapannya di berbagai daerah yang masih menimbulkan beberapa permasalahan bahkan diwarnai dengan pelanggaran yang menyebabkan tujuan untuk menekan persebaran dari Covid-19 ini tidak terealisasi .

Hal tersebut sebaiknya juga menjadi kontemplasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan seharusnya juga memperhatikan asas asas fundamental dalam hukum sebagai pedoman agar kebijakan yang dikeluarkan nantinya dapat berjalan dengan baik dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Suatu kebijakan juga sebaiknya tidak hanya sebatas formalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai badan yang berwenang tetapi juga bisa memperhitungkan dampak-dampak yang ditimbulkan. Substansi dari suatu kebijakan seharusnya juga tegas dan jelas sehingga implikasinya kebijakan ini dapat mengikat dan dipatuhi.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya