Memerangi Islamophobia

Asesor SDM Aparatur Ditjen Pendidikan Islam Kemenag
Memerangi Islamophobia 30/03/2022 126 view Agama aljazeera.com

Tanggal 15 Maret menjadi momen bersejarah setelah Majelis Umum PBB menetapkannya sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamophobia. Resolusi PBB ini ditetapkan berdasarkan konsensus 193 anggota badan dunia dan didukung oleh 55 negara. Dengan penetapan ini, Majelis Umum PBB menekankan pentingnya hak atas keyakinan beragama dan berkeyakinan Islam. PBB juga menyeru pentingnya penegakan resolusi PBB 1981 tentang penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan.

Dengan perspektif demikian, seruan untuk memerangi intoleransi dan diskriminasi bukan hanya tertuju untuk Islam. Seruan ini juga bersifat mengayomi semua agama, misalnya dengan afirmasi untuk memerangi antisemitisme, Christianofobia, dan prasangka keagamaan terhadap pemeluk agama dan kepercayaan lainnya.

Momen 15 Maret dipilih untuk komemorasi serangan terhadap jamaah salat Jumat di Crhistchurch, Selandia Baru yang menewaskan 51 orang dan puluhan korban luka. Dasar penetapan untuk memerangi Islamaphobia mudah ditemukan dalam berbagai kasus intoleransi, bahkan ektremisme, terhadap Islam di berbagai belahan dunia. Terbaru, tekanan dan dikriminasi terhadap muslim India begitu kuat dan terstruktur.

Ironisnya, bersamaan dengan penetapan PBB tersebut, pengadilan di negara bagian Karnataka mengeluarkan beleid pelarangan pengenaan hijab di kelas-kelas sekolah. Hakim pengadilan setempat menilai bahwa hijab bukanlah bagian dari ekspresi keagamaan Islam.

Keputusan pengadilan tersebut tidak berdiri sendiri sebagai sebuah kecenderungan diskriminasi. Secara demonstratif, umat Islam India terus mengalami tekanan dalam berbagai bidang. Di ranah pendidikan, kita dengan mudah menyaksikan persekusi yang berulang dan masif kepada pelajar muslim perempuan India hanya dengan dalih jilbab dan pakaian yang mereka kenakan.

Di balik itu, isu besar yang dihembuskan dan dibangun secara masif adalah anggapan yang melihat keberadaan muslim India sebagai problem sosial dan agama. Dalam anggapan ini, muslim pria di India bahkan dituduh sebagai biang islamisasi dan populasi dengan inisiatif pernikahan mereka. Selain itu, secara idelogis, muslim India dipandang sebagai pihak yang menyebarkan ajaran radikalisme dan merusak tatanan sosial India.

Pada pengujung tahun lalu, kelompok ultra-nasionalis Hindu Mahasabha menggelar konferensi yang digelar di India bagian Utara. Di depan para politisi Bharatiya Janata Party (BJP) yang hadir dalam konferensi ini, Pooja Shakun Pendey, pimpinan kelompok tersebut, dengan lantang menyuarakan perlunya genosida pada para muslim India untuk memastikan dominasi mereka. The New York Times melaporkan, sentimen rasial dan seruan mengkhawatirkan tersebut dipengaruhi unsur kepentingan pemilu. Apapun motifnya, seruan tersebut jelas mencemaskan dan meruntuhkan nurani kemanusiaan.

Regulasi yang Menindas

Dalam semangat yang sama untuk menekan muslim India, institusi di India begitu getol melahirkan regulasi yang menekan dan menindas umat Islam India. Setahun yang lalu regulasi tentang naturalisasi kewarganegaraan India disahkan. Dalam regulasi tersebut, imigran dari Pakistan, Srilanka, Bangladesh, Afghanistan, dan negara sekitarnya dipermudah untuk mendapatkan kewarganegaraan India kecuali mereka yang beragama Islam.

Dengan masif dan konkretnya perlakuan kasar dan rasial kepada muslim India, tentu saja hal tersebut adalah indikasi buruk bagi konsep toleransi beragama dan konteks sosial di India. Beranjak dari kondisi negatif demikian, tidak mengherankan jika hasil The Legatum Prosperity Index 2021 menempatkan India pada posisi 101 dari 167 negara untuk kategori jaminan terhadap hak-hak konstitusi, kebebasan individu, dan toleransi sosial.

Diprediksi, muslim India tengah menuju status menjadi komunitas muslim terbesar di dunia pada 2050 (melampaui Indonesia). Dengan begitu, perlakuan rasis dan perundungan yang nyata pada muslim India bisa jadi bukan hanya ketakutan nasionalis Hindutva, tapi juga upaya meredam potensi Islam dan pendidikan Islam di dalamnya.

Ketakutan pemerintah India seperti mendapat justifikasi dengan perspektif radikalistik yang dibangun pada muslim India. Kemenangan Taliban di Afghanistan dan menguatnya pengaruh madrasah Deobandi di dalamnya seperti sumber kekhawatiran yang besar bagi India. Hal lainnya, problem kewilayahan dan perlawanan muslim di Kashmir yang masih terus berlangsung juga memantik kekhawatiran yang berlebihan pada pemerintahan PM Narendra Modi. Pada posisi demikian, umat Islam dan pelajar muslim di dalamnya, terasa diposisikan sebagai musuh bersama bagi publik India padahal peran muslim India dalam proses konsolidasi negara bangsa India sangat terukur.

Peran Penting Muslim India

Sejarah membuktikan, Islam pada dasarnya memiliki kaitan yang kuat dengan berkembangnya India sebagai bangsa dan negara. Sebelum kedatangan Inggris yang “memisahkan” India dan Pakistan menjadi dua negara yang berbeda, kawasan ini adalah tempat lahirnya Dinasti Mughal dengan segala kebesarannya dan memiliki peran sinifikan dalam meletakkan dasar peradaban dan kebudayaan Islam India pada Abad 15 – 19 M.

Pada konteks serupa, peran penting umat Islam India dilanjutkan setidaknya oleh Husain Ahmad Madani (1879-1957). Dalam kiprahnya, Husain Ahmad Madani terkoneksi erat dengan perjuangan Mahatma Gandhi dan proses kemerdekaan India. Barbara Metclaf (2009) menilai peran penting Madani sebagai ulama yang mampu meramu keilmuan tradisionalnya dengan kontekstualitas dan urgensi masalah kebangsaan yang sedang dihadapi rakyat India. Dalam kaitan tersebut, motif perjuangan dan kontribusi yang dikembangkan muslim India jelas sejalan dan senafas dengan nasionalisme India.

Seterusnya, Madani menjadi tokoh terkemuka dalam perkembangan Jamaat Tabligh dan madrasah Deobandi. Kiprahnya dalam menyatukan umat Islam dan peran kependidikannya mengantarkan banyak penghargaan dari berbagai pihak kepadanya. Madani dan banyak tokoh muslim India sejatinya menjadi bagian dari warna dasar kebangsaan dan kenegaraan India secara organik dan produktif. Sayang, sebagaimana disimpulkan sejarawan Ira M Lapidus, konteks sosial dan keagamaan India tidak berhasil membangun konsolidasi yang memungkinkan terbangunnya pengaruh dan interaksi yang saling menghargai dan mendukung antarumat beragama.

Pada akhirnya, persekusi umat Islam India patut menjadi perhatian bersama. Lanskap heterogenitas Indonesia dan solidaritas selaku entitas muslim terbesar di dunia selayaknya mampu menjadi suluh atas suram toleransi di India. Di dalamnya, budaya moderasi beragama di Indonesia dapat diintrodusir sebagai praktik baik yang bisa diadopsi.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya