Penanggulangan nCoV-19: Muhammadiyah vis-a-vis Pemerintah

Pembelajar Kajian Ilmu Politik Pemerintahan
Penanggulangan nCoV-19: Muhammadiyah vis-a-vis Pemerintah 26/05/2020 670 view Politik Pixabay.com

Merebaknya jenis virus baru sejak akhir Desember 2019 yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei China sampai saat ini masih terus berlangsung penularannya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sampai saat ini sekitar 215 negara yang ada di dunia telah terjangkit nCoV-19 dengan setidaknya 4.986.332 orang telah terinfeksi virus tersebut.

Merebaknya jenis virus baru tersebut membuat WHO menaikan level nCoV-19 dari semula berstatus epidemi menjadi pandemi global. Oleh karena itu, berbagai negara terjangkit di dunia berupaya keras untuk menanggulangi nCoV-19 agar tidak memakan korban yang terlalu banyak.

Sama halnya dengan Indonesia, di mana Pemerintah Indonesia terus mencari jalan keluar dalam menanggulangi nCoV-19. Keberadaan nCoV-19 yang telah menginfeksi Indonesia membuat Pemerintah Indonesia kewalahan dalam menanggulanginya. Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pelarangan mudik, hingga gerakan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah.

Masyarakat juga diminta menghindari aktivitas yang mengumpulkan orang banyak. Selain itu, ada juga penggelontoran bantuan sosial agar masyarakat diam di rumah dan penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak sosial atau fisik, dan mencuci tangan pakai sabun. Tetapi nampaknya berbagai kebijakan tersebut belum mampu menanggulangi nCoV-19.

Sejak awal merebaknya nCoV-19 di Indonesia, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam modern yang kedudukanya sebagai civil society lebih tepatnya civil Islam (masyarakat agama) memiliki kepentingan dalam mengawal pemerintah, khususnya dalam menanggulangi nCoV-19.

Bahkan tidak jarang langkah-langkah yang diambil oleh Muhammadiyah berseberangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Usaha-usaha yang ditempuh oleh Muhammadiyah dalam memerangi nCoV-19 di Indonesia sejatinya sangat efektif bila diimplementasikan dengan baik, namun terkadang Muhammadiyah memiliki keterbatasan mengingat Muhammadiyah hanyalah sebuah organisasi.

Melalui seluruh sumber daya yang ada, Muhammadiyah mengambil langkah-langkah strategis dan konstruktif di dalam memutus mata rantai penyebaran nCoV-19 di Indonesia. Nampaknya langkah-langkah yang diambil oleh Muhammadiyah selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah.

Keseriusan Muhammadiyah dalam memutus mata rantai nCoV-19 dimulai dengan dibentuknya Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 5 Maret 2020 di mana Muhammadiyah bergerak cepat dengan menyiagakan puluhan rumah sakit yang dimilikinya, institusi sekolah atau pendidikan tinggi, dan jaringan kader. Seluruh elemen bekerja dengan penuh optimis agar pandemi nCoV-19 dapat segera berakhir.

Di sisi yang lain, pemerintah juga bekerja keras dalam memutus matai rantai penyebaran nCoV-19. Berbagai kebijakan yang telah ditempuh membuat pemerintah optimis jika pandemi nCoV-19 yang menginfeksi Indonesia diperkirakan akan berakhir pada Mei 2020 dengan keadaan kasus yang melambat dan menurun.

Realita yang terjadi justru bertolak belakang dengan usaha yang telah ditempuh, bahkan yang sangat mengejutkan adalah pada 23 Mei 2020 terjadi penambahan kasus nCoV-19 yang signifikan, yaitu sebanyak 949 orang (BNPB, 2020). Jumlah kasus nCoV-19 tersebut menjadi angka yang tertinggi di Indonesia dari awal virus nCoV-19 merebak, sehingga pertanyaan yang muncul ialah kapan nCoV-19 akan segera berakhir? Adakah kebijakan yang salah diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi nCoV-19?

Pertanyaan sederhana tersebut memiliki ragam jawaban yang begitu pelik untuk dijelaskan. Sejak awal pemerintah tidak konsisten dan serius dalam menanggulangi nCoV-19. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya komunikasi publik antar tubuh pemerintah yang tidak sejalan, belum siapnya pemerintah dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan mengenai kebijakan yang akan diambil, buruknya sistem koordinasi antar lembaga negara atau bahkan ucapan pejabat negara yang terkadang membuat suasana semakin gaduh di tengah pandemi nCoV-19 ini.

Oleh karenanya kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah nampaknya tidak berdampak pada penurunan jumlah kasus nCoV-19 di Indonesia. Lain halnya dengan organisasi Muhammadiyah yang selalu serius dan konsisten dalam menanggulanggi keberadaan nCoV-19 di Indonesia.

Tanpa lelah dan henti-hentinya Muhammadiyah terus mengajak umat persyarikatan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tetap konsisten dan disiplin terhadap putusan-putusan atau fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Semenjak pemerintah mengimbau agar masyarakat menghindari kerumunan, justru yang terjadi ialah imbauan tersebut tidak memiliki efek yang signifikan.

Di sisi lain Muhammadiyah mengambil langkah yang lebih awal dalam merespon imbauan pemerintah agar masyarakat menghindari kerumunan yakni dengan mengeluarkan surat maklumat yang bernomor 02/MLM/I./H/2020 yang berkaitan tentang wabah nCoV-19 dan surat bernomor 03/I.0/B/2020 tentang penyelenggaranan shalat Jumat dan shalat fardhu di rumah.

Langkah-langkah yang ditempuh Muhammadiyah dalam menanggulangi nCoV-19 tidak berhenti sampai di situ. Perjuangan Muhammadiyah terus berlanjut di tengah-tengah masyarakat yang bersikukuh untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang akhirnya menciptakan kerumuman sehingga memunculkan kasus nCoV-19 dengan klaster baru.

Hal tersebut tentunya harus membuat pemerintah tegas apabila ingin serius memutus mata rantai penyebaran nCoV-19. Lebih baik kebijakan yang diambil tidak perlu dilaksanakan bila hanya dilakukan setengah-setengah saja. Oleh karena itu pemerintah pada dasarnya telah kecolongan dengan semakin tingginya jumlah kasus nCoV-19 yang merebak di Indonesia.

Pemerintah harus bisa bercermin dari Muhammadiyah dalam membangun sistem dan perencanaan sistematis dan konstruktif apabila ingin membasmi nCoV-19 secara menyeluruh sehingga untuk memutus mata rantai penyebaran nCoV-19 mampu dibuktikan dan bukan hanya isapan jempol belaka.

Semakin meningkatnya jumlah kasus nCoV-19 di Indonesia mengindikasikan sebagian masyarakat abai terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Tidak sedikit masyarakat tetap melakukan rutinitas seperti biasanya, mulai dari beribadah di masjid, shalat tarawih di masjid, bekerja sesuai hari biasa, pergi ke kerumunan yang pada intinya tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan akan menimbulkan resiko bahaya yang lebih besar.

Keberadaan nCoV-19 membuat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran agar masyarakat melaksanakan shalat Ied di rumah saja, namun pemerintah justru memperbolehkan zona hijau untuk melakukanya. Siapa yang bertanggung jawab apabila dalam zona hijau tersebut terjadi transmisi lokal tanpa gejala?

Sebenarnya dari uraian tersebut terlihat jelas siapa yang serius untuk memutus mata rantai penyebaran nCoV-19. Kalau Muhammadiyah yang lebih serius pertanyaannya kemudian ialah di mana tanggung jawab pemerintah?

Konsistensi Muhammadiyah dapat dilihat di mana Muhammadiyah mengerahkan lebih dari 60.000 relawan dalam menangani nCoV-19 di Indonesia. Artinya pandemi nCoV-19 menjadi musuh yang harus ditanggulangi dengan sinergitas. Namun, mengapa pemerintah melalui juru bicara nCoV-19 Achmad Yurianto mengeluarkan pernyataan jika masyarakat harus berdamai dengan pandemi nCoV-19?

Pernyataan tersebut tentu saja mendapat respon dari Muhammadiyah yang sejak awal serius menggempur nCoV-19 yang telah merenggut jutaan nyawa. Muhammadiyah tidak sudi bila disuruh berdamai dengan nCoV-19. Hal tersebuat dikarenakan tidak mungkin masyarakat hidup berdamai dengan sebuah virus yang berbahaya dan mengancam keselamatan rakyat. Apa yang disampaikan oleh juru bicara nCoV-19 dari pemerintah mengindikasikan jika pemerintah tidak benar-benar totalitas menghadapi pandemi nCoV-19.

Sebagai akhir kesimpulan yakni dalam menghadapi nCoV-19 di Indonesia pemerintah harus banyak belajar dari Muhammadiyah. Hal tersebut bukan tanpa alasan, pertama Muhammadiyah memiliki tekad dan usaha yang serius dan konstruktif dalam memerangi pandemi nCoV-19. Tidak hanya bicara, tetapi melalui bukti konkret di lapangan.

Kedua, kebijakan-kebijakan yang diambil Muhammadiyah sangat tegas dan mengikat sehingga dapat memberikan dampak dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran nCoV-19 secara signifikan.

Ketiga, Muhammadiyah secara ikhlas dan totalitas mengorbankan seluruh kemampuan sumber daya yang dimilikinya mulai dari melibatkan rumah sakit, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah, Lembaga MDMC, MCCC, dan seluruh komponen Muhammadiyah Aisyiyah yang terus berusaha di jalan yang benar dengan lebih mementingkan kemaslahatan umat manusia yang lebih besar.

Terakhir, Muhammadiyah dalam hal ini juga Aisyiyah masih terus bergerak secara sistematis dengan melibatkan seluruh PTMA di Indonesia secara lebih jauh, juga Muhammadiyah Aisyiyah masih sempat memerhatikan kondisi masyarakat inklusif agar mereka mendapatkan hak-haknya. 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya