Saat Napi Asimilasi Menyindir Kemenkumham

Esais
Saat Napi Asimilasi Menyindir Kemenkumham 09/05/2020 634 view Hukum Pxhere.com

Beberapa hari lalu, sebuah berita terbang ke layar gawai saya. Seorang ibu hamil 6 bulan meninggal dunia. Ia menjadi korban penjambretan sadis malam itu. Tubuhnya terbentur aspal. Di sebuah tempat di Jawa Timur sana. Pelakunya, napi asimilasi.

Di tempat lain, penjambretan terjadi juga. Salah satu pelakunya ditembak mati aparat. Kemudian baru diketahui bahwa salah satu pelaku adalah napi asimilasi.

Kasus terbaru, seorang perempuan menjadi korban tindak kriminal yang cukup sadis. Pemerkosaan disertai pembunuhan dan upaya mutilasi. Pelakunya adalah dua napi asimilasi. Lagi.

Jika dirunut, ada banyak kasus kejahatan yang dilakukan napi asimilasi. Yaitu mereka yang dibebaskan Kemenkumham atas alasan pencegahan penyebaran Corona di penjara.

"Penjara terlalu penuh, bung! Telah jauh melewati kapasitas semestinya. Kami khawatir Corona menyebar buas di penjara", kira-kira begitu alasan Kemenkumham.

Alih-alih memenuhi kebutuhan kemanusiaan para narapidana di penjara. Kebutuhan akan ruang yang layak. Kebutuhan akan terhindar dari penyebaran Corona. Kemenkumham justru memilih untuk melepaskan sebagian napi tersebut.

Yang menggelikan, kebijakan itu dikelola dengan amat sederhana. Syarat napi peserta program asimilasi hanya berupa administratif saja. Satu di antaranya, jika napi tersebut telah menjalani sepertiga dari masa tahanan.

Padahal kebijakan asimilasi di tengah kondisi pandemik seperti sekarang ini butuh yang lebih presisi. Jika tidak, kemungkinan mereka melakukan tindak kejahatan kembali cukup besar.

Setidaknya ada dua hal yang musti dipertimbangkan Kemenkumham. Pertama, diselidiki dulu kesiapan individu si napi itu sendiri. Apakah secara kejiwaan telah siap berbaur dalam masyarakat. Adakah potensi melakukan tindak kejahatan yang tinggi di dirinya.

Lalu apakah kebutuhan primernya sudah terjamin ketika keluar nanti. Karena lapar seringkali menjadi motif tindak kejahatan.

Kemudian, bagaimana pula ketersediaan dukungan ekonomi. Dalam hal ini peluang mereka memenangkan kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan. Terlebih ketika corona merusak perekonomian nasional. Banyak perusahaan kolaps, jutaan buruh kehilangan pekerjaan.

Tanpa adanya kajian ini telah menempatkan napi dalam posisi dilematis. Tetap di penjara artinya tidak bebas. Tapi kebutuhan primer terjamin. Makanan sediakan negara.

Sedangkan ikut program asimilasi artinya bebas. Tapi sebagian mereka belum punya jaminan ketercukupan kebutuhan primer dan ekonomi.

Maka terjadilah anomali itu. Di Pekanbaru, napi asimilasi pembobol konter hp merasa bahagia saat tertangkap dan di-sel kembali. Mereka membobol toko hp di sejumlah tempat. Hasil curiannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Maka saat tertangkap dan dimasukkan ke sel tanahan, pelaku tampak bahagia. Salah satunya pun berkata, "Mari kita ke sel lagi, kita sudah sukses melakukannya".

Secara sederhana ini tampak sebagai keinginan napi untuk kembali masuk penjara. Lantaran kebutuhan di sana ditanggung negara. Tapi sebetulnya tidak demikian. Itu adalah sindiran napi asimilasi kepada Menkumham. Atas kebijakannya yang tak mendasar itu. Melepas napi ketika perekonomian nasional runyam.

Kedua, bagaimana kesiapan aparat keamanan. Potensi napi asimilasi berulah pasti ada. Maka mengukur kesiapan kepolisian menangkal kejahatan menjadi penting. Terutama saat program cegah tangkal corona juga menyerap perhatian institusi ini.

Ketika kesiapan aparat tak terukur, kemungkinan napi asimilasi kambuh menjadi tercipta. Data Kemenkumham menyebutkan, persentase napi asimilasi yang melakukan tindak kejahatan adalah 0,12 persen dari 38.880 napi asimilasi. Artinya ada 46 napi asimilasi yang lolos dari pantauan aparat.

Bagi Menkumham angka itu kecil. Tapi bagi saya, ini bukanlah persoalan statistik. Melainkan soal hak setiap warga negara mendapatkan jaminan keamanan dari negara. Bukan justru ancaman. Apalagi jika korban tersebut meninggal dunia.

Jadi bukan "cuma 0,12 persen" yang menjadi fokus perhatian kita. Tetapi "kebijakan asimilasi yang ternyata mengancam keamanan warga".

Buruknya kebijakan asimilasi sampai sekarang belum jelas pengelolaannya. Ketika ekses negatif kebijakan itu menerkam masyarakat, maka di mana tanggung jawab negara? Apakah korban kejahatan napi asimilasi memiliki hak menuntut tanggung jawab negara?

Kabar terakhir, sejumlah LSM menuntut perdata kebijakan asimilasi ini. Mereka menuntut Menkumham mencabut kebijakan napi asimilasi karena terbukti meresahkan masyarakat.

Meski ini langkah maju, akan lebih baik lagi jika menyertakan isu tanggung jawab negara terhadap korban dampak kebijakan. Seperti korban kematian dan hilangnya harta benda.

Bersama kita tunggu kelanjutan gugatan itu.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya