Pemberlakuan Jalan Berbayar di Jakarta: Solusi Penanganan Kemacetan?

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Pemberlakuan Jalan Berbayar di Jakarta: Solusi Penanganan Kemacetan? 10/02/2023 305 view Lainnya Shutterstock

Pemberlakukan jalan berbayar atau disebut sebagai Electric Road Pricing (ERP) di DKI Jakarta banyak menuai kontroversi. Ide pemberlakukan jalan berbayar telah tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disusun oleh DPRD DKI Jakarta. Hal tersebut menuai protes yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat, protes tersebut didominasi oleh pengendara ojek online yang tidak setuju akan hal tersebut dan melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota pada 8 Februari 2023 silam.

Ribuan pengendara ojek online dan masyarakat lainnya beranggapan bahwa pemberlakuan jalan berbayar yang akan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyulitkan mereka untuk mengambil penumpang dan melakukan mobilisasi untuk mengantar penumpang di daerah yang ingin diterapkan ERP nantinya. Sedangkan di lain sisi, pemerintah DKI Jakarta beranggapan merealisasikan jalan berbayar tersebut dapat mengurangi kemacetan yang semakin hari semakin parah. Lantas, bagaimana solusi mengenai kedua argumentasi tersebut dalam hal kemacetan di Jakarta?

Berbicara isu pemberlakuan ERP sudah sukses dilakukan di beberapa negara di dunia, contohnya salah satu negara yang berdekatan dengan Indonesia, yaitu Singapura. Singapura berhasil menerapkan ERP yang berdampak baik dalam penanganan kemacetan di kotanya dan menjadi pemasukan bagi negaranya. Jakarta sebenarnya bisa menerapkan hal serupa seperti yang diterapkan oleh Singapura, tetapi permasalahannya dari segi jumlah kendaraan, fasilitas jalan raya, serta kondisi transportasi umum Jakarta masih belum bisa memaksimalkan ketiga hal tersebut jika dibandingkan dengan Singapura.

Jumlah kendaraan yang setiap tahun mengalami kenaikan di Jakarta akan berimplikasi terhadap banyaknya kendaraan yang akan melewati jalan-jalan tertentu. Hal tersebut jika dibarengi dengan penerapan ERP, bukannya akan menangani masalah kemacetan, tetapi akan memindahkan kemacetan dari titik tertentu ke titik lainnya yang tidak dikenakan ERP.

Dari segi fasilitas jalan raya, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki tugas untuk memperbaiki beberapa jalan yang rusak, rambu-rambu jalan yang tidak baik kondisinya, dan hal-hal lainnya yang memiliki pengaruh terhadap kemacetan yang ada di Jakarta. Di balik pemberlakuan ERP ini, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan hal-hal lain yang memiliki urgensi dan dampak langsung terhadap kemacetan di Jakarta. Bukan dengan "mencoba-coba" suatu hal yang belum tentu dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat dalam konteks menangani kemacetan di Jakarta, seperti penerapan ERP ini.

Adapun hal ketiga dan cukup penting dilakukan adalah perbaikan sarana dan pelayanan transportasi umum yang beroperasi di Jakarta. Banyak fasilitas umum seperti Transjakarta, KRL, ataupun yang lainnya masih belum bisa maksimal. Banyak fasilitas transportasi umum tersebut yang rusak atau bahkan kurang dalam kondisi yang baik, serta jadwal transportasi umum yang kadang-kadang terlambat. Hal tersebut sangat berdampak terhadap perilaku masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan kendaraan umum. Dengan hal tersebut membuat permasalahan mengenai prioritas penerapan ERP di Jakarta.

Selain kendaraan umum yang memang diatur sepenuhnya oleh negara, ada beberapa kendaraan umum yang masih beroperasi dan kemungkinan besar akan berdampak langsung terhadap mereka, contohnya adalah taxi dan ojek online. Mereka akan kesulitan untuk mobilitas dari satu tempat ke tempat lain untuk mengantar penumpang karena diterapkannya jalan berbayar tersebut. Alih-alih untuk meminimalisir kemacetan di Jakarta, hal tersebut hanya akan memindahkan titik kemacetan yang ada di Jakarta.

Untuk itu, daripada memprioritaskan dalam merealisasikan ERP, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta lebih mendahulukan untuk merencanakan dan merealisasikan hal-hal yang lebih prioritas dibandingkan memberlakukan ERP ini. Pemerintah bisa memprioritaskan memperbaiki jalan raya yang sudah rusak, memperbaiki fasilitas umum, dan memberlakukan pajak progresif yang wajar kepada pemilik kendaraan pribadi sesuai dengan jenis kendaraan yang dimiliki oleh penduduk di DKI Jakarta.

Dengan memprioritaskan ketiga hal tersebut, pemerintah bisa lebih fokus dalam mengatasi kemacetan yang terjadi di Jakarta. Daripada mencoba memberlakukan ERP atau jalan berbayar yang akan menuai kontra dan polemik di kalangan masyarakat menengah ke bawah, pemerintah bisa merealisasikan ketiga solusi tersebut untuk mengatasi kemacetan di Jakarta tanpa adanya pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat jika ERP benar-benar diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta nantinya.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya