Vaksinasi dan Kedaulatan Rakyat

Mahasiswa Sosiologi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Vaksinasi dan Kedaulatan Rakyat 16/07/2021 145 view Opini Mingguan jonesday.com

Pandemi Covid-19 telah menyebar kepada 187 juta orang di dunia dan telah merenggut nyawa sebanyak empat juta orang. Dimulai dari Wuhan, Tiongkok tersebar ke seluruh dunia. Negara-negara berlomba untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini. Setiap negara maju berlomba untuk menciptakan vaksin demi mempertahankan masyarakat dunia dan dirinya dari menutup mata atas kesadaran bahwa virus ini tidak bisa selamanya diselesaikan dengan cara membentengi satu negara saja dengan lockdown dan perlu kekompakan bersama seluruh dunia dalam menyelesaikan masalah ini.

Pandemi belum usai. Meski banyak negara sudah mengklaim dirinya menemukan vaksin, nyatanya sejak akhir tahun 2020, Inggris, Amerika Serikat dan Jerman memulai awal vaksinasi, lalu dilanjut dengan Tiongkok. Namun, virus corona juga telah bermutasi menjadi berbagai jenis baru atau varian, yaitu Alfa, Beta, Gamma, Delta, dan Lambda.

Dunia seperti berada dalam kebingungan. Ilmuan kita yang terlalu lama menemukan vaksin atau virus ini yang memang cepat menyebar. Semakin banyak para petinggi negara yang juga merasa bingung dengan banyaknya varian Covid-19 ini, termasuk di Indonesia. Ditambah menurut WHO, setiap varian virus Covid-19 tidak bisa langsung dihilangkan dengan satu jenis vaksin tertentu.

Indonesia memulai vaksinasi pada 13 Januari 2021, dengan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Sampai pada bulan ini pemerintah Indonesia baru bisa memberikan pelayanan vaksin kepada sebanyak 49 juta orang. Ini merupakan total gabungan dari dosis pertama dan kedua dari total target pelayanan vaksinasi kepada 181 juta orang.

Namun alih-alih fokus untuk menuju target vaksinasi, pemerintah Indonesia justru malah memperbolehkan penjualan vaksin secara perorangan melalui BUMN. Ini sangat bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berisi secara rinci karantina diatur dalam sejumlah pasal UU Kekarantinaan Kesehatan. Misalnya pada Pasal 2, bahwa pelaksanaan kekarantinaan kesehatan harus berlandaskan pada sembilan asas yaitu perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, non-diskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan kedaulatan negara.

Berikutnya, pada Pasal 7 UU Kekarantinaan Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina berlangsung. Kemudian di Pasal 9 UU Kekarantinaan Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan serta berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Peresmian penjualan vaksinasi secara perorangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mencederai UU karantina kesehatan pasal dua karena tidak sesuai asas perikemanusiaan, keadilan dan non diskriminatif. Penjualan vaksin kepada perorangan ini menunjukkan bahwasanya negara ingin berbisnis dengan warganya, bukan ingin melindungi secara optimal.

Ketimpangan kepemilikan materi yang digunakan untuk membeli vaksin akan menjadi gambaran nyata di Indonesia beberapa waktu ke depan. Dengan kesenjangan sosial yang cukup tinggi, sejatinya kita perlu kembali melihat kedaulatan rakyat sebagai salah satu pondasi kita bernegara. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama.

Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. John Locke menyatakan bahwa terbentuknya negara didasarkan pada asas pactum unionis dan pactum subjectionis. Pactum unionis adalah perjanjian antarindividu untuk membentuk negara, sedangkan pactum subjectionis adalah perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk. Perjanjian tersebut menentukan bahwa individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah. Mandat rakyat diberikan agar pemerintah mendapat kekuasaan dalam mengelola negara berdasarkan konstitusi yang ditetapkan dalam pactum subjectionis.

Pemerintah Indonesia mungkin lupa bahwasanya kekuasaan tertinggi yang ada pada negara kita berada di tangan rakyat. Penjualan vaksinasi secara perorangan semakin membuat masyarakat banyak berfikir jika negara tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Aturan-aturan yang terlihat semakin tidak berpihak kepada rakyat akan menjadi bumerang bagi pemerintah Indonesia sendiri yang sejak dahulu memiliki tingkat kepercayaan rendah dari masyarakatnya. 

Sejatinya pemerintah harus menjaga masyarakatnya agar tidak terjadi civil disobedience karena pandemi yang semakin mencekam ini. Pemerintah harus bisa lebih transparan dan secepatnya menyelamatkan masyarakat yang terpapar virus Covid-19 ini, bukan malah membuat kebijakan yang memperbolehkan menjual vaksin secara perorangan.

 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya