Over Kapasitas Lapas dan Revitalisasi Pemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Manokwari
Over Kapasitas Lapas dan Revitalisasi Pemasyarakatan 30/08/2021 62 view Hukum yahoo.com

Tantangan-tantangan mengenai Lapas di Indonesia merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Kerusuhan di dalam Lapas merupakan pekerjaan rumah untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah Lapas Banda Aceh, Lapas Narkotika Langkat, kini Lapas Sorong di Papua Barat masuk menjadi daftar UPT Pemasyarakatan yang mengalami kerusuhan. Berawal dari ketidaknyamanan hukuman disiplin yang diberikan serta berita hoak tersebar karena info pemberian asimilasi di rumah, maka terjadilah aksi pembakaran dan lempar batu di dalam lapas/rutan.

Selain di Indonesia, kerusuhan di dalam lapas juga terjadi di luar negeri. Terbaru terjadi kerusuhan Lapas di negara Brasil. Sejarah kerusuhan umumnya dilatarbelakangi perbedaan tindak kedisiplinan serta over kapasitas di dalam lapas. Kerusuhan di Lapas Rio De Janeiro Brasil berawal dari gesekan antar genk narkotika yang berada di dalam lapas. Mereka memperebutkan wilayah kekuasaan di dalam lapas yang terbilang sangat padat tersebut. Dari rekaman video dan foto yang beredar di media sosial, api berkobar cukup besar di blok narapidana narkotika. Dilaporkan 15 orang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut.

Bahaya Laten Over Kapasitas

Dilansir dari data Ditjenpas Pemasyarakatan kini memiliki kapasitas hunian 131.654 dengan dihuni 267.463 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan. Beban berat yang dialami mendorong Pemasyarakatan untuk menginisiasi berbagai solusi demi menjaga keseimbangan sistem yang dijalankan. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah salah satu solusi yang terbaik.

Kondisi over kapasitas di dalam lapas/rutan apabila tidak segera diselesaikan, akan seperti bom waktu yang akan siap meledak sewaktu-waktu. Pemenuhan hak-hak manusia juga akan terganggu apabila masalah ini tidak segera diselesaikan. Over kapasitas di dalam lapas/rutan akan membuat tujuan pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat akan tidak berfungsi secara maksimal.

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Permenkumham No. 35 Tahun 2018 adalah dasar dari sistem revitalisasi dan merupakan terusan dari permenkumham No. 11 Tahun 2017 terkait Grand Design Penanganan Over Kapasitas pada rutan/lapas. Premis dari aturan tersebut adalah transformasi beban over kapasitas yang dialami UPT Pemasyarakatan menjadi sebuah potensi dalam bentuk industri barang dan jasa yang digiatkan oleh para WBP dengan hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Akan tetapi, giat industri barang dan jasa merupakan hilir dari beberapa tahapan yang dilalui oleh WBP. Industri merupakan otoritas dari lapas yang terklasifikasi sebagai Minimum Security. Adapun sebelumnya, WBP harus melalui pemilahan Medium Security yang berfokus pada peningkatan kompetensi dengan tingkatan pemula, mahir, dan lanjutan. Perihal penggalian potensi merupakan wewenang dari Pembimbing Kemasyarakatan melalui tugas untuk melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan Asessmen terhadap narapidana.

Selain kedua tingkatan dia atas, terdapat pula lapas dengan klasifikasi Maximum Security dan Super Maximum Security. Keduanya berfokus pada penurunan tingkat resiko khususnya lapas Super Maximum Security dengan sistem one man, one cell. Transisi antar klasifikasi sekali lagi menjadi otoritas oleh PK setelah menganalisa perkembangan perubahan pada tiap-tiap narapidana.

Sistematika semacam ini tentunya akan mengurangi tingkat over kapasitas di dalam lapas/rutan sehingga bisa untuk mencegah kerusuhan yang terjadi di dalam lapas/rutan. Mengingat tiap-tiap narapidana sudah ditempatkan di lapas yang sesuai dengan tingkat resiko individunya. Sehingga narapidana yang berpotensi menjadi aktor di dalam lapas bisa dikurangi bahkan dihilangkan.

Pada tahun 2020 kemarin, Ditjenpas mengeluarkan kembali langkah kongkrit revitalisasi melalui Resolusi Pemasyarakatan. Peningkatan kualitas WBP menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan merupakan salah satu point penting dalam Resolusi Pemasyarakatan tersebut.

Selain itu, program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) yang dibentuk di tiap wilayah melalui Balai Pemasyarakatkan di seluruh Indonesia juga akan dimaksimalkan. Pokmas Lipas ini akan membantu klien pemasyarakatan untuk mendapatkan pengetahuan kepribadian ataupun kemandirian sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh tiap-tiap klien.

Diharapkan beberapa program di atas bisa membantu mengurangi over kapasitas di lapas sehingga mengurangi terjadinya kerusuhan di dalam lapas. Tentu saja peran aktif masyarakat luas sangat diharapkan untuk ke depannya.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya