Belajarlah Dari India!

Penulis Buku Cerita Anak 'Si Aropan'
Belajarlah Dari India! 30/04/2021 56 view Lainnya tribunnews.com

Apa yang terjadi di India—tanpa bermaksud tidak simpati pada korban—adalah pelajaran yang teramat berharga bagi kita semua. Vaksin bukanlah sebuah jaminan bahwa penerimanya akan terbebas dari serangan Covid-19. Jika kita telusuri laporan media-media beberapa pekan silam, India merupakan negara yang tercepat dalam membagikan vaksin. Dalam 85 hari distribusi vaksin di negara itu telah mencapai 100 juta dosis. Dua negara berpenduduk padat lainnya, Amerika dan China, masing-masing membutuhkan 89 hari dan 102 hari untuk membagikan dosis dalam jumlah serupa.

Bahkan, pada awal Maret, sejumlah studi mengungkap bahwa herd immunity atau kekebalan kelompok akan segera terbentuk di India. Pasalnya, hampir setengah populasi masyarakat di sana telah memiliki antibodi terhadap Covid-19.

Entah karena cepat berpuas diri atau merasa sudah kebal sepenuhnya, penduduk India lengah. Protokol kesehatan kendur. Pembatasan fisik dan sosial mulai longgar. Ini bisa dilihat dari membludaknya masyarakan di sana tatkala ritual Kumbh Mela—upacara mandi di sungai Gangga yang diyakini untuk menyucikan diri dari dosa—digelar. Akhirnya, kasus infeksi Covid-19 meningkat sebegitu tajamnya sampai-sampai fenomena ini disebut sebagai Tsunami Covid.

Bagaimana tidak, kasus harian Covid-19 di India mencapai 362.757. Angka ini menjadi rekor tertinggi di dunia. Pada 26 April 2021, jumlah kematian akibat Covid-19 di negara berpenduduk sekitar 1,3 milyar itu mencapai 3.293 jiwa hanya dalam waktu 24 jam (Harian Kompas). Tak hanya itu, varian baru virus Corona—B.1.617—juga muncul di sana dan dianggap lebih menular.

Pemerintah India kini kewalahan. Sebagian besar wilayah negara itu dikunci. Tempat tidur, ventilator, pasokan oksigen dan obat-obatan di rumah sakit semakin terbatas. Petugas kremasi bekerja tanpa henti karena banyaknya jenazah yang diantar setiap hari. Saking tingginya aktivitas membakar jasad, alat-alat krematorium pun dilaporkan mulai mengalami sejumlah masalah dan kerusakan. Bantuan internasional berdatangan silih berganti. India yang tadinya digadang-gadang akan mencapai fase herd immunity, karena keabaian yang masif, justru kini mengalami herd ignorance (kebebalan kelompok).

Jangan Sampai Terjadi di Indonesia

Apa yang terjadi di India tidak boleh terjadi di Indonesia. Kementerian Perhubungan telah menyetop seluruh penerbangan reguler ke India. Ini termasuk dengan memberlakukan karantina ketat kepada 127 WNA asal India yang sempat masuk ke Indonesia lewat pesawat carter pada Rabu (21/04/2021). Hanya, saya cukup kecewa karena kebijakan itu diambil setelah netizen ramai-ramai menyuarakan ide tersebut pada pemerintah. Harusnya pemerintah lebih tanggap.

Tapi, ada yang tak kalah penting. Meski tidak betul-betul identik, terdapat persamaan antara India dan Indonesia. Jika di India ada festival Kumbh Mela, kita punya ritual mudik yang sudah berada di depan mata. Memang mudik tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari ibadah keagamaan secara langsung seperti Kumbh Mela. Tapi, yang pasti mudik selama ini dijalankan karena adanya libur hari raya yang cukup panjang. Para pemudik pun bukan hanya masyarakat muslim. Non-muslim juga tak sedikit yang memanfaatkan waktu libur itu untuk melepas rindu pada orang tua dan kerabat tercinta.

Dan, sama seperti India, Indonesia juga telah mendistribusikan vaksin, meski belum merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tapi, seperti yang saya tuliskan di atas, vaksin tidak memberi garansi terbebas dari paparan Covid-19. Larangan mudik yang rencananya berlaku pada 07 hingga 17 Mei 2021 harus kita indahkan. Berat? Sudah pasti karena tahun lalu pun mudik sudah dilarang pemerintah.

Kita tidak punya pilihan. Kasus Covid-19 cenderung meningkat pada hari-hari libur. Kluster-kluster baru terbentuk karena terjadi pergerakan secara massal dan cenderung menumpuk di satu titik. Itu masih libur-libur yang sering disebut dengan hari ‘kepepet’ nasional, seperti tanggal merah di hari jumat atau senin sehingga pada akhir pekan ada tiga hari libur: jumat, sabtu dan minggu atau sabtu, minggu dan senin.

Pada libur yang lebih panjang semisal libur lebaran, resikonya akan jauh lebih besar. Protokol kesehatan nyaris mustahil diimplementasikan saat mudik terjadi. Alih-alih melepas rindu pada mereka yang kita sayangi di kampung halaman, kita justru bisa mendatangkan bahaya bagi mereka.
Mudik virtual, seperti yang marak dikampanyekan di televisi dan sosial media, memang tidak akan mampu menggantikan peran mudik biasa yang memungkinkan terjadinya pertemuan fisik. Tapi, sekali lagi, kita tak punya alternatif lain. Itulah pilihan paling realistis. Kita harus bersabar dan bekerja bersama-sama memutus rantai Covid-19. Tidak mudik berarti menjaga keselamatan diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Prinsip itu harus dipegang teguh.

Namun, saat masyarakat ‘dipaksa’ untuk tidak mudik, pemerintah pun seharusnya dituntut untuk konsisten. Melarang mudik dirasakan masyarakat sebagai kebijakan yang tidak popular, meski niatnya baik. Tapi, ketika pada sisi berbeda pemerintah memberikan izin beroperasi bagi kawasan-kawasan wisata lokal, niat baik tadi akan menjadi kontraproduktif.

Artinya, pemerintah harus jeli. Melarang mudik, pada saat yang sama berarti menyetop pemasukan pengelola transportasi, para supir bus umum dan pihak-pihak terkait lainnya. Momen mudik adalah saat yang paling ditunggu. Mudik ibarat THR bagi mereka. Pada saat itulah penghasilan meningkat secara signifikan karena penumpang jauh lebih banyak dibandingkan pada saat hari-hari biasa. Toh, sampai artikel ini saya tuliskan belum ada informasi apakah pemerintah akan memberikan kompensasi akibat adanya larangan berpoperasi bagi seluruh moda transportasi.

Alasan agar masyarakat yang tidak diperkenankan mudik tetap dapat membuang penat dengan berkunjung ke kawasan wisata lokal selama libur lebaran tidak dapat diterima. Kerumunan tetaplah kerumunan. Potensi pelanggaran protokol kesehatan sangat rentan terjadi. Jika kemudian muncul kasus Covid-19 karena ramainya aktivitas beriwisata secara lokal, larangan mudik tak ubahnya menjadi bumerang bagi pemerintah.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya