Musuh Besar Itu Bernama Terorisme

Penulis Buku Cerita Anak 'Si Aropan'
Musuh Besar Itu Bernama Terorisme 31/03/2021 62 view Lainnya www.shutterstock.com

Peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 lalu memberi setidaknya dua catatan penting bagi kita. Pertama, terorisme masih ada dan belum terselesaikan. Kedua, meski sejumlah tokoh seperti Presiden Jokowi dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas—untuk sebatas memberi contoh—menyebut bahwa terorisme tidak ada kaitannya dengan agama manapun, pelaku jelas memiliki agama. Dengan demikian, aksi bom seperti ini tidak boleh serta merta dipisahkan dari agama.

Penyalahgunaan Agama

Bahwa kemudian aksi itu tidak merepresentasikan agama tertentu, kita harus setuju. Semua agama sejatinya mengajarkan kebaikan dan melarang tindakan kekerasan terhadap pemeluk agama yang berbeda. Tapi, yang tidak boleh diabaikan adalah eksistensi para dalang di balik perbuatan terkutuk itu. Mereka memelintir ajaran agama, mengaburkan doktrin-doktrinnya, kemudian melakukan pencucian otak. Maka tak heran pelaku mau dan berani meledakkan bom meski nyawa menjadi tumbalnya.

Agama menjadi komoditas empuk untuk disalahgunakan demi tujuan tertentu. Ini penting untuk diluruskan. Bukan agama dan ajarannya yang salah. Tapi, ada oknum yang mampu melihat peluang untuk menjadikan agama untuk memuluskan tujuan-tujuan buruk mereka. Maka, jika kita tidak tanggap dengan pola-pola seperti ini, kita bisa saja menjadi perpanjangan tangan para teroris itu.

Lihat saja baru-baru ini bagaimana lebih dari 500 kotak amal di Deli Serdang, Sumatera Utara diamankan Densus 88 karena diduga dipakai untuk mendanai terorisme. Artinya, menjadi orang yang punya niat tulus untuk bersedekah saja tidak cukup. Selama ini saat melihat kotak amal atau donasi-donasi kemanusiaan, nurani kita tergerak untuk berbagi. Sekarang kita harus jauh lebih kritis dan jeli. Sebelum memberi sumbangan, perlu untuk dicaritahu siapa yang bertanggung jawab atas aliran dana-dana amal itu dan ke mana uangnya dialirkan.

Harus Dilawan

Memang untuk mencari jawaban pasti atas alasan-alasan mengapa seseorang mau dan rela menjadi pelaku bom bunuh diri memerlukan data komprehensif. Namun, paling tidak, kita dapat belajar dari kasus-kasus yang telah terungkap. Pengakuan dan informasi para mantan narapidana kasus bom bunuh diri bisa menjadi salah satu referensi.

Ali Fauzi, mantan perakit bom kelompok Jemaah Islamiyah yang kini ikut dalam program deradikalisasi memberikan beberapa poin penting (kompas.com). Menurutnya, deradikalisasi berjalan lambat dibandingkan dengan kemunculan para pelaku teror. Selama pelatihan dan rekrutmen masih ada, aksi terorisme akan terus muncul. Mirisnya, merakit bom bisa dikerjakan dalam waktu lima menit dan jauh lebih mudah daripada membuat layang-layang. Hal penting lainnya yang diutarakan Ali Fauzi adalah persoalan ideologi yang sulit diubah. Para pelaku terorisme punya ideologi kebencian terutama terhadap pemerintah dan polisi.

Para pelaku bom bunuh diri juga acap teridentifikasi sebagai orang-orang introvert. Mereka umumnya sangat jarang bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Menariknya, selama ini kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab mengapa orang terpapar radikalisme dan terorisme. Kenyatannya, hal ini tidak selalu benar. Para pelaku bom bunuh diri yang terjadi di beberapa Gereja pada Mei 2018, misalnya, malah berasal dari keluarga pengusaha minyak, tinggal di rumah mewah dan termasuk kategori berpendidikan.

Jadi, siapa saja—apakah dengan latar belakang ekonomi kaya atau miskin dan pendidikan rendah atau tinggi—ketika membuka diri terhadap ideologi-ideologi yang berorientasi pada radikalisme akan berpotensi untuk terpapar. Dalam dunia psikologi dikenal doktrin true believerism. Istilah ini, menurut Noam Spencer Ph.D dalam tulisannya yang bertajuk Understanding the Suicide Bomber sangat identik dengan tindakan pencucian otak. Orang yang dicuci otaknya dan mereka yang menjadi aktor pencuci otak, sama-sama mengklaim satu kebenaran (The Truth) yang hanya menjadi milik mereka. Kebenaran itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun.

Yang jelas, radikalisme, terorisme, bom bunuh diri atau intoleransi harus dilawan. Tanggung jawab itu tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah dan aparat keamanan. Masyarakat pun dituntut untuk berperan. Sejatinya, aksi bom bunuh diri dimaksudkan untuk menyebarkan ketakutan. Di sinilah kita sering salah kaprah. Kecanggihan gawai dan media sekarang membuat segala informasi mudah untuk diakses dan disebar. Namun untuk kasus terorisme dan bom bunuh diri, kita tidak perlu menyebarluaskan foto-foto atau video-video korban dan pelaku.

Dengan menyebarluaskan informasi visual seperti itu, kita sesungguhnya secara tidak langsung ikut mendukung aksi terorisme dan menebar ketakutan. Kita dijadikan alat untuk mengukuhkan eksistensi para dalang terorisme itu lewat foto-foto atau video-video yang kita sebarkan di berbagai platform media sosial. Malah saat ini, penyebaran foto-foto atau video terkait dengan aksi bom dan terorisme berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peran masyarakat dapat terlihat pada fase pencegahan. Lingkungan sosial harus aktif dan tidak boleh apatis. Melihat kasus-kasus yang terjadi di tanah air selama ini, pola rekrutmen anggota terorisme cenderung masih melalui pola yang bisa diidentifikasi. Mereka masuk lewat hubungan pertemanan, kekeluargaan dan pertemuan-pertemuan tertutup. Karakter masyarakat yang tanggap dengan situasi seperti ini sangat penting. Pertemuan-pertemuan mencurigakan orang-orang tertentu, apalagi yang merupakan pendatang baru, perlu dilaporkan ke pihak berwenang. Masyarakat yang tidak peduli dengan keberadaan lingkungan sosial di sekitar tempat tinggalnya hanya akan menjadi sarang tumbuh suburnya radikalisme dan terorisme.

Pada titik ini, perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat di kota-kota besar. Orang-orang kota cenderung kurang bersosialisasi dan individualistis. Tak jarang, misalnya, antara penghuni rumah yang satu dengan yang lain tidak saling tegur sapa. Bahkan ada yang tak saling kenal meski sudah lama bertetangga.

Dengan demikian, fungsi aparatur masyarakat seperti ketua RT/RW, kepala lingkungan atau pejabat yang berwenang sangat diharapkan. Mereka harus rutin dan konsisten memberikan imbauan agar warga lebih peduli dan proaktif dalam memberikan laporan-laporan terhadap pendatang baru dengan perangai-perangai mencurigakan. Namun hendaknya bentuk kepedulian-kepedulian seperti itu juga harus tetap memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku. Ini penting agar konflik-konflik yang tidak diinginkan akibat salah tuduh atau tindakan main hakim sendiri dapat dihindari.
 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya