Mewaspadai Over Kriminalisasi Saat PSBB

Advokat dan Konsultan Hukum
Mewaspadai Over Kriminalisasi Saat PSBB 23/05/2020 744 view Hukum

Pekanbaru, Riau, menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerapkan sanksi pidana terhadap para pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Pada sidang tertanggal 29 April 2020 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis pidana kurungan selama dua bulan dan subsider denda Rp. 800 ribu, terhadap 15 orang terdakwa, dan khusus terdakwa utama denda Rp. 3 Juta.

Semua terdakwa terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 216 KUHP atas dasar tidak menuruti atau permintaan pejabat yang berwenang untuk mengawasi larangan berkumpul dan berkerumun sebagaimana tercantum dalam peraturan walikota Pekanbaru dan Maklumat Kapolri (Kumparan, 29/4/2020).

Dilihat dari segi tujuan, secara doktriner penerapan sanksi pidana dalam pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 dapat dibenarkan. Menurut Vos, hukum pidana itu berfungsi untuk melawan tindakan-tindakan tidak normal dalam masyarakat. Tindakan tidak normal dimaksud adalah tindakan-tindakan yang menyerang kepentingan individu, kepentingan masyarakat ataupun kepentingan negara.

Dalam hal PSBB, penerapan sanksi pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan individu, kepentingan sosial masyarakat, dan lebih luas lagi adalah melindungi kepentingan bangsa dan negara dari bahaya penyebaran dan penularan virus covid-19 yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Asas hukumnya dalam hukum pidana sebagaimana dinukilkan oleh Franz Von Liszt, rechtsguterschutz durch rechtguter verletzung (melindungi hak, kepentingan dan sebagainya dengan menyerang, memperkosa hak, kepentingan, dan sebagainya). Dan sudah menjadi hak negara melalui perantara aparatur penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan, dan menjalankan hukuman (ius punindi).

Namun dalam hal penegakkan hukum (law enforcement), secara materil penerapan sanksi pidana saat PSBB harus dilakukan secara berhati-hati, agar tidak menimbulkan over kriminalisasi. Sebab, sekecil-kecilnya perkara pidana, itu menyangkut kemerdekaan seseorang.

Seperti kata Prof. Romli Atmasasmita bahwa penerapan hukum itu haruslah dilakukan dengan berhati-hati, tidak tergesa-gesa, dan penuh amarah serta sewenang-wenang, karena akan menimbulkan kontra produktif bagi ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia.

Itu sebabnya, ditengah pandemi covid-19 penerapan sanksi pidana harus tetap bersandarkan pada asas legalitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang secara expresis verbis menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan UU pidana yang telah ada. Frasa "undang-undang" menjadi parameter penting untuk menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak saat melanggar PSBB.

Patut diperhatikan, dalam rumusan Pasal 216 KUHP terdapat unsur delik yang paling esensial, yakni "menurut undang-undang". Sementara Peraturan Walikota dan Maklumat Kapolri yang menjadi tidak bisa menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi para pelanggar PSBB. Sebab, Peraturan Walikota dan Maklumat Kapolri tidak termasuk kedalam hirarki perundang-undangan sehingga tidak bisa menjadi dasar pemidanaan.

Secara harfiah, maklumat artinya adalah pengumuman atau pemberitahuan, tidak lebih dari pada itu. Sedangkan Peraturan Walikota berdasarkan Pasal 15 UU No. 12/2011 jo. UU No.15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat memuat ketentuan pidana. UU, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota yang dapat memuat ketentuan pidana.

Penggunaan Pasal 93 UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar pidana bagi para pelanggar PSBB juga tidak bisa diterapkan secara sembarangan. Sebab, Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesahatan merupakan delik materil. Konsekuensi dari penulisan norma yang dirumuskan dalam bentuk delik materil harus ada akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran PSSB, yakni kedaruratan kesehatan masyarakat agar dapat dimintakkan pertanggungjawaban pidana. Apabila kedaruratan kesehatan masyarakat tidak timbul, maka delik belum ada atau delik belum selesai.

Selama kedaruratan itu tidak terjadi, maka pelanggaran terhadap rambu-rambu PSBB adalah sebuah percobaan (poging). Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Hal ini berangkat dari filosofi bahwa KUHP tidak mau merampas kemerdekaan individu kalau hal itu tidak perlu.

Selain itu, pembatasan dan larangan kegiatan masyarakat seperti kegiatan keagamaan, berkumpul ditempat umum, larangan mudik, bergerak, dalam PSBB merupakan bagian dari HAM. Semua pembatasan dan larangan saat PSBB tersebut bertentangan dengan konsiderans huruf c UU Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.

Apalagi pengaturannya hanya lewat PP No.21/2020, lalu ditindak-lanjuti oleh Permenkes No.9/2020 jelas keliru dan salah menurut konstitusi dan hukum. Karena, setiap pembatasan aktivitas warga negara itu hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, (in casu a quo, Perppu) sebagaimana tersebut pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan/atau atas dasar putusan pengadilan sesuai dengan prinsip due proccess of law.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana kepada para pelanggar PSBB tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bahkan prematur. Sebab, secara filosofis perbuatan tersebut tidak lolos kualifikasi sebagai tindak pidana berdasarkan asas legalitas yang mengandung tiga prinsip pokok, yaitu: (1) lex scripta (undang-undang pidana itu harus tertulis), (2) lex certa (undang-undang pidana itu harus memiliki rumusan yang pasti serta tidak bermakna ganda), (3) lex stricta (rumusan undang-undang pidana harus tegas dan tidak dapat dimaknai lain) sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hanya perbuatan oleh undang-undang pidana dengan tegas disebut sebagai peristiwa pidana (delik) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada individu yang dituduh melanggar ketertiban masyarakat.

Justru, penerapan sanksi pidana kurungan kepada para pelanggar PSBB menjadi kontradiktif dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang membebaskan narapidana dari lapas dan rutan demi mencegah penyebaran virus covid-19. Jika demikian, berarti ini adalah sebuah kegagalan dalam penegakkan hukum (miscarriage of justice) pada saat PSBB.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya