Larangan Mudik di Tengah Memudarnya Kepercayaan Masyarakat

Guru di Kota Batu
Larangan Mudik di Tengah Memudarnya Kepercayaan Masyarakat 29/03/2021 135 view Opini Mingguan mistar.id

Pemerintah telah resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 mendatang. Larangan itu dikeluarkan atas pertimbangan masih tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah libur panjang.

Bagi perantau, larangan ini merupakan kesedihan yang sangat luar biasa. Apalagi tahun sebelumnya juga sudah ada larangan yang sama dan selama satu tahun ini setiap ada libur panjang juga selalu ada larangan mudik dari pemerintah.

Bagi kebanyakan orang, mudik bukan hanya sekedar bentuk perayaan Idul Fitri, akan tetapi merupakan momen yang digunakan sebagai waktu berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara. Dua tahun tidak bertemu, saya yakin memendam rindu yang begitu mendalam bagi para perantau. Meskipun sekarang ada aplikasi-aplikasi digital yang dapat digunakan untuk melakukan video call, akan tetapi itu semua tidak akan bermakna tanpa adanya “kehadiran” yang nyata.

Secara prinsip, larangan ini memang baik sebagai bentuk ikhtiar pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Akan tetapi, apa tidak ada kebijakan lain selain larangan mudik lebaran? Semisal kegiatan “mudik terbatas” dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apalagi persepsi masyarakat saat ini berbeda jauh dengan saat awal adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pernyataan-pernyataan masyarakat seperti "Covid mari lek duit e wes entek" (Covid-19 selesai jika anggarannya sudah habis), kemudian "kenek Covid iso mati, lek ga iso mangan yo mati" (terpapar Covid bisa meninggal dunia, kalau kelaparan juga bisa meninggal dunia), pada akhirnya muncul sebagai bentuk memudarnya trust atau kepercayaan masyarakat pada penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah.

Penyebab ketidakpercayaan tersebut sangatlah beragam. Contohnya seperti penyaluran bantuan sosial yang dirasa tidak merata dan tidak tepat sasaran. Kemudian yang lebih memprihatinkan lagi adalah mega korupsi bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Inilah yang pada akhirnya menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Implementasi Kebijakan yang Inkonsisten

Larangan mudik lebaran kali ini dapat berhasil jika pemerintah mampu mengulangi langkah-langkah kebijakan pada larangan mudik satu tahun yang lalu. Artinya, semua pelayanan transportasi umum baik darat, laut, dan udara ditutup total atau minimal diperketat dan terbatas, serta penjagaan tiap batas daerah harus betul-betul dijalankan selama 24 Jam. Jika itu tidak bisa dilaksanakan, maka saya yakin larangan mudik kali ini sulit berhasil.

Tahun lalu larangan mudik berhasil juga karena adanya faktor dorongan dari masyarakat tiap wilayah sampai tataran RT/RW yang melakukan lockdown lokal. Sehingga meskipun pemudik lolos di jalanan, maka sudah pasti tidak akan lolos masuk wilayah tujuan karena banyak pos-pos penjagaan yang dijaga oleh warga masyarakat secara mandiri di kampung maupun wilayahnya masing-masing. Pertanyaannya sekarang adalah apakah saat ini masih seperti itu?

Saat ini jelas masyarakat tidak melakukan kegiatan semacam awal-awal pandemi kala itu. Semua sudah diambyarkan oleh oknum pemerintah yang mengkorupsi bantuan sosial Covid-19. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara mikro, yang sasaran skenarionya ada pada tingkat RT/RW saja tidak ada yang nampak sama sekali di daerah tempat tinggal saya dan juga beberapa daerah yang lain.

Posko-posko yang diharapkan hidup lagi seperti awal pandemi dulu, pada akhirnya hanya berdiri satu posko di depan atau sekitaran kantor desa atau kelurahan dengan ditemani bendera yang warnanya disesuaikan dengan kondisi zona masing-masing wilayah tersebut. Jika wilayah tersebut statusnya zona merah maka ada bendera merah, jika zona hijau maka dipasang bendera hijau, dan seterusnya. Sedangkan masyarakat saat ini sudah beraktivitas seperti biasa, tanpa takut terpapar Covid-19. Bahkan Covid-19 seolah-olah sudah selesai. Fakta ini sebenarnya sangat berbahaya. Mengingat mutasi virus yang memunculkan varian baru masih terjadi serta jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi masih terbatas.

Berkaca pada musim libur Natal dan Tahun Baru kemarin, salah seorang teman bercerita pada saya karena mencoba melakukan mudik ke kampung halamannya. Dia mengatakan bahwa selama perjalanan dari rumah sampai dengan tempat tujuannya sangat lancar meskipun ada larangan secara resmi dari pemerintah. Dia kembali bercerita jika tidak ada penjagaan-penjagaan dari aparat di perbatasan wilayah. Kalaupun ada penjagaan, maka itu dilakukan pada jam-jam tertentu dan sisanya bebas tanpa ada hambatan. Inkonsistensi dalam pengimplementasian kebijakan semacam itulah yang kemudian semakin memudarkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Melihat kondisi masyarakat saat ini, meskipun nantinya di perbatasan wilayah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota dilakukan penjagaan secara ketat, akan tetapi “mudik lokal” nampaknya tetap akan terjadi pada lebaran tahun ini. Sehingga menurut saya opsi kebijakan “mudik terbatas” lebih baik dari pada “larangan mudik” yang hanya tertera di atas kertas tanpa realisasi yang jelas.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya