Kisruh ULMWP dan OPM dalam Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat

Sarjana Ilmu Sosial & Politik
Kisruh ULMWP dan OPM dalam Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat 06/12/2020 1638 view Politik wikimedia.org

The United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP kembali menegaskan eksistensi perjuangan mereka. Tak tanggung-tanggung, demi membuktikan intensinya dalam membentuk negara Papua Barat yang merdeka, ULMWP mendeklarasikan pemerintahan sekaligus menasbihkan Benny Wenda, pemimpin ULMWP, sebagai Presiden Sementara (Interim President) Papua Barat.

Deklarasi tersebut diumumkan langsung oleh Benny Wenda melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa, 1 Desember 2020, dari tempat suakanya di Oxford, Inggris. Deklarasi ini bertepatan pula dengan momen 1 Desember yang dipercaya sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.

Melalui Press Release-nya, ULMWP menyatakan bahwa deklarasi ini dimaksudkan untuk memobilisasi masyarakat Papua Barat demi mencapai referendum kemerdekaan serta menggelar pemilu demokratis di atas teritori yang diklaim telah lama dijajah oleh pemerintah Indonesia.

Deklarasi kontroversial itu sontak menuai perdebatan dari banyak pihak. Banyak yang menyayangkan, namun tidak sedikit pula yang menyambut baik inisiasi tersebut. Diskusi pro-kontra dari deklarasi itu ramai berlangsung di media melalui tagar #BennyWenda dan #Makar yang sempat menjadi trending no-1 Twitter Indonesia pada Kamis, 3 Desember 2020.

Penolakan Organisasi Papua Merdeka?

Uniknya, respon negatif terhadap deklarasi ULMWP tersebut tidak hanya datang dari pemerintah Indonesia maupun masyarakat sipil pro-NKRI, namun juga datang dari dalam tubuh pejuang kemerdekaan Papua Barat itu sendiri, yakni Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Penolakan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara OPM, Sebby Sambon, melalui pernyataan tertulis pada 3 Desember 2020. Dari pernyataan tertulis tersebut, penulis mencatat ada 3 argumen besar yang mendasari penolakan OPM terhadap deklarasi ULMWP.

Yang pertama, OPM mengklaim bahwa deklarasi yang dilakukan oleh Benny Wenda tidak sejalan dengan napas perjuangan kemerdekaan Papua Barat. OPM menganggap bahwa deklarasi tersebut “tidak ada untungnya” bagi pihak pro-kemerdekaan. Sebaliknya, yang kedua, OPM menuduh Benny Wenda bekerjasama dengan kapitalis asing seperti Amerika Serikat, Australia, dan Eropa. Oleh karenanya, deklarasi yang dilakukan oleh Benny Wenda disinyalir tidak dilakukan tulus demi kebaikan perjuangan kemerdekaan Papua Barat, namun untuk mewadahi kepentingan kapitalis asing.

Yang ketiga, OPM menegaskan bahwa deklarasi Benny Wenda tidak memiliki legitimasi mayoritas masyarakat Papua Barat karena deklarasinya dilakukan di teritori asing, tepatnya di Inggris. Bahkan, menyoal deklarasi Benny Wenda sebagai Presiden Papua Barat, OPM menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak masuk akal.

Pasalnya, saat ini Benny Wenda berstatus sebagai warga negara Inggris. Hal ini turut mengindikasikan bahwa ia merupakan Warga Negara Asing (WNA), baik dari kacamata Indonesia maupun Papua Barat. Mengacu pada hukum internasional yang berlaku, OPM menegaskan bahwa Warga Negara Asing tidak dapat menjadi Presiden Republik Papua Barat.

Berdasarkan 3 argumen besar di atas, OPM secara tegas menolak deklarasi ULMWP oleh Benny Wenda sekaligus menyampaikan Motion of No Confidence (Mosi Tidak Percaya) terhadap deklarasi tersebut. Mosi Tidak Percaya dari OPM sekali lagi memberikan penggambaran terhadap konflik internal perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Konflik ULMWP-OPM

Konflik antara ULMWP dan OPM kali ini ternyata bukanlah yang pertama terjadi. Pada Juli 2019 yang lalu, adu klaim terjadi antara 2 organisasi tersebut. ULMWP mengklaim telah berhasil menggabungkan 3 kelompok bersenjata besar Papua Barat, termasuk TPNPB-OPM, di bawah komando Benny Wenda. Tidak lama kemudian, OPM membantah klaim tersebut.

Dilansir dari BBC News, Serby Sambon mengatakan bahwa klaim sepihak itu merupakan “propaganda murahan” Benny Wenda untuk mendapatkan legitimasi di tingkat internasional. Bahkan dalam kesempatan yang sama, Serby menyatakan bahwa OPM tidak mengakui eksistensi dari ULMWP.

Meskipun memiliki visi dan misi yang sama yaitu untuk memerdekakan masyarakat Papua Barat dari pemerintahan Indonesia, terdapat perbedaan prinsipil yang mendasari konflik antara 2 organisasi perjuangan kemerdekaan Papua Barat tersebut.

ULMWP adalah organisasi yang mengedepankan pendekatan politik diplomatis melalui prinsip-prinsip soft power seperti kampanye internasional dengan memanfaatkan platform digital, penggalangan dukungan dalam forum & organisasi internasional, serta dramatisasi asas-asas historis dan rasial untuk menuai simpati dari bangsa negara dengan latar belakang yang sama.

Bertolak belakang dari itu, OPM adalah organisasi yang mengedepankan pendekatan militer melalui prinsip-prinsip hard power seperti pembangunan sumber daya militer menggunakan propaganda “negara kolonial Indonesia”, konfrontasi fisik dengan TNI dan Polri dengan memanfaatkan strategi perang gerilya, serta aksi fear mongering terhadap masyarakat sipil khususnya masyarakat Papua pro-NKRI.

Perbedaan prinsip pendekatan yang mendasari konflik antara ULMWP dan OPM tentunya sangat disayangkan bagi pihak pro-kemerdekaan. Pasalnya, perseteruan internal hanya akan membuka celah bagi pihak eksternal untuk masuk dan membuat kekacauan yang lebih dalam. Jika kondisi ini terus berlanjut, legitimasi, partisipasi, dan simpati atas perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang selama ini sudah diperoleh perlahan-lahan akan terkikis seiring dengan melebarnya konflik internal tersebut. Hal ini tentunya akan membuat cita-cita kemerdekaan Papua Barat atas Indonesia semakin tidak bisa tercapai.

Bahkan, dalam skenario yang paling baik sekalipun yaitu ketika kemerdekaan Papua Barat sudah berhasil diraih, akan ada kekhawatiran bahwa Republik Papua barat yang selama ini ditunggu-tunggu akan dipenuhi oleh perang sipil antara kubu politik yang diwakili oleh ULMWP dan kubu militer yang diwakili oleh OPM. Perang sipil tentunya akan memiliki implikasi yang sangat buruk bagi kestabilan sosial dan politik negara.

Bagaimana Respon Pemerintah Indonesia?

Di sisi yang lain, Pemerintah Indonesia merespon deklarasi ULMWP melalui penyataan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, Juru BIcara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, dan Juru Bicara Polri, Brig. Gen. Awi Setiyono.

Mereka bertiga sepakat bahwa Benny Wenda mendeklarasikan “negara ilusi”. Negara ilusi tersebut merujuk pada tidak terpenuhinya kualifikasi atau syarat-syarat terbentuknya suatu negara yang sah menurut Konvensi Montevideo yaitu; memiliki rakyat/populasi, teritori, serta pemerintahan yang sah dan diakui. Atas dasar itu, mereka kembali menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia –sebuah narasi yang final dan tidak dapat ditawar lagi.

Namun, sejauh ini, memang belum ada respon fisik baik itu dari sektor hukum ataupun militer yang dilancarkan oleh Pemerintah Indonesia. Meskipun sempat disinggung oleh Mahfud MD bahwa Pemerintah akan menindak tegas Benny Wenda, tapi hingga saat ini belum ada tindakan lebih lanjut mengenai mekanisme serta kebijakan khusus yang akan diambil.

Padahal, dalam kasus ini, Pemerintah Indonesia seharusnya perlu untuk menunjukkan tindakan yang lebih agresif terhadap deklarasi tersebut. Karena pada prinsipnya, deklarasi pendirian negara di dalam negara dengan pemerintahan yang sah merupakan suatu bentuk pemberontakan. Sebagai pemerintah yang sah, Pemerintah Indonesia wajib memberikan ultimatum yang tegas bahwa keutuhan NKRI adalah prioritas tertinggi bagi bangsa dan negara.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya