Ilusi Identitas

Ilusi Identitas 25/08/2021 59 view Budaya martechtoday.com

Perbincangan mengenai identitas selalu saja menjadi diskursus yang seksi. Tidak hanya di lingkungan akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Meski hanya secara implisit, aneka jenis pertanyaan semacam: “Apa agamamu? Berasal dari kelompok mana kamu? Apa sukumu?” seringkali masih mengemuka dan memandu nalar kita untuk mengklasifikasikan manusia ke dalam identitas atau kelompok-kelompok tertentu.

Memang, rasa memiliki identitas tertentu dapat melahirkan yang namanya kebanggaan dan kebahagiaan. Rasa akan suatu identitas dapat memberi energi tersendiri bagi kehangatan hubungan kita dengan orang lain seperti tetangga, anggota suatu komunitas yang sama, sesama warga negara, atau sebagai penganut agama yang sama dan seterusnya. Keterikatan pada identitas tertentu, tak bisa disangkal, dapat membuat kita bersedia melakukan berbagai hal secara sukarela bersama-sama dan melampaui kehidupan yang individualistik (Sen, 2016: 4).

Namun di saat yang bersamaan pula, rasa memiliki suatu identitas tersebut dapat menjadi sumber munculnya pertikaian bahkan yang paling parah dapat memicu pembunuhan dan membuat orang mati sia-sia. Termutakhir, pada 2018, menjelang pilpres muncul dua istilah baru yaitu cebong dan kampret, untuk menyebut pendukung dua capres. Kubu Jokowi mendapat julukan cebong, sementara kampret untuk menyebut kubu Prabowo. Pengklasifikasian masyarakat Indonesia ke dalam dua lema tersebut bukan cuma problematis, namun juga reduksionis.

Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, melalui akun Twitternya mengatakan bahwa dia memonitor stigma Cebong-Kampret sejak 2018 silam. Katanya, “Volume (perbincangan) Cebong-Kampret naik turun bersamaan, bergandengan tangan, seperti pasangan sejati”. Lebih jauh Ismail Fahmi menyebut bahwa istilah-istilah itu sejatinya adalah “stigma” yang disematkan kepada siapapun yang ingin diberi label, yang dilandasi oleh motif tertentu. Misal karena berbeda pendapat, ikut ideologi atau prinsip tertentu, ad hominem, dll.

Hal ini kemudian disebut juga sebagai politik identitas. Di mana simbol-simbol keagamaan dan kebudayaan hendak dieksploitasi dan dipompa habis-habisan demi memuluskan kepentingan kelompok tertentu. Politik identitas dapat pula diartikan: politik yang didasari atas kesamaan bentuk sosial (etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnnya) dalam masyarakat.

Kendati para kandidat yang dahulu saling jegal dan menyingkirkan dalam kampanye pilpres untuk memperebutkan kue kekuasaan kini telah berjalan satu visi misi, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan sementara Sandiaga Uno menempati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju, tapi tetap saja publik telah terbelah.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, Anies Baswedan yang waktu itu berhasil mengalahkan Basuki Thahaja Purnama alias Ahok, juga tak luput dari skema permainan politik identitas. Posisi Anies saat itu memang sangat diuntungkan karena didukung oleh sebagian besar kelompok Islam semacam Majelis Ulama Indonesia dan Front Pembela Islam. Sedangkan Ahok yang beragama Kristen sekaligus berasal dari etnis Tionghoa-Indonesia berada pada posisi tidak menguntungkan. Selain karena tuduhan penistaan agama, kelompok Anies juga turut memakai isu bahwa umat Islam wajib hukumnya memiliih pemimpin dari agama yang sama.

Merekatkan kembali kelompok-kelompok yang semula terbelah karena perbedaan identitas nyatanya bukan lah hal yang mudah. Sebagaimana diakui oleh Anies Baswedan sendiri. Dia tak dapat menjanjikan bahwa perpecahan akibat Pilkada bakal selesai dalam waktu dekat. “Pelan-pelan. Yang penting masing-masing pihak saling menjaga. Terutama dalam kehidupan sehari-hari,” katanya pada April 2017 silam (Nathaniel, Felix: 2019)

Tak hanya berhenti di situ, upaya pengklasifikasian identitas juga terjadi selama upaya revisi UU KPK berlangsung pada September 2019 silam. Bagi siapapun yang tidak setuju terhadap revisi UU KPK bakal dicap sebagai kelompok pro Taliban, hoaks yang digelincirkan para buzzer yang menuduh bahwa di dalam tubuh KPK ada kelompok Taliban.

Termutakhir, para pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mulai mendapat labeling tak berwawasan kebangsaan serta diklasifikasikan sebagai kelompok radikal, Taliban, anti-Pancasila dan seterusnya. Padahal pada kenyataannya tuduhan-tuduhan miring tersebut tak pernah terbukti adanya.

Terlalu banyak contoh jika saya sebutkan satu persatu di sini mengenai pengkalsifikasian orang ke dalam identitas tertentu. Pengklasifikasian identitas yang dinisbatkan kepada kelompok-kelompok tertentu ini, seperti yang telah saya singgung di muka, sarat akan reduksi. Yang artinya ialah penggambaran keliru tentang orang yang digolongkan ke dalam kategori-kategori tertentu.

Konflik atau kekerasan yang terkait dengan identitas tampaknya terjadi berulang kali di seluruh penjuru dunia dan berkembang terus-menerus. Jika pemikiran berbasis identitas berpeluang menghadirkan manipulasi brutal dan pelabelan sewenang-wenang seperti di atas, lalu di manakah kita dapat menemukan obat penawarnya? Mustahil penawar itu adalah dengan tindakan menyingkirkan atau menindas identitas lain secara umum.

Di satu sisi, identitas memang menjadi suatu sumber kedekatan dan kehangatan sebagaimana juga dapat menjadi biang kekerasan dan permusuhan, sebab itulah tidaklah masuk akal memukul rata bahwa identitas itu buruk. Identitas selalu memiliki dua sisi mata koin. Sebaliknya, justru kita harus mendayagunakan pemahaman bahwa kekuatan suatu identitas agresif dapat dihalau atau dilawan dengan pemahaman bahwa manusia mustahil dapat dikelompokkan ke dalam satu identitas saja.

Hal tersebut mungkin cukup jelas dimengerti. Akan tetapi, penting pula dipahamai serta diketahui bahwa ilusi identitas memperoleh dukungan—sekalipun niatnya baik, tapi malah mengacaukan—dari para praktisi beragam mazhab pemikiran intelektual. Salah satunya adalah penganut setia komunitarisme yang meyakini bahwa identitas komunitas bukan hanya merupakan sesuatu yang penting, melainkan pula menentukan segalanya. Seolah secara kodrati ia adalah hal yang terberi, tanpa perlu campur tangan manusia.

Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita adalah bagian dari berbagai kelompok identitas. Bukankah orang-orang yang diklasifikan ke dalam kelompok identitas seperti cebong, kampret, dan juga Taliban itu juga merupakan anggota masyarakat Indonesia sama seperti kita? Hidup sebagai orang Jawa, menggunakan bahasa yang sama, makan nasi yang juga dipanen dari tanah yang sama? Atau bahkan menjadi anggota ormas yang sama? (Sen, 2016: 11-12).

Masing-masing dari kelompok identitas tersebut, yang ke dalamnya seseorang tercakup secara serentak, dapat memberi identitas yang khas pada dirinya. Tak satu pun di antaranya bisa disebut sebagai satu-satunya identitas atau kategori keanggotaan tunggal dan mutlak bagi orang dimaksud.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya