Hukum Indonesia Terkait AI Art: Pelanggaran Hak-Hak Seniman?

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Hukum Indonesia Terkait AI Art: Pelanggaran Hak-Hak Seniman? 14/04/2024 166 view Hukum shutterstock.com

Kemunculan Artificial Intelligence ("AI") dalam lingkup teknologi menunjukkan betapa hebatnya kapabilitas manusia dalam mengembangkan dirinya dan masa depannya. AI sendiri merupakan kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia asli, bahkan dapat melampauinya manusia itu sendiri.

Dalam berbagai macam aspek kehidupan, AI menjadi pembantu kehidupan yang paling diandalkan. Terobosan paling baru dan sukses adalah penciptaan AI Virtual Assistant, yaitu produk teknologi berbasis AI yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah untuk menerima gambar, teks, atau video buatan AI yang dibuat sedemikian rupa menyerupai hasil buatan manusia. Akan tetapi, terobosan baru dalam bidang teknologi berarti lahirnya kesempatan baru untuk disalahgunakan.

Hadirnya beberapa AI Virtual Assistant seperti Midjourney dan Dall.E guna menghasilkan seni AI ("AI Art") ditemukan lebih merugikan manusia dibandingkan menguntungkan, terutama bagi para seniman. Hal ini karena jenis AI tersebut, yang seringkali disebut sebagai AI Art Generator, menganalisis gaya seni dari berbagai seniman asli dan kemudian menghasilkan suatu seni baru berdasarkan gaya seni yang telah ditiru — tanpa memberi kredit apapun kepada para seniman tersebut. Sayangnya, dalam banyak kasus, para seniman ternyata tidak menyadari atau mengetahui bahwa seninya telah ditiru dan digunakan untuk menghasilkan seni yang baru.

Penggunaan AI Art ini menjadi lebih bahaya apabila kemudian hasil dari AI Art diperjualbelikan atau dimintakan hak atas ciptaan. Salah satu kasus yang hangat dibicarakan mengenai topik ini adalah kasus Jason Allen, seorang warga Amerika Serikat. Pada tahun 2022, ia mengikuti kompetisi seni dengan memasukkan AI Art yang didapatkannya dengan cara menggunakan berbagai macam aplikasi AI Art Generator. Alhasil, ia memenangkan kompetisi tersebut.

Selain itu, ia juga menuntut agar ia mendapatkan hak cipta terhadap seni hasil AI-nya itu. Kasus ini tentunya memicu kemarahan dari berbagai netizen, terutama para seniman yang mengikuti kompetisi tersebut dengan hasil karyanya sendiri. Dari kasus tersebut, timbullah pertanyaan — apakah terdapat aturan hukum yang dapat melindungi para seniman asli terhadap AI Art?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, terdapat suatu hal yang harus diperlurus, yaitu mengenai penempatan AI dalam hukum Indonesia; apakah AI dapat termasuk subjek hukum, atau AI menjadi suatu alat dalam melakukan tindakan melawan hukum?

Bahwasannya, terdapat dua subjek hukum yang diakui oleh hukum Indonesia, yaitu (1) natuurlijk persoon (manusia); dan (2) rechtspersoon (badan hukum). Dalam hal ini, jelaslah bahwa AI tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa AI dapat menjadi salah satu subjek hukum di masa depan. Untuk masa kini, maka yang dapat dipersalahkan adalah subjek hukum yang meyalahgunakan AI Art guna mendapatkan keuntungan pribadi.

Meskipun kini Indonesia belum memiliki aturannya sendiri terkait AI, terdapat aturan mengenai AI dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Pasal 1 Nomor 8 UU ITE menjelaskan mengenai agen elektronik, yaitu perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselanggarakan oleh orang.

Agen elektronik kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 36 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP Nomor 71 Tahun 2019”), yaitu bagian dari sistem elektronik yang dapat berbentuk visual, audio, data elektronik, dan lain-lain. Akan tetapi, apa itu definisi sistem elektronik? Pasal 1 Nomor 1 PP 71 Tahun 2019 menyatakan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mengolah, menganalisis, dan menampilkan informasi elektronik. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa AI termasuk dan diperlakukan sebagai “agen elektronik” dalam hukum Indonesia.

Lantas, apakah AI Art dapat mendapatkan perlindungan atas hak cipta? Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) secara jelas menyatakan bahwa hak cipta adalah hak ekslusif seorang pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama menghasilkan suatu ciptaan bersifat khas dan pribadi.

Melihat bahwa UU Hak Cipta mengatur bahwa subjek yang dapat mendapatkan hak cipta adalah seorang atau beberapa orang (natuurlijk persoon) atas ciptaan yang dihasilkan sendiri atau bersama, AI tidak dapat dijadikan subjek hukum yang dapat mendapatkan perlindungan atas hak cipta. Terhadap hasil dari AI Art itu sendiri juga tidak dapat diusahakan untuk mendapatkan hak cipta, akibat ciptaan itu haruslah dihasilkan secara sendiri atau bersama yang bersifat khas dan pribadi — sedangkan AI Art adalah hasil dari tiruan berbagai macam gaya seni para seniman lainnya.

Sebagai tambahan, bahwasannya “seniman” yang melakukan AI Art pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai seniman karena ia tidak menjadi orang yang benar-benar melakukan dan menghasilkan seni tersebut. Hal ini dapat dibandingkan dengan fotografi, dimana hasil akhir dari fotografi didapatkan melalui kamera — suatu objek digital. Akan tetapi, dalam hal fotografi, fotografer yang memotret foto tersebut memiliki kontrol atau kuasa untuk menentukan hasil akhir dari tindakannya melalui kamera. Dalam hal AI Art, pengguna AI tidak dapat menentukan hasil akhir dari AI Art Generator, dimana sepenuhnya adalah hasil dari AI itu sendiri.

Pada dasarnya, Indonesia telah memasukkan perihal AI dalam aturan perundang-undangannya, meskipun tidak dinyatakan secara eksklusif. Akan tetapi, hukum Indonesia perlu untuk diperbaharui guna tidak tertinggal zaman yang bertumbuh secara pesat ini, sebagaimana sifat hukum itu sendiri, yaitu dinamis dan bergerak ke depan.

UU ITE, meskipun belum secara langsung menyatakan adanya AI, telah memberikan definisi yang cukup sesuai untuk dapat ditarik kesimpulan bahwa AI merupakan agen elektronik.

Sementara itu, UU Hak Cipta, meskipun belum secara langsung menyatakan adanya penggunaan AI, menyatakan bahwa AI tidak dapat dijadikan “pencipta.” Alangkah baiknya apabila Indonesia merevisi UU ITE serta UU Hak Ciptanya, atau bahkan menciptakan suatu undang-undang baru dalam hal AI agar memperjelas kedudukan, penggunaan, dan pelanggaran AI di Indonesia.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya