Feminisme Pascakolonial: Perempuan-Perempuan Subaltern

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Feminisme Pascakolonial: Perempuan-Perempuan Subaltern 02/01/2022 287 view Lainnya Medium

Pertarungan ruang hidup demi lingkungan peristiwa tidak luput dalam hidup kita. Ruang-ruang produktif, kekayaan alam yang melimpah berubah menjadi arena pertarungan kepentingan yang dipertahankan demi martabat individu. Akibatnya, konflik yang tidak bisa dihindari menyisakan potret luka tragis.

Konflik memberikan rasa pahit yang cukup pelik, luka-luka membekas, dan perubahan corak kehidupan masyarakat sekitar. Kehadiran konflik dalam kacamata analisis ilmu sosial memang kerap hadir dalam kehidupan manusia. Ilmuwan-ilmuwuan sosial masa lalu hingga kontemporer mengupasnya dari beragam analisis.

Ruang-ruang publik dan sosial kerap kali meminggirkan keakraban bagi perempuan. Maskulinitas terlihat di pelbagai tempat. Kesadaran terhadap kesetaraan bagi perempuan menimbulkan peminggiran. Pembangunan fisik yang dilakukan oleh korporasi yang bekerja dalam legalitas pemerintah berujung pada pertarungan konflik tidak terhenti. Pada kenyatannya, konflik memberikan rasa sakit yang cukup pelik. Yang lebih peliknya dari itu semua adalah masalah sosial dan rasa dendam yang tersisa jika konflik itu tidak direkonsiliasi secara utuh.

Isu lingkungan, sumber daya alam, dan tambang adalah isu feminis. Mengapa demikian, karena konflik tersebut berkaitan dengan situasi perempuan yang kerap mengalami dampak terpinggirkan. Perempuan-perempuan yang tidak memiliki kuasa harus berpasrah mengalami keterasingan serta marginalisasi. Selain ketidakadilan, kaum perempuan juga mengalami konflik pelik. Oleh karenanya, masalah tersebut mengkristal dan tidak pernah surut dalam setiap kajian ilmiah.

Meminjam kalimat Bodley (2015), menurutnya, pembangunan suatu konsep yang coba dikejar demi kemaslahatan bersama, tendensi ini terkadang bertolak belakang dengan tujuan tersebut. Ternyata berdampak terhadap pemenjaraan hak individu tanpa melihat aspek kemanusiaan secara alamiah. Bagi mereka yang tersingkir, proses itu lebih diartikan sebagai peminggiran karena dalam proses maupun sebaran manfaat hasilnya, tidak jarang warga setempat hanya dijadikan penonton atau malah korban kemajuan (Bodley, 2015:5).

Perjuangan hak atas diri dan tanah dilakukan tanpa henti oleh para perempuan di Desa Wadas. Desa Wadas salah satu tempat yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan sumber kekayaan alamnya, akan coba dijadikan tempat pertambangan quarry. Jika ditelisik, dampak dari pembangunan pertambangan quarry tidak mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar melainkan merampas hak-hak hidup terutama kaum perempuan.

Dampak kerusakan lingkungan meminggirkan para perempuan. Pembangunan yang tidak melihat aspek tersebut mencerabut hak hidup para perempuan. Akibatnya, ruang lingkup perempuan yang terbatas untuk mengekspresikan dirinya harus terkikis akibat dampak pembangunan yang hanya memberi ruang-ruang kecil.

Perampasan ruang hidup perempuan dengan potensi kerusakan lingkungan menitikberatkan pada para perempuan yang ikut terlibat aktif dalam menjaga hutan yang sejatinya berpotensi terhadap kerusakan sumber mata air. Hal ini disebabkan sumber air tersebut menjadi pemasok utama kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, perampasan-perampasan hutan yang berakibat pada produktivitas para perempuan menimbulkan perlawanan, kelompok perlawanan ini menamai mereka dengan nama Wadon Wadas.

Sejarah Singkat Konflik

Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, merupakan salah satu daerah penghasil dan upaya pertambangan sumber daya batuan andesit. Penggunaan batuan andesit ini sebagai bahan pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Bener yang dimulai dari tahun 2018-2023.

Kekayaan alam yang dimiliki Desa Wadas menjadi ancaman besar untuk terjadinya degradasi lingkungan. Tentu, aspek tersebut tidak hanya mengancam aspek lingkungan saja, namun juga masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari hasil alam akan ikut terancam.

Warga Desa Wadas sesungguhnya mengupayakan penolakan sedari awal, terutama terkait penambangan batu andesit. Penambangan dikaitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 509/41/2018 yang menetapkan Desa Wadas masuk ke dalam area penambangan batuan andesit, yang diperuntukkan sebagai bahan proyek pembangunan Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, yang direncanakan mulai beroperasi tahun 2023.

Oleh karena itu, aktivitas pertambangan mengancam keberadaan 27 sumber mata air di Desa Wadas. Rusaknya sumber mata air berpotensi merusak lahan pertanian warga. Kerusakan lingkungan yang secara sengaja dilakukan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup, baik hak asasi manusia maupun hak asasi alam. Pelanggaran hak mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis dalam unsur lingkungan saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga harus berlaku pada semua realitas ekologis.

Feminis Pascakolonial

Feminis pascakolonial masuk dalam gelombang ketiga yang merupakan cabang dalam bidang wacana dan identitas budaya. Feminisme pascakolonial bergerak dalam ranah identitas sebagai alat perjuangan, tetapi seharusnya tidak buta dalam penguasaan sejarah (Karima,2019).

Suatu bangsa pasti menyisakan pengalaman sejarah pelik. Kondisi ini tidak terlepas dari wacana kolonialsime. Pengalaman sejarah masa lalu menjadi wacana dan budaya penindasan yang tersisa hingga saat ini.

Indonesia, merupakan negara yang tergolong dalam kategori dunia ketiga. Kategorisasi tersebut terkonstruksi dari peristiwa masa lalu dalam wacana pascakolonialisme sebelumnya kita melacak tentang kolonialisme.

Kolonialisme adalah sebuah sistem. Sebuah sistem yang di dalamnya terdapat feodalisme, rasisme, dan imperialisme yang membuat sebuah negara-bangsa menderita secara terstruktur.

Feodalisme masih tumbuh dan terpelihara. Ketimpangan sosial dan ekonomi mengkoptasi warga sipil yang tidak memiliki akses. Konteks masa lalu kolonialisme lebih memperlihatkan maskulinitas berkuasa secara utuh. Dalam diskursus Pascakolonial di Indonesia, kolonialisme sebagai tindakan yang rasis.

Perempuan pascakolonial tidak terlepas dari wacana pembentukan dan ketimpangan secara riil. Kondisi hari ini perampasan hak-hak ruang hidup, penguasaan, dan penghancuran alam. Kerusakan alam merupakan simbol yang berkaitan pada perempuan.

Peristiwa semacam ini memperlihatkan keterikatan alam dengan perempuan. Di belahan dunia, perempuan memiliki andil cukup besar dengan alam gerakan sabuk hijau. Di Kenya yang diinisiasi Wangari Maathai. Di wilayah India gerakan Chipko yang terkenal memeluk pohon dari ancaman deforestasi dan hancurnya keanekaragaman hayati. Lalu, ada perjuangan perempuan di Kendeng menolak pendirian pabrik semen yang mengancam sumber kehidupan dan lingkungan mereka. Dan akhir-akhir ini terjadi pada Perempuan di Desa Wadas, Purwerejo Jawa Tengah.

Perempuan memiliki peran dalam pengelolaan dan penjaga alam. Kepedulian mereka lebih intens dan terlihat, namun suara-suara mereka kerap dibisukan. Dalam konteks ini, mereka menjadi golongan subaltern.

Diskursus pascakonilasme melihat perempuan di dunia ketiga mengalami praktik marginalisasi. Oleh karena itu, penulis menggunakan pisau analisis subaltern, teori yang digagas oleh salah satu pemikir kontemporer Gayatri Chakravotry Spivak. Landasan pemikiran Spivak berangkat dari Gramsci dan pemikiran filsuf Jaques Derrida.

Bagi Spivak, masyarakat subaltern meliputi para imigran, pekerja kelas bawah, perempuan timur, dan berbagai subjek pascakolonial. Mereka adalah orang-orang yang suaranya selalu diwakilkan sehingga kehadiran mereka merupakan praktik dominasi (Setiawan,2020).

Konteks situasi hari ini sudah jelas memperlihatkan bahwa perempuan pascakolonial melalui teori Spivak memperlihatkan bahwa kaum perempuan tidak memiliki akses terhadap suatu keputusan atau kebijakan. Sehingga, posisi mereka rentan untuk dimanipulasi maupun dimarginalkan. Oleh karena itu, konflik yang terjadi di wilayah Wadas menampilkan watak penguasaan dan pembungkaman terhadap kaum perempuan yang berjuang.

Sebagai catatan penutup, penulis tidak menolak agenda besar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Namun, aspek yang lebih penting dari pembangunan itu harus memperlihatkan sifat berkelanjutan dan ramah terhadap kesetaraan gender, tidak mengorbankan satu pihak terutama suara-suara perempuan yang kian masif dipinggirkan. Kesadaran akan tidak buta terhadap gender harus lebih selektif lagi.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya