E-Commerce: Regulasi dan Tantangan yang Dihadapinya

Dosen, Penulis, Peneliti FH Universitas Muhammadiyah Riau dan Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNAND
19/03/2020 508 view Hukum host.co.in

Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam free market dan free competition. Hal ini ditandai dengan berkembangnya perdagangan secara elektronik atau e-commerce yang terjadi hari ini.

E-commerce telah menjadi sebuah fenomena baru dalam perdagangan dan perekonomian. Perkembangan perdagangan melalui e-commerce yang melanda dunia juga terjadi di Indonesia. Transaksi e-commerce yang berkembang hari ini harus bisa dimanfaatkan untuk terwujudnya pemerataan ekonomi di Indonesia.

Lajunya perkembangan e-commerce tentu saja diharapkan bisa memberikan lebih banyak dampak positif dalam menyejahterakan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Sementara itu, dengan adanya free market dan free competition, hal ini diharapkan mampu memperlancar dan menyehatkan perekonomian bangsa-bangsa di dunia termasuk di dalamnya perekonomian Indonesia.

Berbicara mengenai perkembangan e-commerce maka tentu ia tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet. Hal ini disebabkan e-commerce berjalan melalui jaringan internet. Melalui teknologi yang terhubung dengan internet setiap orang mampu menembus batas-batas negara.

Berkembangnya teknologi seiring pula dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan tersebut kemudian membuat teknologi menjadi selalu baru, tanpa terkecuali. Dalam hal transaksi secara elektronik dengan adanya perkembangan tersebut membuat ruang gerak transaksi barang dan atau jasa dapat melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Konsumen Indonesia bisa melakukan transaksi dengan pedagang dari negara lain.

Akan tetapi, satu hal yang juga perlu kita pahami, dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis yang terjadi hari ini, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute) antar pihak yang terlibat. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.

Berkaitan dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen berarti juga melindungi seluruh masyarakat. Konsumen perlu menjadi perhatian dalam hal perlindungan hukum dikarenakan konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Diperlukan seperangkat aturan untuk melindungi konsumen. Sesuai dengan amanat Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sementara itu apabila disadari bahwa konsumen atau masyarakat adalah pelaksana pembangunan yang sekaligus juga sumber pemupukan modal bagi pembangunan, maka untuk kelangsungan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan kepada konsumen.

Negara Indonesia dalam menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, disertai dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Akan tetapi berkaitan dengan transaksi e-commerce internasional, negara Indonesia belum dapat melindungi konsumen nasional. Hal ini dapat dilihat dari UUPK yang hanya berdimensi lokal, tidak satu pun yang memuat dimensi internasional. Misalnya definisi pelaku usaha pada Pasal 1 ayat (3) UUPK hanya mengenal pelaku usaha nasional bukan pelaku usaha internasional. Sedangkan UU ITE juga tidak mengatur hal yang berkaitan dengan transaksi e-commerce internasional. UU ITE hanya banyak mengatur masalah teknis informasi dan transaksi elektronik, bukan masalah perlindungan hukum perdata atas suatu transaksi bisnis.

Tantangan lain mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen adalah perkembangan e-commerce yang terus berkembang cepat seiring berkembangnya teknologi telekomunikasi yang maju. Sehingga peluang terjadinya sengketa akan menjadi sangat serius. Di sisi lain, perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tahun 2015 semakin menggeliat di tataran ASEAN. Jika sengketa e-commerce terjadi antar negara diperlukan kajian yang lebih mendalam dan restrukturisasi aturan antar negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Di samping itu, dengan hadirnya MEA yang menjadi suatu integrasi atas negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya, yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian. Hal itu membuat meningkatnya persaingan antar negara-negara ASEAN dalam hal produk maupun jasa.

Untuk menjamin terciptanya tingkat persaingan yang tinggi dan adil. MEA membentuk sebuah kebijakan baru perlindungan konsumen yang juga menjamin adanya arus informasi yang akurat di pasar barang dan jasa. Dimana konsumen hari ini menghadapi pola-pola perdagangan modern yang terjadi.

Pola-pola perdagangan modern tersebut misalnya dalam hal perdagangan barang dan jasa. Dimana pola perdagangan barang dan jasa tidak lagi hadir secara konvensional sebagaimana sebelumnya kehadiran fisik sangat diperlukan dalam transaksi perdagangan. Namun sebaliknya, perdagangan barang dan jasa tetap bisa dilakukan meskipun tidak bertemunya para pihak. Tetapi dilakukan secara elektronik mulai dari penawaran hingga dikirimnya barang oleh pedagang dan dibayarnya barang oleh konsumen dengan mengirimkan uang.

Hal ini dapat terjadi karena pedagang merubah metodologi penjualannya dari distributor konvensional menjadi distributor modern di mana distributor tidak lagi berkewajiban menyediakan tempat penyimpanan barang-barang untuk disalurkan kepada konsumen akhir. Pedagang cukup menyediakan skema jual beli dan website online serta mempersiapkan Standard Operating Procedure (SOP) yang terencana untuk menjual barang kepada konsumen.

Demikian juga halnya dengan perdagangan jasa, banyak jasa-jasa dengan metode penjualan melalui bisnis e-commerce tumbuh signifikan. Misalnya jasa penghubung antara pengendara dengan konsumen yang menggunakan layanan internet, seperti layanan transportasi, membeli aneka makanan, pakaian, dan lain sebagainya.

Hal tersebut menunjukkan telah terjadinya perubahan pola perdagangan barang dan jasa di Indonesia. Begitupun dengan negara-negara lain juga terjadi hal yang sama di mana banyak penjual barang dan jasa memanfaatkan internet guna memasarkan produk dan menjangkau langsung konsumen, tidak hanya konsumen nasional namun juga konsumen internasional. Hal ini terjadi karena memanfaatkan internet dalam transaksi perdagangannya atau yang disebut dengan e-commerce.

Konsumen e-commerce tentu saja menginginkan adanya perlindungan hukum pada saat melakukan transaksi secara elektronik. Di Indonesia, apabila konsumen dirugikan pada saat bertransaksi, misalnya barang yang dipesan tidak sesuai atau barang terlambat datang, maka konsumen dapat menuntut haknya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dan menyelesaikan sengketanya jika penjual tidak bersedia memberikan kompensasi di pengadilan negeri yang berwenang. Apabila menempuh jalur peradilan, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal penyelesaian di luar peradilan.

Namun, sebuah permasalahan muncul pada saat sengketa terjadi lintas negara. Misalnya konsumen Indonesia yang membeli barangnya dari pedagang di luar negeri. Dalam hal penyelesaian sengketa akan mejadi hal yang sulit jika ternyata penjual tidak memiliki badan hukum di Indonesia atau perwakilannya di Indonesia. Adapun jalur yang dapat ditempuh adalah peradilan internasional.

Akan tetapi dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan international terbilang rumit dan berbiaya sangat mahal. Sedangkan apabila diselesaikan di salah satu negara para pihak, akan terdapat permasalahan lain yakni berkaitan dengan kewenangan pengadilan di negara masing-masing untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sementara itu apabila yang ditempuh adalah peradilan umum nasional, dan kemudian dimenangkan oleh peradilan nasional masing-masing pihak, tetap akan terdapat permasalahan lainnya yakni dalam hal eksekusi putusan. Dimana eksekusi terhadap putusan oleh peradilan di suatu negara tidak dapat dilaksanakan pada negara lain. Hal ini terkait dengan teori kedaulatan suatu negara yang tidak dapat dipengaruhi oleh negara manapun.

Berkaitan dengan transaksi e-commerce internasional, negara Indonesia sampai dengan saat ini belum dapat melindungi konsumen nasional. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999 (UUPK) belum mampu diterapkan di tingkat internasional. Hal ini ditandai misalnya berkaitan dengan definisi pelaku usaha pada Pasal 1 Ayat 3 UUPK yang hanya mengenal pelaku usaha nasional bukan pelaku usaha internasional.

Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (ITE) secara umum lebih banyak mengatur hal-hal teknis dan bukan persoalan perlindungan hukum perdata atas suatu transaksi bisnis sehingga konsumen berada pada posisi rentan jika mendapat permasalahan e-commerce. 

Sudah sepantasnya negara Indonesia yang memiliki penduduk dengan pengguna internet yang aktif dan termasuk konsumen terbesar dalam berbelanja secara elektronik, memiliki dan memperbaharui regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia.

The Columnist memiliki obsesi menghargai artikel para intermediate writer yang belum mendapat tempat di media mainstream. Karena kami punya keyakinan, artikel yang ditolak terbit media mainstream tersebut bukan berarti tidak kritis dan menarik. Silahkan kirim artikel tersebut di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami akan bantu menerbitkan untuk menemui pembacanya.
Artikel Lainnya