Birokrasi yang Korup, Harus Segera Direformasi

Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh perilaku birokrasi yang menjadi motor penggerak utama pencapaian visi-misi negara. Aristoteles menyatakan bahwa perilaku birokrasi mencerminkan model bagaimana seharusnya publik berpikir dan bertindak seperti dicontohkan oleh mereka yang berada di lingkungan Pemerintahan. Dengan demikian, para aparatur negara dan birokrasi bisa dikatakan berperan sebagai ‘guru’. Tuntutan kondisi saat ini justru memperlihatkan realitas yang memprihatinkan. Etika dan integritas aparatur, termasuk birokrasi, tengah menjadi sorotan publik.

Kalau melihat data Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tahun 2004 sampai sekarang, terdakwa kasus koruptor yang ditahan sangat banyak. Lonjakkan kasusnya pun hampir pasti meningkat setiap tahunnya. Salah satu kasus korpusi yang menjadi perbincangan banyak orang saat ini adalah kasus Djoko Tjandra yang menjadi buronan sejak tahun 2009. Dan jejak buron baru ditemukan pada 8 Juni 2020. (Kompas.com, 17/7/20).

Saya rasa, ini waktu yang sangat lama, dan tidak perlu terjadi. Pertanyaan sekarang, mengapa Djoko Tjandra bisa menjadi buronan begitu lama? Apakah kinerja KPK sangat lemah? Ataukah karena birokrasi yang amburadul? Padahal, Djoko Tjandra diketahui merupakan buronan kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali. Lebih parahnya lagi, ia bisa bebas keluar masuk Indonesia meski statusnya buron. Ini kan lucu sekali. Apakah benar bahwa integritas aparat Pemerintahan, semisal, Ditjen Imigrasi, Ditjen Dukcapil, PN Jaksel, dan Kepolisian sangat rendah?

Saya kira memang tidak gampang kita berjuang untuk menegakkan etika dan integritas birokrasi, sebab dalam kenyataannya masih sering terjadi masalah. Persoalan rendahnya etika dan integritas birokrasi Pemerintahan antara lain karena masih tingginya pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kewenangan, ditambah lagi dengan sistem pengendalian di berbagai tingkatan yang belum efektif, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur.

Etika dan integritas memang mudah diucapkan atau dituliskan, namun sulit diimplementasikan dalam kehidupan bersama. Itulah fakta yang tidak bisa kita elak. Padahal, Kata ‘integritas’ harusnya dipakai secara luas untuk menyatakan kompaknya rangsangan dari lingkungan. Penyelisikan makna hakiki integritas pada akhirnya berujung pada pemahaman tentang pentingnya dua proses yang berlangsung serentak, yaitu proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal.

Pada kasus manusia atau institusi yang dikendalikan manusia, proses pengendalian internal berkaitan dengan persoalan bagaimana membangun dan mempertahankan identitas diri, sedangkan proses partisipasi eksternal berkenaan dengan persoalan bagaimana mewujudkan keputusan dan tindakan yang baik berdasarkan identitas diri itu. Identitas diri seharusnya tidak terlepas dari keputusan dan tindakan yang baik dan benar. Meskipun kekuasaan dibangun dari kemampuan partikular, kekuasaan itu seharusnya dipergunakan demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama.

Perilaku birokrasi yang berintegritas, bersih, berwibawa, dan beretika yang menjadi dambaan semua pihak ditentukan oleh banyak faktor. Termasuk komitmen, kompetensi, dan konsistensi semua kalangan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan tata kelola negara, mencakup unsur aparatur negara, dunia usaha, maupun masyarakat. Bahkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, maka peran aktor internasional menjadi suatu keniscayaan. Kolaborasi keempat unsur tersebut diperlukan dalam upaya penguatan etika, integritas, profesionalitas, etos kerja, dan moral dari para aparatur negara.

Sebagaimana diyakini bersama bahwa pelanggaran etika, integritas, dan persoalan korupsi yang melibatkan birokrasi atau aparatur negara, mengindikasikan adanya persoalan besar bangsa. Hal itu didasarkan pada realita bahwa birokrasi merupakan ujung tombak penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, berbagai upaya perlu terus dilakukan guna memperbaiki kehidupan birokrasi. Salah satunya melalui program reformasi birokrasi.

Tujuan akhir reformasi birokrasi yaitu terciptanya kualitas pelayanan prima yang dapat dinikmati semua pihak. Hal itu berdasarkan keyakinan bahwa terdapat sinergi positif dan hubungan erat antara reformasi birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Setiap penyelenggara negara merupakan pelayan publik dari tingkat tinggi sampai jajaran paling rendah. Dengan demikian penataan birokrasi secara konsisten sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengamanatkan setiap penyelenggara negara untuk mendahulukan kesejahteraan umum melalui cara aspiratif, akomodatif, dan selektif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara otomatis.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga harus segera melakukan berbagai strategi akselerasi gerakan reformasi birokrasi melalui serangkaian stimulus inovatif dan positif. Hal tersebut mengindikasikan adanya semangat ‘berlari kencang’ guna mencapai target reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan kualitas pelayanan publik melalui upaya reformasi birokrasi harus segera diwujudkan guna mengantisipasi tantangan persaingan global yang semakin tidak mudah di masa yang akan datang.

Referensi:
Sedarmayanti, S. H. (2012).  Strategi Penguatan Etika dan Integraitas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 9(3), 05.