NU dan Tantangan Pergulatan Politik Kekuasaan

Pembelajar Kajian Ilmu Politik Pemerintahan
NU dan Tantangan Pergulatan Politik Kekuasaan 18/06/2022 36 view Politik pixa bay

Perjalanan Nahdlatul Ulama atau yang kemudian dikenal dengan NU sejak tahun 1926 telah memberikan warna dalam perjalan bangsa ini. Kiprahnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidak bisa kita ragukan lagi. Sebelum Indonesia ini terbentuk, NU telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi NKRI kemudian hari. Banyak anak-anak bangsa yang lahir dari jati diri ormas ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah amal usaha Pondok Pesantren yang berada dalam naungan organisasi ini.

Sebagai organisasi terbesar di Indonesia dengan jumlah simpatisan terbanyak tentu menjadi modalitas bagi NU untuk terus istiqomah dalam dan tetap berkontribusi demi terciptanya masyarakat yang lebih bermartabat. Di samping itu, keberadaan NU juga tidak lepas dalam turut andil berdirinya NKRI yang kita cintai bersama. Oleh karenanya dengan konfigurasi jati diri keormasan itu maka tentu kita semua mengharapkan agar NU tetap memberikan kontribusi yang terbaik dalam melayani dan memberikan solusi bagi masalah bangsa ini.

Sebagai sebuah organisasi agama yang cukup menjanjikan dengan basis massa yang besar tentu tidak lepas dari godaan politik praksis. Hal ini menjadi bagian sejarah panjang bagaimana NU juga ikut memberikan warna dalam perjalanan politik bangsa ini. Ini terbukti dalam rekaman sejarah di mana NU pernah secara struktural kelembagaan mengubah jati dirinya menjadi partai politik kala itu. Menariknya dalam pemilihan umum tahun 1955 NU menjadi partai politik pemenang dengan urutan keempat.

Godaan politik tersebut tentu wajar saja karena memang dengan jumlah masa yang besar tentu untuk meraup suara dengan memobilisasi masa simpatisan juga mudah. Namun persoalan kemudian adalah ada semacam peranan ganda yang saling berbenturan. Di satu sisi NU lahir sebagai organisasi masyarakat, di tengah jalan NU berubah haluan memainkan politik praksis mengubah menjadi partai politik. Hal ini tentu membuat posisinya semakin dilematis jika kita mengaca jati dirinya sebagai organisasi masyarakat.

Ormas Agama dan Politik Praksis

Lahir dengan jadi diri sebagai organisasi masyarakat tentu menjaga jarak dari pergumulan politik praksis adalah kebutuhan. Organisasi masyarakat akan lebih mapan, bertahan lama, dan tetap eksis jika bisa menahan diri dalam pusaran politik kekuasaan. Itulah mengapa Kuntowijoyo seorang seniman, sastrawan, dan budayawan tersohor dalam bukunya yang berjudul “Muslim tanpa Masjid” menyebut bahwa akan menjadi tidak tepat bila ormas agama memainkan politik praksis. Kuntowijoyo mengatakan tidak salah, namun kurang tepat karena jati diri ormas tujuanya bukan ke politik praksis walaupun sama-sama mengurusi warga negara.

Pemikiran Kuntowijoyo tersebut memberikan pandangan yang sangat fundamental bagi bekal perjalanan organisasi masyarakat manapun, termasuk NU. Ada tugas tambahan yang harus dimainkan oleh organisasi masyarakat agama. Kalau politik hanya mengurusi urusan-urusan yang bersifat publik, namun agama mengurusi tidak hanya publik tetapi juga individual. Lebih jauh dari itu Kuntowijoyo juga menegaskan kalau politik hanya jangka pendek, namun agama jangka panjang. Politik berujung pada kekuasaan sementara agama berujung ke waliyullah. Pemikiran ini tentu mampu dijadikan refleksi pijakan bagi ormas agama agar tetap berjalan pada koridor khittah masing-masing.

Masa Depan NU

Salah satu kecemasan kita hari ini adalah bagaimana memastikan bahwa NU tetap bisa menjaga jarak dari praktik politik praksis. Hal ini tentu menjadi tantangan nyata yang tengah dihadapi oleh NU saat ini. Setidaknya ada dua dilematis mengapa NU tidak bisa murni menjaga jarak dari pergumulan politik praksis. Alasan pertama didasarkan pada alasan historis. Sementara alasan yang kedua didasarkan pada perilaku dan pemikiran elit di tubuh NU sendiri.

Pada konteks historis NU memang pernah menjadi partai politik dan mengikuti pemilu kala itu. Euphoria NU ketika menjadi partai peserta pemilu pemenang tahun 1955 telah memberikan dorongan agar NU tidak bisa lepas dari pergumulan itu. Rasa dan warna ketika kader-kader NU menduduki jabatan politik kala itu selalu terlintas dan masih ada sampai saat ini.

Di samping itu ialah alasan perilaku elit di mana peranannya turut berpengaruh dalam memobilisasi simpatisannya. Walaupun dalam muktamar kemarin dengan terpilihnya KH Cholil Staquf telah berkomitmen untuk menjaga jarak dari politik praksis, namun ini adalah tantangan besar apakah ini bisa dilakukan?

Pernyataan KH Cholil Staquf ketika terpilih menjadi Ketua Umum PBNU saat ini yang berkomitmen untuk menjaga marwah NU dari pergulatan politik praksis adalah suatu kesadaran besar. KH Cholil Staquf sadar betul bahwa NU masih ada rasa, warna, dan kedekatan dengan pergumulan itu. Untuk itulah beliau hadir untuk membawa kapal besar ini agar tidak terlalu dalam terjerumus dalam lubang pusaran kekuasaan.

Tentu yang menjadi harapan kita semua bagaimana NU sendiri bisa memastikan bahwa dalam era kontemporer khususnya menjelang perhelatan pemilihan presiden 2024 apakah NU bisa menahan diri? Pertanyaan ini menjadi refleksi dan renungan bagi kita semua agar organisasi besar ini tetap istiqomah lahir sesuai jati dirinya sehingga memainkan peranan yang sesuai dengan fungsinya sebagai ormas agama.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya