Antikritik dan Mispersepsi Membaca Kritik

Mahasiswa, kolomnis
Antikritik dan Mispersepsi Membaca Kritik 10/12/2021 534 view Politik fiscuswannabe.web.id

Saat ini perjalanan demokrasi di Indonesia agaknya sedang tertatih-tatih. Pasalnya, dalam democracy index 2020 kualitas demokrasi Indonesia dinilai menurun. The Econimist Intelligence unit memindahkan Indonesia dari posisi ke-85 (2019) menjadi posisi ke-102, anjlok 17 peringkat.

Dalam catatannya, skor posisi ini adalah yang terendah dalam 14 tahun terakhir (Kompas, 7/11/2021). Ditengarai, terdegradasinya kualitas demokrasi di Indonesia tak lepas dari faktor utama yakni raibnya kemerdekaan sipil berupa menurunya indeks kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Menurunya indeks kebebasan berekspresi dan berpendapat, salah satunya yang menyebabkan terjadinya penurunnya kualitas demokrasi disebabkan oleh fenomena pembungkaman kritik. Wacana tentang fenomena pembungkaman kritik akhir-akhir ini menjadi kian mengemuka tatkala publik dipertontonkan dengan praktik kriminalisasi terhadap para pengkritik dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik.

Dalam praktiknya kriminalisasi terhadap para pengkritik cenderung dilakukan oleh penguasa, pemodal, koorporasi (pemilik kepentingan) yang merasa terusik oleh kritikan. Publik tentu tidak lupa akan kasus seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari yang dipenjara setelah mengeluhkan pelayanan rumah sakit di media sosial, atau aktivis Muhammad Arsyad yang dijerat UU ITE lantaran dituduh mencemarkan nama baik seorang politisi di media sosial (Kompas, 16/02/2021). Belum terhitung kasus-kasus lain semisal penghapusan mural, perburuan pelaku dokumentasi, penangkapan kritik kebijakan PPKM hingga penangkapan mahasiswa yang membentangkan poster aspirasinya di depan presiden (Tirto id. 14/9/2021).

Tak ayal persoalan ini bermuara pada menguapnya kepercayaan publik terhadap para penguasa. Publik bepersepsi bahwa para penguasa cenderung berwatak antikritik dan baperan ketika dikritik.

Persoalan ini di satu sisi menimbulkan kecemasan dan sisi lain pertanyaan bagi kita. Kecemasan, sebab pembungkaman terhadap kritik akan merobohkan konstruksi demokrasi berupa kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sudah kita nikmati kembali sejak era reformasi. Pertanyaan, sebab kita bertanya-tanya, kira-kira apa penyebab masifnya fenomena antikritik di kalangan penguasa.

Teori Tradisional

Hemat penulis, dalam praktik berdemokrsi saat ini, para penguasa cenderung mispersepsi atau salah menangkap makna kritik yang disampaikan. Dalam usaha membaca dan memahami kritikan, para penguasa terjebak dalam kerangkeng berpikir teori tradisional.

Secara teoritis, teori tradisional adalah aliran pemikiran yang dianggap ideologis yang eksklusif. Keberadaan teori tradisional ini berusaha ditentang oleh teori kritis yakni aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik, hasil pemikiran lima tokoh mazhab Fankfurt yakni Herbert Marcuse, Theodor Andofno, Max Horkheimer, Walter Benjamin dan Erich Fromm.

Dalam pandangan Horkheimer, ada tiga hal yang menjadikan teori tradisonal dianggap sebagai teori ideologis yang ekslusif. Pertama, teori tradisional melihat dan memahami realitas seperti apa adanya, tanpa bertanya secara kritis mengapa realitas itu bisa terjadi. Kedua, teori tradisional lebih berpikir ahistoris dalam melihat dan memahami masyarakat. Teori ini hanya memutlakan pada ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya juru selamat dan lupa bahwa perkembangan historis juga terut menentukan. Ketiga, memisahkan antara teori dan praksis. Teori ini tidak berpikir bagaimana teorinya dapat menghasilkan kesadaran untuk mempengaruhi dan mengubah realitas (Sholahudin, 2020:79).

Dalam fenomena pembungkaman kritik, para penguasa cenderung melihat perjalalan penyelenggaraan negara apa adanya, tanpa bersikap kritis dan skeptis untuk meninjau persoalan-persoalan krusial semisal ketidakadilan, korupsi, kolusi nepotisme, dan diskriminasi yang menggerogoti praktik penyelenggraan negara. Dalam persepsi para penguasa, penyelenggaran negara telah berjalan sesuai dengan koridornya.

Para penguasa lalu membangun narasi dan memiliki paradigma bahwa sikap menerima dan mendukung penyelenggraan negara merupkan sikap yang objektif dan netral. Atas dasar paradigma itu, kritik terhadap penyelenggraan negara akan dibaca sebagai sebuah ancaman yang menggugah sikap obketif dan netral yang telah dibangun sehingga konten kritik tersebut perlu diberangus dan pelaku kritik mesti dikriminalisasi.

Kemudian, dengan pola pikir ahistoris, para penguasa kemudian menjadikan UU ITE sebagai satu-satunya parameter undang-undang membaca dan mencerna makna kritikan. Sudut pandang yang sempit ini membuat makna kritikan menjadi kabur. Semangat perubahan, solidaritas sosial, dan anjuran moral etis yang sejatinya merupakan intensi dan motivasi sebuah kritikan yang bahkan secara sosial-historis telah melekat secara inheren dalam diri bangsa Indonesia, oleh para penguasa justru disederhanakan dengan pasal-pasal UU ITE.

Situasi menjadi semakin runyam tatkala mispersepsi tersebut dipertegas dengan keberadaan pasal-pasal karet dalam UU ITE. Keberadaan pasal-pasal karet itu membuka kemungkinan bagi penguasa untuk menafsirkan suatu kritikan sebagai bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik. Alhasil, fleksibelitas UU ITE pun dimanfaatkan oleh para penguasa untuk memberangus kritik dan memperkarakan para pengkritik.

Selanjutnya, cara berpikir teori tradisonal yang memisahkan teori dan praktik pada gilirannya akan berpengaruh buruk terhadap pengambilan kebijakan. Dengan dibuatnya UU ITE yang berisi sejumlah pasal karet, dalam praktiknya UU itu justru kurang berdaya aplikatif dan transformatif. UU ITE yang dibuat belum sampai pada taraf membangun kesadaran publik akan pentingnya kebebasan berekspresi dan berpendapat yang bertanggung jawab (daya transformatif) tetapi sebaliknya, malah dijadikan alat untuk memberangus kritik yang justru mencederai semangat kebebasan berekspresi dan berpendapat itu sendiri.

Pentingnya Kesadaran Kritis

Hemat penulis, membangun kesadaran kritis melalui teori kritis dapat menjadi opsi solutif untuk meminimalisasi persoalan ini. Teori kritis sejatinya muncul sebagai respon terhadap kelemahan dan kegagalan teori tradisional.

Teori tradisional dinilai gagal dalam membangun kesadaran yang bisa mempengaruhi dan mengadakan perubahan terhadap realitas yang penuh dengan ketimpangan dan ketidakadilan (Sholahudin, 2020:80). Sikap curiga dan kritis terhadap kemapanan realitas, menempatkan realitas sosial dalam praksisnya, mengkolaborasikan aspek terotitis dan prasis serta aksentuasi penilaian berdasarkan reflektif dan kritik merupakan karakteristisk utama dari teori kritis.

Dalam kerangkeng berpikir teori kritis, kita diajak untuk selalu kritis dan skeptis terhadap praktik penyelenggaraan negara. Baik elite maupun akar rumput, sama-sama mengemban tugas untuk mengontrol dan mengawal praktik penyelenggaraan negara agar berjalan sesuai dengan koridornya.

Di samping itu, dengan membaca dan memahami konteks sosial masyarakat, pada gilirannya para penguasa akan memiliki sudut pandang yang luas dan mendalam akan makna sebuah kritik sehingga dapat menerima dan bersikap terbuka terhadap kritikan. Kritikan bukan hanya dibaca dalam terang UU ITE melainkan dimaknai secara luas sebagai bagian dari aspirasi publik yang mesti didengarkan.

Secara teoritis, melalui UU 1945 pasal 28 serta UU No. 9 tahun 1998, konstitusi kita secara jelas dan tegas menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hemat penulis, wujud konkretisasi dari amanat konstitusi ini salah satunya adalah dengan kritik.

Kritik merupakan salah satu aspek fundamental dalam demokrasi yakni kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam hal ini kritik adalah salah satu mekanisme yang bisa digunakan publik untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan, agar benar-benar berkiblat dan bermuara pada kebaikan bersama. Melalui kritik, mekanisme check and balances dalam penyelenggraan negara dapat berjalan optimal.

Masyarakat pun mesti bijaksana dalam mengungkapkan kritik. Kritik dengan bahasa sarkastis, nirsubstansi, dan asal bunyi tentu tidak dibenarkan. Sebaliknya, kritik dengan akal sehat, data valid, motif moral, dan bahasa santun, mesti terus dibudayakan dalam alam demokrasi kita. Jangan sampai ungkapan “antikritik”, “antidemokrasi”, bahkan “kriminalisasi” yang disuarakan akar rumput justru menjadi dalih untuk bersembunyi di balik kata-kata sarkastis dan argumentasi nirsubstansi yang selalu disuarakan ketika mengkritik.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya