Ancaman dan Peluang Bonus Demografi

penulis lepas
Ancaman dan Peluang Bonus Demografi 06/09/2021 58 view Ekonomi Alinea.id

“Jumlah penduduk dan struktur umur penduduk mempengaruhi potensi ekonomi negara, momentum bonus demografi bagaikan buah simalakama, dapat memberikan keuntungan tetapi dapat juga memberikan kerugian.”

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebesar 271 juta jiwa, tahun 2025 sebesar 284,8 juta jiwa, tahun 2030 sebesar 296,4 juta jiwa dan tahun 2035 sebesar 305,6 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk secara keseluruhan tersebut diikuti dengan terjadinya pertambahan penduduk kelompok umur usia produktif. Berdasarkan data itu BPS mengatakan bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2030, Indonesia akan mengalami fenomena bonus demografi.

Bonus demografi adalah fenomena terjadinya peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) secara signifikan dan rasionya terhadap jumlah penduduk usia non produktif cukup tinggi. Fenomena bonus demografi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada indikator ketergantungan/beban ketergantungan, yaitu jumlah penduduk usia produktif yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif akan menurunkan tingkat ketergantungan. Pada masa bonus demografi, persentase penduduk usia produktif diperkirakan akan mencapai 70 persen dibandingkan dengan usia non produktif yang hanya sekitar 30 persen (BPS).

Ekonom dan demographer Unviersitas Harvard, David Bloom, mengatakan bahwa saat jumlah penduduk usia produktif/usia kerja lebih besar dibandingkan dengan populasi penduduk usia nonproduktif maka akan muncul peluang peningkatan produktivitas dan tingkat konsumsi penduduk usia produktif. David Bloom juga mengatakan bahwa jika bonus demografi ditanggapi dengan kebijakan pemerintah yang efektif, dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tidak hanya Bloom, banyak kalangan yang menyatakan bahwa bonus demografi adalah saat keemasan suatu bangsa untuk menjadi negara besar yang maju dalam pembangunan.

Dalam menyongsong bonus demografi, pemerintah Indonesia akan dihadapkan pada dua pilihan: sukses atau gagal memanfaatkan bonus demografi dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi bagaikan buah simalakama, jika pemerintah mampu menyikapinya dengan bijak, akan memberikan keuntungan. Jika tidak menyikapinya dengan bijak, maka akan menimbulkan dampak buruk. Mengantisipasi dampak buruk dari ledakan jumlah penduduk usia produktif tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah bijak dalam bidang ketanagakerjaan, kependudukan, peningkatan sumber daya manusia, pendidikan, teknologi informasi, dan komunikasi.

Dari sisi ketenagakerjaan, menghadapi bonus demografi pemerintah harus sukses dalam meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Tidak cukup sampai di situ, kualitas pekerja juga harus turut serta ditingkatkan.

Penting untuk meningkatkan kualitas pekerja karena mayoritas kompetensi tenaga kerja nasional berlatar belakang pendidikan tamatan SD-SMP. Biasanya kompetensi tenaga kerja yang hanya lulusan SD-SMP berkonsentrasi dan banyak terserap di industri padat karya. Peningkatan kompetensi para pekerja dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan di balai latihan kerja. Cara lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengencarkan program pelatihan kewirausahaan dan merangsang masyarakat agar memiliki jiwa kewirausahaan, sehingga akan muncul wirausahaan baru.

Pada sektor kependudukan, tindakan pengendalian jumlah penduduk harus dapat direalisasikan oleh pemerintah. Begitu juga dengan penurunan angka kelahiran total (rata-rata jumlah anak per wanita) dari 2,6 menjadi 1,5 yang berarti total kelahiran bayi dari seorang wanita maksimal sebanyak tiga bayi menjadi maksimal dua bayi yang dilahirkan.

Pengendalian tingkat kelahiran mengakibatkan jumlah anak dalam satu keluarga tidak banyak, sehingga memberikan kesempatan bagi kaum ibu dalam memanfaatkan waktu untuk bekerja, karena tidak terfokus dalam hal merawat anak saja. Ibu yang bekerja dapat menambah pendapatan keluarga dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga dari segi finansial.

Pada sisi pembangunan SDM berkualitas, pemerintah harus sukses dalam meningkatkan kualitas penduduk melalui pembangunan keluarga. Mampu merealisasikan kepedulian penduduk, dalam hal ini keluarga dibimbing agar memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan bayi saat masih dalam kandungan hingga 730 hari kehidupan setelah dilahirkan agar diusahakan memperoleh Air Susu Ibu (ASI). Ketelatenan orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi hingga memperhatikan tumbuh kembangnya tentu membuat bayi menjadi pribadi yang sehat, imun, dan berkualitas.

Tak kalah penting adalah pada sektor pendidikan, peningkatan kualitas pada bidang pendidikan harus dilakukan oleh pemerintah. Penting untuk merealisasikan pendidikan wajib belajar hingga 12 tahun. Pengembangan dan perbaikan kurikulum pendidikan juga harus menjadi perhatian.

Kurikulum harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan arah pasar kebutuhan tenaga kerja di masa depan serta diaplikasikan dengan benar kepada para siswa. Sehingga, siswa akan mengerti dan memahami minat, kemampuan serta bakatnya dalam memilih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bidang pendidikan menjadi salah satu penilaian dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh sebab itu, jika program tersebut dilakukan dengan baik dan berkesinambungan bisa ikut andil dalam mensukseskan bonus demografi

Seiring dengan perkembangan zaman, maka sektor teknologi infomasi dan komunikasi juga perlu mendapatkan perhatian. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata hingga ke daerah pinggiran harus dapat terwujud. Persaingan antar negara bukan lagi persaingan dengan senjata api melainkan persaingan menggunakan teknologi. Ada istilah, “Siapa yang menguasai informasi dan teknologi akan menguasai dunia.” Infrastruktur TIK yang berkualitas memediasi para generasi muda untuk dapat berkompetisi dengan negara lain.

Bonus demografi adalah momentum yang tepat untuk mencapai puncak kejayaan pembangunan bangsa. Jika negara tidak mampu mengantisipasi, maka bangsa Indonesia akan mengalami ledakan angka pengangguran dan minimnya kesempatan kerja akibat proporsi yang tidak seimbang antara jumlah angkatan kerja dengan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Bonus demografi hanya terjadi sekali dalam sejarah peradaban suatu negara, gagal dalam mencapainya akan menjadi sejarah yang buruk bagi Indonesia. Meskipun saat ini pandemi Covid-19 menyita perhatian pemerintah, tetapi ada baiknya pemerintah juga tetap memperhatikan fenomena bonus demografi. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam mencapai bonus demografi.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya