Catatan Redaksi: Ketika Virtual Police Menambah Remuk Demokrasi

Admin The Columnist
Catatan Redaksi: Ketika Virtual Police Menambah Remuk Demokrasi 07/03/2021 98 view Catatan Redaksi Yuli Isnadi

Setiap pekan The Columnist menyajikan tulisan dari meja redaksi dengan mengangkat isu publik yang tengah berkembang dan patut diperbincangkan.

Kali ini catatan redaksi ditulis oleh Bung Yuli Isnadi membahas mengenai polisi virtual yang baru saja diterapkan pemerintah. Disampaikan secara ringan, namun membawa pesan penting khususnya bagi para milenial.

Selamat membaca !

Virtual police telah mulai beroperasi. Sudah dua belas akun media sosial mendapat direct message berisi peringatan dari unit khusus tersebut (Republika, 25/02/21). Pengawasan siber ini dipercaya pemerintah akan mampu meredam perilaku buruk masyarakat dalam bermedia sosial. Apakah benar demikian? Saya sendiri memiliki keyakinan berbeda.

Masyarakat Indonesia memiliki dua persoalan sekaligus dalam kehidupan virtualnya. Persoalan pertama adalah terkait perilaku bermedia sosial yang buruk seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan rasisme yang berbuntut tuntutan hukum. Sedangkan persoalan kedua adalah tidak sehatnya pertumbuhan demokrasi, terutama terkait kebebasan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Dan virtual police tidak akan mampu menyelesaikan persoalan pertama, dan malah memperburuk persoalan kedua.

Saling hina menggunakan SARA di media sosial yang berujung saling tuntut memang masif beberapa tahun terakhir. Persoalan ini bukanlah sim salabim muncul begitu saja. Ia sebetulnya persoalan hilir. Ada persoalan hulu yang lebih fundamental yang menyebabkan persoalan ini terjadi.

Carut-marut kehidupan sosial, politik, dan hukum merupakan penyebab terciptanya perilaku buruk dalam bermedia sosial. Relasi antar umat beragama dan etnis yang belum sepenuhnya harmonis dieksploitasi oleh sejumlah politisi untuk mendulang suara di pemilu dan pilkada. Masyarakat lalu terjerumus dalam situasi sulit. Sebagian masyarakat seolah dipaksa untuk saling hina dan baku hantam demi membela jagoan atau patron politiknya. UU ITE yang multi tafsir kemudian membuat sebagian mereka menjadi amat gemar membuat aduan ke kepolisian, atas alasan pencemaran nama baik, ujaran kebencian atau SARA.

Abu Janda dan Ambroncius, misalnya. Penggunaan isu agama dan etnis secara berlebihan pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Pilpres 2019, dan hingga pasca Pilpres 2019 telah mengondisikan mereka untuk terlibat baku hantam menggunakan SARA di media sosial untuk kemudian berakhir pada persoalan hukum. Sebelumnya Ahmad Dhani hingga Ustad Maaher At-Thuwailibi telah pula mengalami hal serupa.

Persoalan hulu inilah yang sebetulnya harus diselesaikan pemerintah. Memperbaiki relasi kehidupan beragama dan etnis, menghentikan pengeksploitasian keduanya untuk kepentingan jangka pendek, serta merevisi UU ITE yang multi tafsir, adalah jauh lebih esensial dibanding membentuk virtual police. Karena persoalan-persoalan tersebutlah yang menciptakan perilaku buruk masyarakat dalam bermedia sosial.

Akan tetapi persoalannya tidak di situ saja. Virtual police bukan hanya menghabiskan anggaran negara tanpa mampu menyelesaikan persoalan. Kebijakan ini juga berkemungkinan menghambat pertumbuhan demokrasi yang dalam beberapa waktu terakhir stagnan.

Pertama, unit khusus ini berpotensi dipolitisir penguasa. Benar bahwa tujuannya adalah preventif, mencegah masyarakat saling caci dan saling tuntut. Tapi ia juga bisa digunakan untuk membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. Karena di samping definisi “kritikan yang tidak akan ditindak secara hukum” menurut pemerintah itu belum jelas batasannya, penangkapan sejumlah aktivis gerakan #reformasidikorupsi dan Tolak Omnibus Law meninggalkan parasangka di benak masyarakat. Sebelum virtual police dibentuk saja gairah pemerintah membungkam suara kritis sudah tinggi, apalagi ketika virtual police selesai dibentuk. Pemerintah dapat menjadi lebih beringas lagi.

Kedua, ada kemungkinan menguatnya expertocracy. Sebuah kondisi di mana kekuasaan terbesar dipegang oleh para pakar dan ilmuwan, bukan rakyat seperti yang dikehendaki demokrasi. Sebagaimana diberitakan, virtual police meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE dalam proses pemberian peringatan (Republika, 25/02/21). Jika menurut para pakar ini sebuah postingan melanggar hukum, maka si pemilik akun akan mendapat peringatan. Tentunya peringatan ala virtual police ini menimbulkan rasa takut bagi si pemilik akun. Padahal bisa jadi postingan itu adalah bentuk penggunaan hak politik si pemilik akun. Dengan kata lain, virtual police dapat mengganti daulat rakyat menjadi daulat pakar. Negara dijalankan atas maunya pakar, bukan maunya rakyat.

Oleh sebab itu, virtual police merupakan kebijakan yang kurang tepat. Ia tidak hanya akan gagal meredam perilaku buruk masyarakat dalam bermedia sosial, tetapi juga berkemungkinan menambah remuk demokrasi. Jadi di satu sisi masyarakat tetap saling hantam dan tuntut, sedangkan di sisi lain kebebasan berpendapat mungkin akan menyempit dan negara dijalankan menurut daulatnya para pakar. 

Sebuah mimpi buruk yang sempurna. Sungguh.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya