Alternatif Demokrasi di Indonesia dalam Pemikiran Mohammad Hatta

Mohammad Hatta, salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dikenal tidak hanya sebagai seorang negarawan tetapi juga seorang pemikir yang kritis terhadap konsep-konsep demokrasi Barat. Salah satu kritik tajamnya ditujukan pada kapitalisme yang berkembang setelah Revolusi Prancis.
Menurut Hatta, meskipun demokrasi politik memberikan kebebasan dalam memilih pemimpin, itu tidak serta-merta membawa kemerdekaan sejati bagi rakyat, terutama jika sektor ekonomi masih dikuasai oleh segelintir pihak. Dalam pandangan Hatta, demokrasi yang hanya berfokus pada aspek politik tanpa disertai demokrasi ekonomi tidak akan menciptakan kesejahteraan. Rakyat perlu memiliki kendali atas sumber daya ekonomi agar kedaulatan yang mereka miliki dalam ranah politik dapat terwujud secara penuh.
Hatta menentang keras praktik monopoli ekonomi yang kerap terjadi di bawah sistem kapitalisme. Ia percaya bahwa distribusi kekayaan dan kontrol atas sumber daya alam harus berada di tangan rakyat secara kolektif, bukan hanya dimiliki oleh segelintir elit yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri.
Hatta berpendapat bahwa ketidakadilan ekonomi akan berujung pada ketidakadilan politik, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah hanya berpihak pada para pemilik modal. Dalam konteks ini, Hatta melihat individualisme yang menjadi fondasi banyak negara barat sebagai hambatan utama bagi terciptanya kedaulatan rakyat. Individualisme yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kolektif, menurut Hatta, akan selalu mengarah pada sistem yang menindas mayoritas rakyat demi keuntungan segelintir elit.
Demokrasi Ekonomi: Gagasan Hatta untuk Indonesia
Dalam upayanya untuk menciptakan demokrasi yang lebih adil, Hatta memperkenalkan konsep demokrasi ekonomi. Ia menegaskan bahwa alat-alat produksi seperti tanah dan sumber daya alam harus dikelola secara kolektif, bukan dimiliki atau dikendalikan oleh individu. Hatta menilai bahwa praktik ekonomi yang berorientasi pada keuntungan individu hanya akan memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam pandangannya, sistem ekonomi yang ideal adalah yang berlandaskan pada semangat gotong royong dan kebersamaan, dua nilai yang sangat melekat dalam budaya Indonesia. Sistem ini tidak hanya mencerminkan semangat kolektif yang telah ada di masyarakat Indonesia sejak lama, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya kesejahteraan rakyat.
Salah satu implementasi nyata dari gagasan demokrasi ekonomi Hatta adalah koperasi. Bagi Hatta, koperasi adalah manifestasi dari nilai-nilai kolektivitas yang dapat memperkuat tatanan ekonomi rakyat. Dalam pidatonya yang terkenal, "Koperasi: Jembatan ke Demokrasi Ekonomi", Hatta menekankan bahwa koperasi bisa menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Melalui koperasi, masyarakat bisa belajar untuk saling tolong-menolong, bertanggung jawab, dan percaya diri dalam mengelola aset bersama. Hal ini, menurut Hatta, akan memperkuat fondasi demokrasi politik dan sosial di Indonesia. Dengan kata lain, koperasi adalah alat untuk membangun kekuatan ekonomi yang pada gilirannya akan mendukung kedaulatan politik rakyat.
Kritik Hatta terhadap Individualisme Barat
Demokrasi Barat, yang sering kali didasarkan pada hak-hak individu dan kebebasan pribadi, menurut Hatta, tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang lebih kolektif. Individualisme yang mengutamakan kepentingan pribadi sering kali menyebabkan ketidakadilan sosial, karena dalam praktiknya, mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi juga akan menguasai kekuasaan politik. Hatta percaya bahwa sistem ekonomi yang berorientasi pada individu hanya akan menciptakan oligarki, di mana segelintir elit mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Hatta menganggap bahwa demokrasi sejati harus mencakup demokrasi ekonomi, di mana seluruh rakyat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan alat produksi.
Selain itu, Hatta mengkritik konsep kebebasan individual yang menjadi dasar bagi demokrasi Barat. Menurutnya, kebebasan semacam itu pada akhirnya hanya akan melindungi kepentingan kelompok tertentu yang sudah kuat secara ekonomi. Dalam konteks Indonesia, Hatta berpendapat bahwa kebebasan politik yang tidak diiringi oleh kebebasan ekonomi hanya akan menguntungkan kaum kapitalis, yang pada akhirnya akan memanipulasi sistem politik untuk menjaga kepentingan mereka. Demokrasi politik yang hanya berfungsi sebagai pelindung bagi kekuasaan modal, bagi Hatta, bukanlah demokrasi yang sejati.
Tantangan Demokrasi Indonesia Saat Ini
Meskipun konsep-konsep yang diusung oleh Mohammad Hatta masih relevan, kenyataan di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan merata. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini adalah korupsi. Korupsi yang sudah mengakar dalam sistem pemerintahan tidak hanya menggerogoti anggaran negara, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Praktik korupsi yang melibatkan para elit politik dan ekonomi membuat banyak kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat justru lebih menguntungkan segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.
Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar juga menjadi salah satu tantangan besar dalam demokrasi Indonesia. Meski ada pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, banyak masyarakat yang tidak merasakan manfaatnya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin mencolok, terutama di kota-kota besar, di mana orang-orang yang memiliki akses terhadap modal dan pasar semakin menguasai perekonomian. Ekonom Faisal Basri menyoroti bahwa krisis keadilan sosial di Indonesia masih jauh dari teratasi, karena banyak kebijakan ekonomi yang cenderung lebih menguntungkan segelintir elit daripada rakyat banyak.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan juga masih sangat minim. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang menurut banyak pihak, dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Yohanes Taryono, menegaskan bahwa DPR sebagai representasi rakyat harus lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses legislasi. Namun, kenyataannya, banyak kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat, yang justru lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Kebutuhan Akan Reformasi Demokrasi
Kenyataan bahwa demokrasi Indonesia masih jauh dari cita-cita awal untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Para pakar seperti Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan Dr. Andreas Harsono menekankan bahwa reformasi struktural yang mendalam diperlukan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Reformasi ini tidak hanya mencakup pemberantasan korupsi, tetapi juga memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan serta memperbaiki sistem ekonomi yang lebih inklusif.
Dr. Harsono, dari Human Rights Watch, juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah agar kepercayaan masyarakat bisa terbangun kembali. Ia percaya bahwa hanya dengan reformasi yang sungguh-sungguh, demokrasi Indonesia bisa berkembang dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Jalan Menuju Demokrasi yang Lebih Adil
Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Pertama, perlu adanya komitmen kuat dari pemerintah dan semua pihak untuk memberantas korupsi secara sistemik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan harus ditingkatkan, baik melalui mekanisme musyawarah maupun melalui partisipasi aktif dalam proses legislasi.
Demokrasi yang sehat juga membutuhkan distribusi kekayaan yang lebih adil. Sistem ekonomi yang lebih inklusif, seperti yang diusulkan Hatta melalui konsep koperasi, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang ada saat ini. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki kedaulatan politik tetapi juga kedaulatan ekonomi, sehingga demokrasi bisa benar-benar berfungsi untuk kesejahteraan rakyat.
Mohammad Hatta telah memberikan landasan pemikiran yang kuat mengenai pentingnya demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Meskipun tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang ideal masih banyak, reformasi yang serius dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial dapat membawa Indonesia menuju demokrasi yang lebih adil dan merata. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, seperti yang diajarkan Hatta, Indonesia bisa mengatasi individualisme yang merusak dan membangun sistem demokrasi yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Artikel Lainnya
-
155318/02/2021
-
94010/09/2020
-
428113/07/2020
-
Joker Main Mata: Penegak Hukum Lempar Batu
178019/07/2020 -
Mengurai Mitos Gerakan Mahasiswa Angkatan ‘66: Agent of Change?
110210/04/2022 -
Pertarungan Keras Pemilu 2024: King Maker vs King Maker
58608/10/2022