Menyoal Sistem Patron-Klien di Indonesia

Plt.Ketua Umum Garbi Jogja
Menyoal Sistem Patron-Klien di Indonesia 01/09/2021 181 view Politik merdeka.com

Setelah melihat baliho-baliho para tokoh politik yang bertebaran di sepanjang ruas jalan negeri ini, entah mengapa tiba-tiba satu pertanyaan penting terbersit di pikiran saya. Apakah sistem patron-klien di negeri ini masih tumbuh subur? Bukankah Indonesia telah masuk ke dalam sistem demokrasi yang seharusnya mampu meminimalisasi anasir-anasir patron-klien di dalam pentas politik Indonesia?

Suka atau tidak, setelah jatuhnya rezim orde baru dan kemudian digantikan dengan rezim reformasi bisa dikatakan tidak semua hal berubah. Selalu ada saja hal-hal yang sukar untuk diubah atau perlu waktu untuk mengubahnya. Salah satunya adalah sistem patron-klien.

Sebelum tulisan ini menjawab pertanyaan apakah sistem patron-klien di negeri ini masih tumbuh subur, saya perlu mengajak pembaca sekalian untuk melacak definisi dari istilah “patron” dan “klien” dan bagaimana istilah tersebut bisa masuk ke dalam kosa-kata politik di Indonesia.

Dominic A .Bearfield mencoba untuk menjabarkan definisi dari istilah patron melalui perspektif ilmu antropologi dan politik. Dalam ilmu antropologi disebutkan, "patronage have focused on the focused on the relationship between patron and client". Sedangkan di dalam ilmu politik patronage dimaknai sebagai, "it is assumed that the nature of this kinship, or the thing that initially draws client to patron or patron to client, is the political party or machine" (dalam Lesmana, 2017:207). Definisi “klien” pada frasa patron-klien merupakan kriteria distributif dukungan pemilihan yang membedakan sifat klien dari strategi politik berorientasi material berupa proyek, pemberian barang, donatur yayasan, kepada komunitas pemilih (Lesmana, 2017:209).

Selaras dengan penjabaran sebelumnya, Onghokham menjelaskan bahwa dalam hubungan patron-klien, patron akan berusaha untuk mengumpulkan harta agar selalu dihargai oleh klien nya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya korupsi. Prestise sangat penting bagi patron agar selalu dijunjung oleh klien nya.

Selain itu, patron juga harus selalu menyediakan pekerjaan bagi kliennya yang biasanya adalah saudaranya. Hal ini dikarenakan klien menganggap patronnya sebagai orang yang “mampu” dalam segala hal, termasuk juga mencarikan pekerjaan (dalam Mochtar Lubis dan James C.Scott,ed.,1995:122).

Senada dengan Onghokham, Jhon Laird, politikus Amerika dalam sebuah tulisannya yang berjudul Money Politics, Globalization, and Crisis: The case of Thailand menjelaskan bahwa patron-klien pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun jaringan pengaruh yang mendatangkan banyak kerugian bagi bangsa dan negara karena patron-klien berarti memberi uang dalam rangka memperoleh kesempatan untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi melalui dukungan politik yang diberikan oleh pejabat. Sistem ini lebih berbahaya jika telah merasuk dalam semua segi kehidupan negara karena akan melibatkan pelanggaran hukum.

Patron-Klien, Apakah Masih Tumbuh Subur?

Jika kita mencari jejak sejarah sistem patron-klien maka kita akan temukan benih-benihnya sejak masa kerajaan. Benih-benih sistem patron-klien tersebut ada di dalam aturan-aturan yang dibuat oleh raja pada saat itu. Sebut saja seperti pemberlakuan aturan membayar upeti kepada Raja.

Aturan pemberian upeti ini diberlakukan terhadap tanah-tanah luas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada masa itu, tanah-tanah yang luas adalah milik raja, sehingga rakyat yang menggarap tanah tersebut harus menyerahkan pajak, sewa, dan upeti. Upeti yang dipungut tersebut sebagian diserahkan kepada raja dan sebagian lagi diserahkan kepada pembesar dan pangeran.

Tentu, pada saat aturan ini diberlakukan, masyarakat tidak menganggap hal tersebut adalah tindakan yang salah melainkan sebagai bentuk kewajiban kepada raja. Namun, kebiasaan inilah yang pada akhirnya membentuk feodalisme pada diri masyarakat yang menjadi dasar dari terbentuknya sistem patron-klien.

Sistem patron-klien menemukan momentumnya ketika masa orde baru. Pada masa orde baru, sistem patron-klien dimaknai sebagai sistem yang menunjukkan hubungan antara pengusaha dan politikus. Barr menggambarkan peran pengusaha hanya sebagai supporting system belaka dari jejaring politik dan ekonomi. Ia menambahkan hal ini disebabkan karena pada saat itu pemerintah dihadapkan pada satu persoalan yaitu kekurangan modal, sehingga pemerintah memberikan bantuan insentif kepercayaan kepada swasta (pengusaha) untuk berkerja-sama dengan pemerintah (dalam Muhammad Ali Azhar,2012:43).

Masa orde baru adalah masa dimana hubungan antara negara dan swasta sangat harmonis. Pada masa itu modal, kontrak, konsesi, dan kredit diberikan negara secara langsung kepada para pengusaha dan di saat inilah relasi patron-klien antara para pengusaha dan politikus juncto birokrat terbentuk.

Dengan kapital yang berlebih, para pengusaha menjadi aktor-aktor belakang layar yang mengendalikan para politikus juncto birokrat dalam mengatur langkah taktis sebuah negara. Setelah orde baru tumbang Indonesia memasuki masa reformasi.

Berbeda dengan masa orde baru yang hanya menjadikan para pengusaha sebagai pembantu dari balik layar negara, masa reformasi membuat para pengusaha mencuat ke publik sebagai lakon-lakon utama dalam negara. Tentu masuknya pengusaha ke dalam dunia politik ada hal yang wajar, tetapi bersama dengan itu menghadirkan problem baru.

Menurut koordinator Indonesian Corruption Watch, Ade Irawan, ia menilai selama ini kedudukan para pengusaha dalam politik sering disalahgunakan untuk memperluas kepentingan bisnisnya, seperti memperluas akses serta pasar bisnis. “Ketika menjadi politikus, orientasinya beda dengan usaha. Harus putus hubungan dengan bisnis. Apalagi menggunakan kekuasaan politik untuk bisnis. Jangan sampai kekuasaan bisnis itu untuk bisnis,” tegasnya (Republika.co.id,16/04/2015).

Tentu pernyataan dari koordinator ICW tersebut mengingatkan kita pada kasus-kasus korupsi besar yang pernah menggemparkan Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin.

Masih segar diingatan kita bagaimana ia melalui perusahaannya PT Permai Group menerima gratifikasi dari proyek sarana Olahraga Terpadu Hambalang. Selain itu, pernyataan ini juga membawa kita kembali untuk bernostalgia dengan satu film dokumenter berjudul “Sexy Killer”. Film yang diproduksi oleh Watchdoc ini berhasil memotret bagaimana gurita bisnis para penguasa yang juga adalah pengusaha atau pun sebaliknya pengusaha yang juga adalah penguasa.

Dari pelbagai hal yang telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya, kita bisa merasakan bahwa sejatinya sistem patron-klien masih tumbuh subuh di negeri kita tercinta ini. Lalu, apa penyebab hal ini masih terus berlangsung?

Setidaknya ada tiga sebab mendasar yang menyebabkan hal ini masih terus berlangsung. Pertama, belum adanya sistem yang dibuat untuk meminimalisasi konflik kepentingan di dalam diri pengusaha yang juga adalah penguasa. Kedua, gagalnya demokratisasi di tubuh partai politik. Ketiga, belum adanya Undang-undang yang mengatur tentang keuangan partai politik.

Lantas, kapankah kita akan memperbaiki ketiga hal ini? Bukankah ini saat yang tepat untuk memperbaiki hal-hal yang esensial dalam demokrasi Indonesia? Setelah 76 tahun usia negeri ini, sudah saatnya kita mengubah sistem patron-klien yang telah lama bercokol dalam nadi bangsa ini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, adakah lakon yang mau mengambil peran penting ini? Di saat semua stakeholder, tokoh, dan para intelektual terjebak dalam ambisi-ambisi jangka pendek.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya