Menggagas Pergerakan Pemuda Sebagai Tawaran Alternatif Tandingan

Menggagas Pergerakan Pemuda Sebagai Tawaran Alternatif Tandingan 28/10/2021 909 view Lainnya Tribunnews.com

28 Oktober 1928 menjadi tanda awal kebangkitan gerakkan pemuda Indonesia. Meskipun kita tahu bersama, jauh sebelum itu gerakkan pemuda sudah tumbuh dalam melawan penindasan kolonialisme dan imperialisme barat. Namun, 28 Oktober itulah gerakkan pemuda Indonesia bangkit dan bersatu memproklamasikan cita-cita pembebasan dan persatuan di kalangan pemuda. Jika dibaca lebih serius, kita menemukan bahwa sumpah pemuda mengandung cita-cita luhur bangsa tentang Indonesia merdeka.

Sebagai sebuah bangsa yang hidup dari sejarah masa lalu, Indonesia bersyukur atas perjuangan pemuda. Bukan berarti ini mengecilkan peran dan perjuangan generasi tua, namun peran dan sumbangsih pemuda bagi kemerdekaan bangsa patut diperhitungkan dan disorot. Sebab, tanpa perjuangan pemuda mustahil bangsa Indonesia mampu berdiri sebagai sebuah bangsa seperti hari ini. Artinya, peran dan keterlibatan pemuda dalam memperjuangkan suatu bangsa yang merdeka, adil, dan makmur merupakan cita-cita yang mengkristal bagi semangat mempertahankan martabat bangsa.

Oleh karena itu, menurut saya tepat apabila di tengah momentum peringatan sumpah pemuda, bangsa ini perlu mengapresiasi perjuangan pemuda. Namun menurut saya, apresiasi terhadap sebuah perjuangan bukanlah puncak dari perjuangan itu sendiri. Sebab, sebuah perjuangan tidak membutuhkan apresiasi dari banyak orang karena dengan itu justru mudah dilemahkan, menjadi pragmatis, dan oportunis.

Sebuah perjuangan harus mampu memberikan semangat dan terus menjadi api bagi perjuangan selanjutnya. Di sinilah mengapa menurut saya penting dan mendesak bagi kita menggagas kembali bagaimana pergerakkan pemuda dipompa dan ditransformasikan menjadi satu gerakkan yang lebih kuat, mandiri, dan terorganisasi dengan baik. Tujuannya, tentu mampu menjadi aktor alternatif tandingan dihadapan dominasi dan kuasa oligarki serta rezim predatoris.

Kita semua tahu bagaimana kuasa dan dominasi oligarki bermain merampok semua sumber daya negara bagi kepentingan akumulasi modal individu dan kelompoknya. Di sisi lain, kita juga dihadapkan dengan rezim yang semakin hari semakin berwatak korporatis dan predatoris, dalam arti suatu rezim yang membentangkan karpet merah bagi kuasa oligarki melalui penggembosan regulasi dan pembajakan demokrasi.

Catatan menarik tentu dapat kita amati bagaimana pengesahan Undang-Undang Omnibus Law dan revisi Undang-Undang KPK yang disinyalir memiliki muatan kepentingan politik dan ekonomi bagi kepentingan investor dan elit predator. Dua produk kebijakan negara ini dengan sendirinya telah memarjinalisasi kepentingan mayoritas yakni rakyat.

Dengan disahkannya dua UU tersebut, kehidupan mayoritas semakin dihegemoni, diperjepit, dan dibajak oleh kekuatan minoritas (oligarki). Sialnya, di tengah dominannya kuasa oligarki, kekuatan dari bawah atau aktivisme pinggiran semakin terjepit dan terus dilemahkan. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa kepentingan predator semakin kuat tanpa resistensi dari kalangan aktivisme pinggiran.

Karena itu tulisan ini pertama hendak menunjukan bahwa sebenarnya transisi demokrasi dari otoriter ke rezim reformasi telah berdampak terhadap lemahnya pergerakkan pemuda. Bukannya menunggangi rezim reformasi bagi terbentuknya kapasitas perjuangan pemuda lebih kuat, rezim reformasi justru melemahkan gerakkan pemuda.

Kedua, saya hendak menunjukan pula bahwa apa yang disebut sebagai aktivisme pinggiran sebenarnya punya potensi perjuangan yang lebih baik dalam membendung kuasa oligarki.

Terakhir saya hendak mengajukan gagasan baru sebagai upaya mempertahankan gerakan pemuda agar tidak mudah dilemahkan oleh kekuatan oligarki. Hal ini tentu memungkinkan sebuah gerakkan pemuda mampu menjadi aktor tandingan.

Memahami Pergerakkan Pemuda : Perspektif Transisi Demokrasi

Perspektif yang cukup bagus menurut saya dalam memahami dan menelaah pergerakkan pemuda yakni memotret dari perspektif transisi demokrasi. Apabila selama ini banyak pihak merespon baik transisi demokrasi sebagai sebuah langkah bagus bagi terciptanya pemenuhan kepentingan rakyat.

Saya justru sebaliknya berargumen bahwa transisi demokrasi pada aspek lain justru turut melemahkan pergerakan pemuda. Bukannya membawa penguatan bagi gerakan pemuda, alih-alih gerakan pemuda semakin tidak produktif dan kehilangan daya tawar di hadapan kuasa oligarki yang dominan. Mengapa?

Dibaca dari perspektif transisi demokrasi dari rezim otoriter Soeharto ke reformasi, pergerakan pemuda tidak memperoleh spirit baru bagi keberlangsungan gerakan. Justru sebaliknya, transisi demokrasi malah ikut menggembos gerakan pemuda. Transisi demokrasi yang berlangsung dibawah desakan masa tahun 1998 telah menggusur Soeharto dan kroni-kroninya dari tampuk kekuasaan.

Namun, transisi demokrasi yang berlangsung itu tidak mampu ditunggangi oleh gerakan pemuda dalam menemukan bentuk gerakan yang lebih kuat. Sebaliknya yang dapat kita amati ialah transisi demokrasi yang sedang berlangsung itu justru menggeser gerakan pemuda ke wilayah pinggir. Alhasil, gerakan pemuda tidak mampu menangkap momentum transisi demokrasi sebagai sebuah jalan terbentuknya gerakan yang terorganisir dengan baik.

Meskipun rezim Soeharto pada akhirnya digusur atas gerakan pemuda, tetapi dalam banyak kesempatan gerakan pemuda tidak mamperoleh bentuk gerakan baru yang dapat memperkuat gerakan mereka selanjutnya. Kondisi gerakan yang carut marut inilah yang mendorong aktor predatoris tetap memperoleh celah dalam mempertahankan kepentingan politik dan ekonominya.

Sementara di sisi lain, aktor predatoris ini memanfaatkan gerakan pemuda yang carut marut itu sebagai sarana untuk memecah kekuatan internal pemuda. Alhasil yang tampak ialah bukannya oligarki tergusur, tetapi sebaliknya bersama proses transisi demokrasi itulah oligarki semakin memantapkan jalannya kekuasaan, sementara gerakan pemuda semakin terpinggirkan.

Kondisi seperti ini tidak banyak mendapat perhatian serius di kalangan pemuda hari ini bahwa gerakan pemuda kian terjebak di antara sokongan oligarki dan perpecahan internal. Akibat selanjutnya tentu dapat kita lihat, pergerakan pemuda tidak mampu membendung kebijakan negara yang semakin berwatak korporatis, misalnya tetap disahkannya UU Omnibus Law dan Revisi UU KPK.

Meskipun gerakan pemuda secara masif di beberapa daerah menolak keras dua produk UU tersebut, tetapi gerakan pemuda tetap tidak mampu mengamputasi kebijakan tersebut. Akibat ini menurut saya jelas merupakan dampak dari ketidakmampuan dan kegagalan pemuda memanfaatkan momentum transisi demokrasi dalam memperkuat basis gerakan.

Kita harus mengakui bersama bahwa transisi demokrasi yang berlangsung tahun 1998 sebagian menurut saya tidak total. Sebab, pada waktu itu jika kita telusuri, pergerakan pemuda untuk sebagian merapat ke tubuh rezim dan militer, sebagian lagi menyokong kuasa oligarki, sementara sebagian lainnya tetap pada garis perjuangan membela kepentingan rakyat.

Dari sini kita menemukan bahwa pergerakan pemuda pada akhirnya tumbang bersama proses transisi demokrasi yang berlangsung. Kegagalan memanfaatkan momentum transisi demokrasi membuat gerakkan pemuda pada akhirnya sampai hari ini lebih bersifat spontan, soliter, dan terkotak-kotak.

Memompa Gerakan

Lemahnya gerakan pemuda tentu sangat bermasalah, sebab hal ini memungkinkan kuasa oligarki dan rezim predator mampu merampok semua sumber daya tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Karena itu, gerakkan pemuda apalagi sedang dalam kondisi yang kian lemah harus membutuhkan sipirit gerakan melalui usaha dan kesadaran kritis.

Menurut saya penting dan mendesak apabila kita hendak mendorong penguatan kapasitas gerakan pemuda ke arah perbaikan dan transformasi gerakan. Ada banyak jalan yang bisa ditempuh, tetapi menurut catatan saya ada dua jalan merumuskan sebuah gerakan pemuda yang solid, mandiri dan terorganisir dengan baik.

Pertama, sebagai sebuah gerakan dalam membela kepentingan rakyat di hadapan kuasa oligarki, pergerakan pemuda perlu merangkul elemen gerakan unsur masyarakat sipil yang lain, misalnya organisasi buruh, petani dan kelompok yang selama ini terpinggirkan. Sebab, sebuah gerakan apalagi menumbangkan gurita oligarki dan rezim predator tidak bisa berjalan tanpa disokong oleh elemen lain. Peran dan keterlibatan elemen civil society yang lain menurut saya penting karena dengan itu mampu mendesak kuasa elit untuk merespon tuntutan dan hak-hak dasar kepentingan rakyat.

Kedua, pergerakan pemuda harus melihat bagaimana sebetulnya manajemen internal gerakan. Ini penting, sebab tanpa memahami corak internal mustahil sebuah gerakan mampu menjadi aktor tandingan. Manajemen internal gerakan pemuda harus dibenah, dirombak dan ditransformasikan ke dalam perjuangan sehari-hari rakyat.

Karena itu, manajemen internal harus dibangun dengan kapasitas kekuatan dan gerakan bagi keberlangsungan pemenuhan kepentingan rakyat. Dua tawaran ini menurut saya penting dalam rangka menghindari sokongan kuasa hegemoni oligarki dan rezim predator serta terhindar dari perpecahan internal.

Pada akhirnya, pergerakan pemuda telah banyak memberikan sumbangsih bagi pematangan demokrasi dan kepentingan rakyat.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya