1001 Makna di Balik Omnibus Law

Mahasiswa STFT Widya Sasana Malang
1001 Makna di Balik Omnibus Law 12/10/2020 1881 view Opini Mingguan wikimedia.org

Covid-19 belum usai. Kini Indonesia kembali mengalami konflik tak terperikan. Indonesia dihadapkan pada peristiwa yang mengguncang bumi pertiwi. Peristiwa yang akan menjadi sejarah penting dimana Pancasila sebagai ideologi negara perlu ditegakkan kembali. Nilai-nilai Pancasila perlu dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya pemerintah tetapi semua masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kebhinekaan “Bhineka tunggal ika” berbeda-beda tetap satu juga.

Tepat pada Senin, 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetok palu simbol disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Pengesahan yang menentukan nasib seluruh bangsa dan negara itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dengan diadakannya pengesahan RUU Cipta Kerja ini terjadi berbagai Pro dan Kontra di berbagai elemen masyarakat, dan yang paling sensitif terjadi di kalangan kaum cendekiawan dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang melakukan aksi demo. Hal ini disebabkan karena Omnibus Law UU Cipta Kerja, dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja (Kompas, 2020).

Berbagai peristiwa unjuk rasa dan demonstrasi dilakukan mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun bagaimana dengan makna diballik keputusan pemerintah ini? Untuk itu perlu mendalami apa itu Omnibus Law dan isinya sehingga tidak akan terjadi diskomunikasi, hoax, dan berbagai berita palsu lainnya yang akan menyebabkan permasalahan tidak memiliki jalan keluarnya.

Apa Itu Omnibus Law?

Istilah omibus law pertama kali muncul dalam pidato pertama Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden untuk kedua kalinya, Minggu 20/10/2019. Omnibus Law menyangkut UU Cipta Kerja Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM. Tentu konsep ini banyak berkaitan dengan sektor ekonomi.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudakan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan negara dalam proses pelaksanaannya tepat sasaran. (Kompas, 2020).

Secara keseluruhan ada 11 klaster yang menjadi pembahas dalam omnibus Law RUU Cipta Kerja dengan tujuan melakukan reformasi struktural dan mempercepat trasformasi ekonomi meliputi urusan: penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berurusan, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sementara itu UU Cipta Kerja yang baru disahkan terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Didalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagaan kerja hingga lingkungan hidup (kompastv, 2020)

Manfaat, Pro Kontra dan Jalan Keluar

Manfaat UU Cipta Kerja yang disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas. Penting untuk disadari bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tersebut terjadi karena setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan lapangan kerja sangat dibutuhkan.

Secara khusus di tengah pandemi ini terdapat 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak pandemi covid-19, dan hal ini tentu berkaitan juga dengan tingkat pendidikan yang rendah . Hanya lulusan SMA ke bawah belaka. Sehingga perlu mendorong lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya.

UU Cipta kerja bertujuan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan penganggruran. Adanya kemudahan bagi masyarakat di sektor usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha mikro tidak diperlukan hanya mendaftar. Pembentukan PT dipermudah dengan tidak ada pembatasan modal minimum. Demikian juga dengan koperasi yang hanya beranggotakan 9 orang. UMK disektor makanan dan minuman sertifikasi halalnya dibayar pemerintah yang berarti gratis. Demikian usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan di seluruh Indonesia.

Berbagai penolakan dan unjuk rasa yang dilakukan oleh kaum buruh terkait UU Cipta Kerja dianggap merugikan seluruh elemen masyarakat terkait investasi yang dilakukan oleh investor asing. Isi Omnibus Law yang ditolak oleh buruh menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal: yakni upah minimum penuh syarat, pesangon berkurang, kontrak kerja terbatas waktu, outsourcing seumur hidup, baru dapat kompensasi minimal 1 tahun, waktu kerja yang berlebihan, hak upah cuti yang hilang (DetikNews,  2020).

Melihat keadaan yang demikian tentu menjadi perhatian seluruh masyarakat di berbagai elemen. Yang menjadi permasalahan adalah masalah ini tidak akan pernah selesai jikalau tidak diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu diperlukan jalur dialog dan penyelesaian permasalahan dengan jalur hukum yang tepat.

Pemerintah perlu memberi penegasan agar tidak terjadi tumpang tindih informasi, diskomunikasi dan hoaks yang justru sebaliknya akan menyebabkan konflik semakin parah.

Sebagai masyarakat Indonesia nilai-nilai luhur dalam Pancasila harus tetap menjadi sumber dari segala hukum. Baik masyarakat maupun pemerintah jangan sampai mengabaikan falsafah dasar negara ini. Indonesia memiliki hukum dan konstitusi negara.

Melalui jalan Judicial Revew yaitu pengujian yudisial dimana suatu proses hukum ketika tindakan eksekutif dan legislatif ditinjau oleh badan yudikatif. Badan ini akan meninjau apakah suatu tindakan atau undang-undang sejalan dengan suatu konstitusi negara. Hal ini jangan sampai diabaikan.

Diperlukan sikap saling menghargai baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan jalur hukum yang ada, Pancasila sebagai dasar dan pegangan hidup berbangsa, dan nilai-nilai kemanusaiaan yang dijunjung tingggi maka permasalah ini akan dapat terselesaikan tanpa harus ada korban dibalik peristiwa ini. “Mari Bersatu Demi Indonesia Maju”

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya