Jangan Politisasi Birokrasi Untuk Kepentingan Pilkada Di NTT

Momentum pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 tinggal menghitung bulan. Di NTT, ada sembilan Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada, yakni Malaka, Belu, TTS, Ngada, Manggarai, Manggai Barat, Sabu Raijua, Sumba Timur dan Sumba Barat (Kompas, 2020).

Para kontestan dipastikan sedini mungkin mepersiapkan amunisi meyambut perhelatan politik ini. Partai politik sebagai peserta yang hendak berlaga dalam medan pertarungan, mulai membentuk formasi melalui koalisi. Begitupun calon kandidat, entah itu yang incumbent maupun pendatang baru mulai merancang serangkaian strategi taktik politik. Entah itu dengan mengkapitalisasi parpol hingga mobilisasi birokrasi (ASN), dilakukan dalam usaha untuk memengkan pertarungan.

Maka dari itu, merespon perhelatan pilkada tersebut, Gubernur NTT memperingatkan secara tegas kepada seluruh ASN (birokrat) yang ada di NTT bahwa, “ASN harus netral dalam mengikuti pilkada 2020” (Kompas, 2020). Himbauan ini secara eksplisit bermakna bahwa; birokrasi tidak boleh di politisasi atau jangan politisasi birokrasi.

Nampaknya potensi politisasi birokrasi sudah terendus kepermukaan sebagai komoditas politik adalan para elit. Para pejabat birokrat (ASN) secara terang-terangan menjadi tim sukses kandidat. Misalnya di Manggarai, enam ASN termasuk para pejabat di lingkup Pemkab Maggarai terbukti tidak netral dan memihak salah satu kandidat proses pilkada (Florespos, 21 Februari 2020).

Fenomena semacam ini memang marak terjadi saat proses pilkada yang seanantiasa menyeret birokrasi dalam jebakan kekuatan politik tertentu. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur secara mengikat soal netralitas birokrasi, namun tetap saja birokrasi sebagai agen pelayanan publik justru terjerembab dalam kubangan politik praktis.Implikasinya bahwa impian akan adanya birokrasi yang profesional dalam menjalankan fungsi pelayanan publik bagi mayarakat akan sulit terwujud.

Politisasi Birokrasi dan Birokrasi Politik

Para sarjana ilmu administrasi publik sudah lama membahas hubungan antara politik dan birokrasi. Woodrow Wilson (dalam Kumorotomo, 2005) mengatakan politik dan administrasi harus dipisah karena keduanya memiliki tugas yang berbeda. Pemisahan antara politik administrasi dimaksudkan agar birokrasi publik dapat bekerja secara profesional melayani kepentingan umum (public interest) tanpa dibebani isu-isu politik.

Disisi lain, milasalnya Leonald D. White bahwa, Ilmu administrasi publik hanya dapat dijalankan dengan efektif jika dikawinkan dengan teori politik-pemerintahan. Implikasi dari pendapat yang berbeda itu membentuk hubungan antara politik dan birokrasi baik dalam tataran keilmuan maupun praktis (Toha, 2005).

Pada tataran praktis, menurut penulis persoalannya adalah terletak pada cara bekerjanya politik dan birokrasi itu sendiri. Dan kepada siapa kerja-kerja politik dan birokrasi itu berpihak.

Dalam sejarah hubungan politik dan birokrasi di Indonesia dari era feodalisme sampai era reformasi sekarang, setidaknya ada dua hal yang menonjol yakni birokrasi politik dan politik birokrasi. Birokrasi politik artinya menempatkan birokrasi sebagai mesin politik yang mendominasi pembuatan keputusan hingga kontorl politik birokrat pada kelompok kepentingan. Sedangkan politik birokrasi artinya menciptakan birokrasi yang tanggap dan patuh pada kepentingan politik jangka pendek penguasa (Sutoro Eko, 2004).

Birokrasi politik dan Politik birokrasi pada dasarnya menjadikan birokrasi sebagai kuda troya demi mengakumulasi kepentigan kelas penguasa. Para birokrat adalah aparatus yang bertindak dengan kepentingan ekonomi politik. Mencancang serangkaian taktik multi bentuk untuk mengawetkan kekuasaan, mengakumulasi keuntungan, entah itu dalam bentuk politik uang (money politic), sogok menyogok, suap menyuap, ataupun lainnya.

Tampilnya para pejabat ASN secara terang-terangan menjadi tim sukses dapat dipastikan apabila proses pemerintahan berjalan, biorkrasi akan menjadi kuda troya kepentingan jangka pendek penguasa. Bila ada kekuatan politik berujar “tolong amankan jalan menuju roma”, sang birokrat dengan cepat merancang strategi politik.

Jabatan birokrasi dalam pemerintahan, seperti sekda, kadis, kabid, staf ahli, camat, lurah, kades dan lainnya adalah tempat dimana politik bekerja. Jika mereka tersandera oleh manufer politik untuk mengakumulasi kepentingan maka mereka tidak bisa memihak pada rakyat, pasalnya posisi mereka sebagai birokrat telah dijinakan dalam agenda kekuasaan ekonomi politik penguasa.

Hal ihwal politik dan birokrasi tidak bekerja diruang hampa, tapi bekerja dalam tubuh masyarakat manusia secara historis. Ia tidak diunduh dari ruang maya, lalu diinstal pada ruang nyata. Namun ia bekerja dalam konteks dimana manusia itu hidup yang berkaitan secara dialektis dengan sistem dan struktur sosial, ideologi, budaya masyarakat.

Mengutip Karl Marx yang membagi tubuh masyarakat terbagi menjadi dua bagian struktur. Pertama, struktur bangunan atas, yang disebutnya sebagai suprastruktur, bagian ini mencakup ideologi, hukum, birokrasi pemerintahan, politik, keluarga, agama. Sedangkan bagian yang kedua adalah struktur bangun bawah yang ia sebut sebagai infrastruktur yang mencakup ekonomi (cara produksi). Perubahan pada setiap bagian atas struktur tubuh masyarakat selalau di kondisikan secara dielektik oleh struktur bangun bawah.

Jika menggunakan konsepsi Marx tersebut maka watak politik dan birokrasi yang menyimpang itu sebenarnya dikondisikan/ditentukan oleh kekuatan-kekuatan kapital yang dimonopoli oleh sekelompok kecil orang. Dalam konteks saat ini, dimana tatanan ekonomi kapitalistik yang dominan akan menentukan mekanisme kerja politik dan birokrasi. Politik dan birokrasi akan berkerja seturut laju gerak tubuh ekonomi yang dikuasai dan berpihak pada kekuatan-kekekuatan kapital.

Relasi kuasa yang demikian membuat agenda demokratisasi dan remofrasi dikorupsi. Birokrasi akan berwatak predator karena ditunggangi oleh elit. Dalam koridor tungang menunggang tersebut maka republik ini akan melahirkan birokrat dan politisi yang hipokrit. Tak aneh jika sebagian dari rakyat kita menolak watak politik dan birokrasi semacam itu, karena karakternya dibunuh dan dirinya yang telah bangkrut ke titik nadir.

Imajinasi tentang birokrasi yang loyal pada profesi pelayanan publik yang berguna untuk menjabarkan kepentingan publik, tentunya menjadi dambaan kita semua. Memang butuh transformasi yang radikal untuk mengembalikan fitrah birokrasi kejalannya. Proses pengembalian ini tentu tidak mudah, sebab ia membutuhkan perubahan total sistem dan struktur yang menyangga segala penyimpangannya.