Korporatokrasi dan Nasib Pekerja

Mahasiswa STFK Ledalero, Maumere
23/02/2020 227 view Opini Mingguan Liputan6.com

Salah satu temuan penting Marx dalam pandangannya tentang materialisme historis yaitu bahwa perekonomian sangat menentukan perkembangan di bidang politik. Saya mempersempit pemahaman Marx tentang perekonomian dengan mengacu pada modal ekonomi. Temuan Marx, hemat saya, amat relevan untuk konteks Indonesia pada masa Orde Baru.

Struktur-struktur kekuasaan politis dan berbagai regulasi politik bisa dengan mudah dipengaruhi oleh modal ekonomi. Kekuasaan negara akan selalu mendukung kehadiran pengusaha di bidang ekonomi. Pertanyaan penting yang muncul adalah apakah struktur-struktur politis yang ditentukan oleh struktur-struktur ekonomi (modal ekonomi) akan menciptakan masyarakat yang stabil?

Temuan pertama Marx dalam pandangannya tentang materialisme historis menegaskan bahwa masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang stabil karena mereka yang menguasai perekonomian secara langsung maupun tidak langsung didukung oleh kekuatan negara dan oleh nilai-nilai yang dibatinkan oleh seluruh masyarakat.

Namun, dalam temuannya yang kedua, Marx merevisi temuannya yang pertama, dengan menegaskan bahwa stabilitas masyarakat itu hanya bersifat sementara (Suseno, 2016:17). Itu berarti, struktur-struktur politis yang ditentukan oleh struktur-struktur ekonomi hanya akan menciptakan konflik antara kelas elite kapitalis dan kelas proletar.

Untuk konteks Indonesia, Orde Baru, misalnya, yang mengagung-agungkan kekuatan ekonomi dalam membangun NKRI ternyata berujung pada ketidakstabilan dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.

Orde Baru, kental dengan apa yang dinamakan sebagai kolonisasi ruang publik (politik), dalam arti negara mengabaikan tanggung jawab terhadap warga negaranya dan menyerahkan dirinya ke dalam imperatif ekonomi. Sejalan dengan itu, Ted Nace menegaskan bahwa lembaga-lembaga ekonomilah (korporasi) yang menjadi pemerintah kita yang sebenarnya (Alex Jebadu, manuskrip, 2018:1).

Kenyataan di atas yang terjadi pada Orde Baru juga terjadi pada era reformasi. Publik terperangkat dalam jebakan korporatokrasi yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh perusahaan-perusahaan atau korporasi. Jalan mulus disiapkan oleh pemerintah untuk menyambut kedatangan perusahaan-perusahaan asing untuk melakukan investasi besar-besaran di Indonesia.

Logika korporasi yang lebih mengutamakan profit sebesar-besarnya tanpa harus mempedulikan nasib ekologi dan masyarakat dipaksakan untuk diterima oleh publik. Logika korporasi di satu sisi membawa keuntungan bagi segelintir orang namun melahirkan banyak petaka bagi masyarakat dan keseimbangan ekologi.

Logika korporasi (industri) juga sudah merasuki dunia pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, misalnya, menggandeng sejumlah perusahan, termasuk startup untuk menjadi tempat magang mahasiswa selama 3 semester. Sedini mungkin mahasiswa dilatih untuk menyesuaikan diri dengan sistem kerja korporasi hingga pada akhirnya memberikan diri untuk melayani kepentingan korporasi. Orientasi pendidikan untuk melayani kepentingan korporasi (industri) seperti ini membuat sekolah-sekolah kejuruan mengalami kebangkitan.

Berbeda dengan masa lalu yang melihat eksistensi sekolah-sekolah kejuruan dengan sebelah mata, pada masa sekarang dengan agenda revolusi industri 4,0, sekolah-sekolah kejuruan menjadi incaran peserta didik.

Di sekolah-sekolah kejuruan, peserta didik diberi pelajaran teknis dan konkret sampai mereka memiliki keahlian khusus di bidang tertentu sehingga pada saat tamat sekolah kejuruan ini mereka siap bekerja dengan menggunakan keahlian dan keterampilan mereka yang khusus, baik untuk menghidupi diri mereka sendiri maupun untuk menghidupi orang lain di lingkungan sekitarnya (Sumawati, 2008:83).

Logika pendidikan sebagai sarana humanisasi perlahan-lahan ditinggalkan dan digantikan dengan logika pendidikan selaras perkembangan zaman yaitu sebagai sarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil di bidang-bidang tertentu (Jean Loustar Jewadut, “Mau Dibawa Ke Mana Pendidikan Kita?”, The Columnist, Sabtu, 01 Februari 2020).

Logika korporasi juga memasuki dunia kerja dan dampaknya paling dirasakan oleh para pekerja. Akhir-akhir ini, beberapa perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan karyawan-karyawannya. Perusahaan tersebut berada di berbagai sektor, mulai dari perusahaan baja, manufaktur, telekomunikasi hingga startup yang sudah menjadi unicorn. PT Indosat Tbk melakukan penawaran PHK kepada karyawannya yang berjumlah 677, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) melakukan PHK dengan jumlah mencapai ribuan karyawan, dan sederet perusahaan lain yang melakukan PHK dengan karyawan-karyawannya.

Adapun alasan PHK antara lain restrukturisasi di internal perusahaan, dalam rangka tercapainya efektivitas dan efisiensi pekerjaan, penutupan pabrik-pabrik tertentu, dan maraknya impor produk-produk lain (detikfinance, Selasa, 18 Februari 2020).

Menurut saya, maraknya aksi PHK terhadap sejumlah karyawan di perusahaan tertentu tidak bisa terlepas dari korporatokrasi. Ada beberapa problematika di balik korporatokrasi yang berujung pada aksi PHK sejumlah karyawan. Pertama, korporatokrasi menamakan diri sebagai penyelamat ekonomi dengan slogan utama “mengatasi krisis ekonomi” di dalam sebuah negara tertentu.

Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi untuk menyelamatkan kehidupan ekonomi menyambut baik kedatangan korporasi-korporasi asing.

Bahkan, pada tingkat yang paling ekstrim, pemerintah kehilangan otonominya dan menjadi tunduk terhadap kerja korporasi-korporasi asing, Pemerintah dengan begitu mudah menjadi boneka yang sesuka hati disetir oleh korporasi. Pemerintah membuat regulasi yang kemudian memihak keberadaan korporasi-korporasi asing seperti pembuatan omnibus law.

Omnibus law yang santer dibicarakan akhir-akhir ini di ruang publik adalah tentang kemudahan investasi di Indonesia yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), RUU Perpajakan, dan RUU UMKM.

Omnibus law dibuat karena pemerintah menilai bahwa aturan-aturan yang berlaku sebelumnya dianggap terlalu kaku dan menghambat kedatangan investor atau korporasi yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Nia Lavinia, “A-Z Omnibus Law: Panduan Memahami Omnibus Law Secara Sederhana”, Mojok.Co, 18 Februari 2020).

Bahkan, menurut Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi, draf omnibus law RUU Cipta Kerja berpotensi menempatkan korporasi sebagaimana persekutuan dagang Belanda (VOC) pada masa kolonial yang tidak mempedulikan sumber daya alam dan melanggar hak-hak para pekerja (Dian Erika Nugraheny, “Soroti Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Walhi: Kedudukan Korporasi Bisa seperti VOC, Kompas.com, Kamis, 20 Februari 2020).

Kenyataan di atas sudah cukup membahasakan efek negatif korporatokrasi. Alih-alih datang sebagai penyelamat ekonomi yang berusaha menyelamatkan kehidupan ekonomi di Indonesia, korporasi-korporasi asing malah melakukan banyak pelanggaran, baik terhadap keseimbangan ekologi maupun hak-hak para pekerja. Keuntungan menjadi milik korporasi asing, sebaliknya kerugian mesti ditanggung oleh masyarakat kecil.

Kedua, korporatokrasi hanya melibatkan para pekerja yang terampil dan sangat “akrab” dengan teknologi. Apalagi di era revolusi industri 4.0, keterampilan dan melek teknologi sangat dibutuhkan di dunia kerja. Indonesia baru memasuki era revolusi industri 4.0, sementara negara-negara maju sudah melampaui era revolusi industri 4.0. Itu berarti, masyarakat Indonesia kalah terampil dan kurang melek teknologi jika dibandingkan dengan masyarakat dari negara-negara maju.

Tuntutan keterampilan dan melek teknologi membuat banyak pekerja di sejumlah perusahaan di Indonesia terpaksa mengalami PHK dan digantikan oleh para pekerja asing yang lebih terampil dan lebih melek teknologi.

Ketiga, korporatokrasi semakin kuat membumikan sistem kerjanya di Indonesia dengan memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, seperti robot.

Pada prinsipnya, korporatokrasi lebih berorientasi pada kerja cepat, efektif, efisien, dan memproduksi barang dengan jumlah yang sangat banyak tetapi dengan biaya yang kecil. Orientasi kerja seperti itulah yang menyebabkan tenaga para pekerja digantikan oleh robot. Robot bisa melakukan pekerjaan secara lebih cepat, efektif, efisien, dan memproduksi barang dengan jumlah yang sangat banyak jika dibandingkan dengan tenaga manusia.

Perlawanan terhadap korporatokrasi tidak bisa diharapkan dari kalangan atas yaitu pemerintah atau para elite politik. Korporatokrasi mesti dilawan oleh pihak-pihak yang merasa paling dirugikan yaitu para pekerja. Para pekerja mesti bersatu memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan korporasi. Perjuangan dan perlawanan para pekerja tidak mengandalkan senjata atau kekuasaan atau modal, tetapi mengandalkan kekuatan kolektif atau bersama.

Secara pribadi, saya mengapresiasi perjuangan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) sebagai gabungan organisasi buruh, petani, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil yang menyerukan persatuan gerakan rakyat dalam menolak omnibus law RUU Cilaka dengan mempersiapkan diri mengadakan aksi pemogokan umum.

Pemerintah mesti merespon secara positif aspirasi dan tuntutan GEBRAK serta menindak tegas oknum tertentu yang melakukan tindakan intimidasi terhadap masyarakat yang menolak RUU Cilaka seperti yang terjadi di salah satu kedai kopi di Jakarta Barat (Viva.co.id, Kamis, 20 Februari 2020).

The Columnist memiliki obsesi menghargai artikel para intermediate writer yang belum mendapat tempat di media mainstream. Karena kami punya keyakinan, artikel yang ditolak terbit media mainstream tersebut bukan berarti tidak kritis dan menarik. Silahkan kirim artikel tersebut di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami akan bantu menerbitkan untuk menemui pembacanya.
Artikel Lainnya