Membaca Fenomena Klitih di Yogyakarta

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta
Membaca Fenomena Klitih di Yogyakarta 02/07/2021 82 view Hukum jogja.tribunnews.com

Aksi klitih menurut bahasa jawa pada awalnya diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengisi waktu luang dengan cara beraktivitas mencari angin di luar rumah atau keluyuran keluar rumah. Namun saat ini makna klitih mengalami pergeseran makna sehingga menjurus kepada perilaku negatif menyimpang atau kejahatan. Makna klitih saat ini diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan dengan sengaja untuk melukai dengan senjata tajam yang targetnya acak dan biasanya korban adalah masyarakat awam. Perilaku klitih ini pada umumnya dilakukan pada malam hari dan pada lokasi yang sepi.

Perilaku kejahatan jalanan (klitih) merupakan suatu perilaku menyimpang dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan penganiayaan atau pengeroyokan.

Pada umunya korban dari kejahatan jalanan (klitih) ini mengalami luka-luka bahkan beberapa kasus mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejahatan jalanan (klitih) yang mengakibatkan korban jiwa ini terjadi terhadap seorang korban berinisial MAS yang diserang dengan tanpa motif yang jelas di Jalan Balirejo, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sehingga mengakibatkan luka di bagian lengan kanan dan lengan kirinya sehingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Bahkan seorang pelajar yang berinisial FNR mengalami luka hingga mengakibatkan dirinya meninggal dunia akibat serangan kejahatan jalanan (klitih).

Secara normatif tindak pidana klitih tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) akan tetapi tindak klitih dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan yang diatur didalam ketentuan Pasal 351 KUHP.

Apabila tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) ini dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok, maka para penganiaya dapat dikategorikan sebagai pelaku dan ada yang dikategorikan sebagai turut serta. Turut serta melakukan kejahatan klitih ini dijerat dengan ketentuan Pasal 55 KUHP.

Kejahatan jalanan (klitih) saat ini dilakukan oleh anak-anak yang menurut hukum belum masuk usia dewasa. Berdasarkan data yang dihimpun di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk kejahatan penganiayaan jalanan (klitih) pada tahun 2017 di Polresta Yogyakarta telah menerima laporan sebanyak 14 kasus dengan jumlah tersangka 60 orang dan 13 diantaranya diselesaikan melalui mekanisme diversi.

Pada tahun 2018 di Polresta Yogyakarta telah menerima laporan sebanyak 10 kasus dengan jumlah tersangka 21 orang dan 4 di antaranya diselesaikan melalui mekanisme diversi. Kemudian pada tahun yang sama Polres Bantul juga telah menerima laporan sebanyak 30 laporan dengan jumlah tersangka sebanyak 27 dan 4 di antaranya diselesaikan melalui mekanisme diversi.

Pada tahun 2019 di Polresta Yogyakarta menerima sebanyak 5 laporan dengan 7 tersangka dan 1 di antaranya diselesaikan melalui mekanisme diversi. Pada tahun yang sama Polres Gunung Kidul menerima sebanyak 5 laporan dengan tersangka sebanyak 14 orang dan 2 di antaranya diselesaikan melalui mekanisme diversi. Sehingga secara keseluruhan jumlah penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sebanyak 24.

Terhadap pelaku yang merupakan seorang anak-anak atau remaja yang sudah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, maka terhadap kejahatan penganiayaan (klitih) yang dilakukannya tersebut diterapkan hukum acara khusus dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengutamakan upaya diversi. Upaya diversi ini secara normatif bersifat wajib dengan ketentuan pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan diversi ini dilakukan dengan cara musyawarah dan wajib melibatkan anak beserta walinya, korban beserta walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Akan tetapi yang harus menjadi perhatian adalah proses diversi ini wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan memperhatikan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terkait dengan pertanyaan apakah sebutan kejahatan kekerasan jalanan atau penganiayaan (klitih) apakah hanya untuk anak di bawah umur atau bisa untuk orang dewasa, maka dapat kami simpulkan bahwa kejahatan penganiayaan (klitih) tidak hanya ditunjukan kepada anak-anak akan tetapi juga diterapkan kepada orang dewasa. Hanya saja terkait dengan penanganan perkaranya, terhadap anak sebagai pelaku kejahatan klitih ditetapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggunakan sistem diversi dengan batasan ancaman pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan seorang residivis. Sedangkan untuk pelaku tindak kejahatan jalanan (klitih) dengan pelaku seorang dewasa maka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kemudian apakah perkara kejahatan penganiayaan (klitih) yang mengakibatkan kematian dapat tetap melalui proses diversi ? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu mengingat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditetapkan syarat dilakukannya mekanisme diversi yakni ancaman hukuman tindak pidana yang dilakukan tersebut di bawah 7 Tahun dan bukan merupakan seorang yang mengulangi tindak pidana atau residivis.

Dengan menimbang ancaman hukuman terhadap tindak pidana kejahatan penganiayaan (klitih) yang mengakibatkan kematian menurut ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP ancaman hukumannya adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau disebut dengan mekanisme diversi tidak dapat dilakukan. Sehingga terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang tidak melalui proses diversi, maka anak tersebut harus melalui proses penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan anak dari mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya