Selamat Bekerja DPR Baru, Setumpuk PR Telah Menunggu

Dosen Fisipol dan Peneliti Pusat Anti Korupsi Univ. Nusa Cendana (PAKU)
Selamat Bekerja DPR Baru, Setumpuk PR Telah Menunggu 07/10/2019 1444 view Opini Mingguan commons.wikimedia.org

Proficiat atas dilantiknya 575 anggota DPR-RI 2019-2024 pada 1 Oktober kemarin. Inaugurasi yang menelan biaya 1 milyar tersebut tentu disertai sejumlah ekspektasi. Pada intinya rakyat berharap ada peningkatan kinerja dari para penghuni Senayan di lima tahun mendatang.

Sebagai tiang penyangga daulat rakyat, mereka diharapkan mampu menunjukkan supremasi perwakilannya secara lebih baik dari DPR periode sebelumnya. Termasuk mengejawantahkan sumpah jabatannya dalam bentuk komitmen memperjuangkan suara dan kepentingan rakyat sampai “berdarah-darah” dengan mewakafkan seluruh pikiran dan kemampuannya demi menghasilkan produk politik undang-undang yang berkualitas.

Data Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menunjukkan, pencapaian legislasi DPR RI 2014-2019 lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya dengan hanya mengesahkan 84 Rancangan Undang-Undang (RUU) (49 kumulatif terbuka dan 35 Prolegnas). Pada periode sebelumnya, DPR mengesahkan 125 RUU (56 RUU kumulatif terbuka dan 69 RUU dalam Prolegnas).

Padahal meski kinerjanya selalu dicap miring, anggaran DPR, yang notabene berasal dari keringat rakyat, dari waktu ke waktu terus bertambah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran DPR periode 2014-2019 meningkat setiap tahun.

Pada 2019, anggaran DPR akan mencapai Rp 4,61 triliun. Lebih tinggi 0,19% dari tahun sebelumnya yakni Rp4,6 triliun. Pada tahun 2017 anggaran untuk DPR mencapai 13,17%, yakni dari Rp3,7 triliun menjadi Rp 4,2 triliun. Untuk pelaksanaan fungsi legislasi, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) anggaran yang digelontorkan sepanjang 2015-2019 mencapai Rp1,62 triliun dengan rata-rata Rp 323,4 miliar per tahun.

Namun besaran anggaran tersebut berbanding terbalik dengan RUU yang disahkan, di mana sepanjang 2015-2018 hanya 26 UU yang disahkan.

Lalu wajah Senayan seperti apa yang diinginkan rakyat untuk membalikkan citra negatif parlemen selama ini?

Data Setjen DPR menunjukkan sebanyak 287 orang di antara 575 anggota DPR 2019-2024 adalah nonpetahana. Artinya Senayan dihuni sosok baru yang relatif diyakini bisa menyumbangkan darah segar dalam melaksanakan fungsi kedewanannya. Sayangnya, belum apa-apa, optimisme tersebut sudah ternoda oleh daftar kehadiran rapat perdana DPR yang minim.

Berdasarkan catatan Setjen DPR, hanya 285 dari 575 anggota yang menandatangani daftar kehadiran rapat paripurna perdana beberapa jam setelah pelantikan. Itu berarti ada 290 anggota DPR yang absen, entah berada di mana. Padahal agenda rapat pada saat itu ialah penetapan, pelantikan dan pegucapan sumpah jabatan pimpinan DPR. Tak hanya itu, sehari setelah pelantikan lagi-lagi 335 anggota DPR dan DPD dari total 711 anggota tidak datang pada rapat paripurna kedua MPR periode 2019-2024. Sayang sekali, hanya sekadar untuk membangun pencitraan di awal masa tugas demi membedakan diri mereka dengan DPR periode sebelumnya saja, mereka kewalahan.

Ke depan DPR 2019-2024 harus serius memulihkan skeptisisme publik. Di depan mata sudah menanti setumpuk pekerjaan besar, seperti melakukan pembahasan berbagai RUU kontroversial (RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan dan RUU Pertanahan, dll). Agar pembahasan tersebut berjalan transparan dan demokratis, suara-suara rakyat harus didengar sebaik-baiknya. Libatkan para ahli di universitas, kaum aktivis, para pemuka masyarakat, agar terjadi interaksi dan komunikasi deliberatif antara rakyat dan DPR sehingga isu-isu besar kemasyarakatan itu bisa dirumuskan dengan metode demokrasi, sehingga protes-protes masyarakat lewat parlemen jalanan bisa dieliminir. Jika itu dilakukan, setidaknya hal tersebut akan menjadi panduan etis dan kompetensi mereka dalam menargetkan dan membahas RUU selama lima tahun mendatang.

DPR jangan lagi terlalu bernafsu memoles citra dengan menargetkan pembuatan RUU sebanyak-banyaknya, tapi nihil hasilnya. Lebih baik target RUU dibuat dengan prioritas tapi dikerjakan dengan serius dan akuntabel.

DPR ke depan juga harus bisa meminimalisir kerja-kerja politik yang arogan dan egoistik. Dalam membahas UU sedapat mungkin mengurangi kesan transaksi yang hanya berorientasi bagi-bagi kekuasaan. Nilai etis dan moralitas harus menjadi bingkai utama di dalam memandang proses perancangan regulasi, sehingga kontekstualisasi dan visioneritas UU tersebut bisa terjaga. Jangan sampai preseden revisi UU MD3 kembali terulang di periode DPR yang baru ini.

UU MD3 mencatatkan rekor sebagai UU yang paling sering direvisi yakni 3 kali. Pada revisi yang pertama disekapati partai pemenang pemilu tidak otomatis memperoleh kursi pimpinan. Pada revisi kedua Februari 2019, diatur lagi bahwa partai pemenang pemilu legislatif memiliki kesempatan untuk menduduki pimpinan DPR dan di revisi ketiga, jumlah pimpinan DPR ditambah dari 7 menjadi 10. Ini jelas memperlihatkan nafsu berburu kursi kekuasaan yang kental di kalangan Dewan.

Sebagai penyuara aspirasi rakyat DPR dituntut konsisten menjaga amanah rakyat dengan tidak terus terjerumus dalam patologi konflik kepentingan dan perilaku korupsi. Ironisnya, wajah DPR 2019-2024 banyak diisi oleh mereka yang berlatar belakang pengusaha.

Menurut data Yayasan Auriga Nusantara, ada 45,5 persen atau 262 pengusaha dari 575 politikus yang duduk di kursi DPR periode 2019-2024. Bahkan empat dari lima pemimpin Dewan memiliki beberapa perusahaan. Kita khawatir nalar transaksi bisnis akan menyelinap di dalam pembuatan RUU yang akan menguntungkan kepentingan korporasi mereka ketimbang kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Karenanya sekali lagi kanal-kanal partisipasi publik terhadap agenda pembahasan RUU harus dibuka lebar-lebar. Masyarakat madani, termasuk perguruan tinggi harus getol memonitor dan mengkritisi kerja Dewan agar paraktek utilty maximizer di Senayan tidak terus terjadi.

Mentalitas korupsi anggota Dewan harus dikikis. Tertangkapnya 23 orang anggota DPR 2014-2019 termasuk ketuanya adalah sejarah buram yang memalukan. Selaku Ketua DPR yang juga adalah perempuan pejuang marhaen, Puan Maharani harus menginisiatori perilaku individu dan sistem kerja parlemen yang antikorup, jika tidak ingin dibully terus oleh rakyat.

Selain itu, rakyat harus mengawasi secara “galak” dan intens wakil-wakilnya di Senayan di dalam mengontrol kerja pemerintah. Tidak etis dan konstitusional jika DPR hanya menjadi “alat koor” kepentingan eksekutif. Menurut Lord Acton, kebijakan pemerintah yang tidak dikontrol sudah pasti cenderung korup. Kita ingin DPR tetap menjaga muruah oposisi di dalam kerja politiknya, agar checks and balances tetap terjaga, sehingga kepentingan oligarki kekuasaan bisa diredam.

Namun saya agak skeptis itu akan terjadi di tengah komposisi kursi DPR yang 60 %-nya adalah bagian dari koalisi pemerintah. Tapi itu bukan alasan bagi Dewan untuk bersikap fatalistik. Mereka tetap harus bisa menciptakan sejarah baru perwakilan dengan melawan arus segala kepentingan politis yang merasuki parlemen. Bagaimanapun suara rakyat adalah roh demokrasi yang akan mengawal kerja parlemen ke arah yang bermartabat.

Intinya, meminjam John Bryson (2002) seorang ahli strategi organisasi, kemampuan berpikir strategis memperjelas arah masa depan lembaga, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan memperhitungkan konsekuensi masa depan, membuat keputusan yang melintasi tingkat tugas dan fungsi termasuk membangun kerja kelompok dan keahlian adalah rumus penting untuk memulihkan citra DPR dalam lima tahun mendatang.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya