Polemik Standar Nasional Pendidikan

Guru SDN Sidorejo, Kab. Sidoarjo, Jatim
Polemik Standar Nasional Pendidikan 01/05/2021 440 view Pendidikan Foto/ilustrasi.SINDOnews

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) bukan lagi sebagai draf. Ia sudah menjadi perundangan di republik ini yang berlaku mulai 31 Maret 2021. Akan tetapi, ternyata isinya memancing polemik. Bahkan tidak sedikit dari kalangan pendidikan yang dengan terang-terangan menolak dan mengusulkan untuk dibatalkan. Kok bisa begitu?

Ya, masalahnya ada pada isi pasal 40 ayat 2 dan 3. Di sana disebutkan tentang muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi. Anehnya tidak ada diksi Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai muatan wajib kurikulum. Sontak, banyak orang terkejut mengapa ideologi dan dasar negara Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa tidak dicantumkan secara eksplisit di PP itu?

Ada yang berpandangan, apabila Pendidikan Pancasila dan pelajaran Bahasa Indonesia tidak dicantumkan secara eksplisit. Ini bisa menimbulkan salah tafsir. Tafsirnya bisa saja boleh diajarkan, boleh tidak diajarkan. Ini jelas akan menimbulkan perbedaan mata pelajaran antar sekolah. Yang dikhawatirkan adalah bisa mengakibatkan ketimpangan output pendidikan.

Ada pula yang berpikir, bukankah Pancasila itu sumber segala sumber hukum dan nilai-nilai karakter bangsa? Kalau saja Pancasila tidak diajarkan di sekolah dan Perguruan Tinggi, apa jadinya generasi muda bangsa ini ketika mereka nanti terjun dalam masyarakat dan dunia kerja? Masihkah mereka memiliki pijakan ideologi dan nilai luhur sebagai karakter mereka dalam kehidupan bernegara dan berbangsa?

Kurang lebih begitulah keresahan para penentang PP No. 57/2021 itu. Suasana kebatinan yang begitu cemas itu akhirnya menggiring proses munculnya resistensi yang diformat dan diviralkan di dunia digital selama beberapa hari ini.

Begitu juga Bahasa Indonesia yang tidak disebut sebagai muatan wajib kurikulum ikut menguatkan suasana kebatinan yang negatif dari publik. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa yang maha dahsyat efektivitasnya. Karena itu tidak boleh hilang dari Standar Nasional Pendidikan. Sehingga, hal itu menjadi katalisator percepatan penolakan terhadap PP tersebut.

Kalau kita sandingkan PP 57 dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi memang nyata benar akan hilangnya nomenklatur mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia itu. Dalam PP 57 2021 Pasal 40 ayat (3) Kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat : a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa. Sebaliknya Dalam UU No.12 tahun 2012 (UU Pendidikan Tinggi) disebutkan dalam Pasal 35: Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. Kewawarganegaraan; dan d. Bahasa Indonessia.

Penyandingan dua regulasi ini wajar mengundang penolakan terhadap PP 57/2021, karena jelas bahwa peraturan pemerintah itu bertentangan dengan UU Pendidikan Tinggi tahun 2012. Sangat bisa dipahamai kalau masyarakat pendidikan menolak dengan lantang, meminta pemerintah merevisi dan bahkan ada yang meminta untuk membatalkannya.

Lantas, mengapa nomenklatur Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak ditulis secara jelas di PP 57/2021? Ternyata PP 57/2021 mengacu UU Sisdiknas, yaitu UU No. 20/2003. Di dalam Sisdiknas komponen kurikulum Pendidikan Nasional tidak menyebut Pancasila. Mengapa begitu? Karena suasana kebatinan perumusan UU Sisdiknas menginginkan agar Pancasila tidak dikeramatkan, tidak disakralkan seperti praktik negatif Pancasila pada era Orde Baru.

Waktu itu Pancasila lebih banyak digunakan sebagai alat politik untuk menstigmatisasi kelompok yang bersebarangan dengan pemerintah. Alhasil, Pancasila hanya dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Akan tetapi, sekarang suasana kebatinan bangsa bergerak ke arah lain. Pancasila dirasa penting. Pendidikan ideologi Pancasila sangat dibutuhkan dalam mengarahkan tujuan pembangunan bangsa. Pancasila sangat komplit memasukkan berbagai unsur, mulai dari religiusitas, persatuan, kerakyatan, maupun keadilan sosial. Jika ideologi ini tidak ditanamkan secara utuh sejak anak-anak masih belia, maka arah pembangunan akan semakin rusak.

Pancasila adalah landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi kesepakatan bersama bangsa ini. Menghilangkan Pancasila sebagai bahan ajar kepada generasi muda berarti membiarkan para generasi muda kita tidak memahami landasan moral dan etik yang menjadi kesepakatan bersama pembentukan bangsa ini.

Pemahaman tentang landasan moral dan etik Pancasila bagi peserta didik penting untuk ukuran dan standar kehidupan mereka kelak dalam berbangsa dan bernegara. Begitupun dengan Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa kesepakatan pendiri bangsa ini sebagai bahasa persatuan. Tidak mencantumkannya bahasa Indonesia di standar nasional pendidikan seakan-akan ahistoris terhadap perjuangan bangsa ini.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak bisa dipandang sebagai mata pelajaran/kuliah yang hanya bersifat teknis dan kognitif belaka. Hal itu karena terkait dengan nilai (value) yang diyakini dan mengakar di bangsa Indonesia, yang tidak hanya dipahami oleh peserta didik sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus terinternalisasi di dalam kehidupan peserta didik.

Boleh jadi secara individu-individu peserta dapat sukses menjalani pendidikan bahkan sukses di kehidupan tanpa mendapatkan Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia. Tetapi sebagai generasi suatu bangsa yang akan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu akan menimbulkan persoalan dalam interaksi kehidupan bangsa ini kelak.

Maka dari itu, revisi PP SNP patut dilakukan. Konon kabarnya, Mendikbud Nadiem Makarim sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo memohon revisi PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kita tunggu saja hasilnya- Pancasila dan Bahasa Indonesia dengan jelas dicantumkan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya