Pemimpin Berintegritas Lahir Dari Pemilih Yang Bermartabat : Meneropong Kabupaten Timor Tengah Utara Menjelang Pilkada 2020

Penikmat Kopi Kapal Api
Pemimpin Berintegritas Lahir Dari Pemilih Yang Bermartabat : Meneropong Kabupaten Timor Tengah Utara Menjelang Pilkada 2020 15/10/2019 1371 view Politik

Tahun 2020 ini, secara serentak Indonesia kembali menggelar pesta demokrasi pemilihan kepada daerah. Ada 270 daerah yang akan mengikuti perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada), terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Untuk Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri akan ada 9 kabupaten dari 22 kabupaten/kota, yang akan menggelar pilkada serentak pada tahun 2020. Yakni, 3 kabupaten di Pulau Flores, dua kabupaten di Pulau Sumba, dan tiga kabupaten di Pulau Timor (termasuk kabupaten Timor Tengah Utara), dan juga kabupaten Sabu Raijua. Jelas saja, hal ini menjadi momentum yang dinantikan oleh segenap masyarakat di daerahnya masing-masing. Apa lagi para kontestan yang sedang gencar berlomba-lomba mengampanyekan dirinya ke publik melalui dunia maya maupun alat komunikasi lainnya. Walaupun yang dikampanyekan itu merupakan unsur pencitraan, bagi para kontestan tak jadi masalah, asalkan bisa menarik perhatian warga-net. Namun ironinya, apa yang dilakukan bilah dilihat secara kasat mata, secara langsung kita bakal mengetahui bahwa kontestan tersebut mengalami cacat intelektual, yang di mana, ia tak memiliki kemampuan akademik yang baik dan jiwa sosial yang tak bisa diteladani. Tipikal seorang pemimpin tak seperti ini rupanya. Momentum pesta demokrasi tidak hanya memilih pemimpin yang berintegritas, namun harus bisa meciptakan masyarakat pemilih bermartabat.

Quo Vadis Kabupaten Timor Tengah Utara?

Berbicara soal kabupaten TTU dari sektor pengelolaan sumber daya alam tentu akan menjadi sebuah perdebatan yang sangat seru. Terlepas dari “antek-antek” kekuasaan yang lebih mendekatkan diri dengan penguasa. Perluh diketahui bersama bahwa TTU merupakan sebuah daerah yang memiliki potensi sektor pertanian dan peternakan yang sangat baik. Akan tetapi, hingga saat ini, pemerintah terlihat gagal dalam mengelola SDA maupun potensi yang dimiliki oleh daerah. Padahal pemerintah sendiri telah mencanangkan program kerja yang terlihat sangat strategis dan taktis untuk mengelola SDA dan SDM tersebut. Program yang dicanangkan, antara lain: sari tani dan Padat Karya Pangan (PKP) dan rumah layak huni dengan dana yang disiapkan sebesar 60 miliar. Tiga program tersebut terbalut dalam konsep makan cukup, pakai cukup, dan tinggal di rumah yang layak huni. Akan tetapi, sudah sejauh mana indikator keberhasilan dari program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sejak tahun 2010 silam?

Sejauh mata memandang, ketiga program tersebut terlihat hampa tanpa membawa perubahan yang begitu signifikan. Terkhusunya program sari tani dan padat karya pangan. Kedua program ini nampaknya gagal dan tak berorientasi secara maksimal, tak terkoordinir dengan baik, dan program ini nampaknya tak berperi keadilan, yang artinya implementasinya tak sistematis dan tak merata di seluruh pelosok. Begitu pula dengan rumah layak huni. Bayangkan, ada 24 Kecamatan, 193 Desa/Kelurahan yang berada di kabupaten TTU, apakah dalam paruh waktu di akhir tahun dan akhir masa jabatan kepemimpinan Bupati/Wakil bupati saat ini, semua kepala keluarga (KK) yang masuk dalam daftar penerima bantuan rumah layak huni dapat terealisasi sebagaimana batasan waktu yang ditetapkan dalam ikhtiar pengerjaan proyek tersebut? Apa lagi ada penambahan dana dari peralihan dana proyek patung Kristus Raja sebesar 35 miliar dengan mengerjakan 12.500 rumah layak huni. Hal ini nampaknya sangat “lucu dan aneh”. Cobalah pemerintah saat ini, menghadirkan program yang lebih sistematis dengan konsep yang strategis, dengan memanfaatkan para akademisi di Unimor guna memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pengelolaan SDA yakni di sektor pertanian dan peternakan yang berdampak luas dan memiliki pengaruh sosial yang baik. Di samping mendongkrak perekonomian daerah dan masyarakat, konsep tersebut juga dapat mengehemat anggaran belanja daerah. Banyak sekali akademisi Universitas Timor yang mempunyai kemampuan di bidang tersebut, mengapa mereka tak dimaanfaatkan untuk terlibat dalam pengelolan SDA dan SDM kabupaten TTU? Padahal, dalam sebuah sistem pemerintahan perlu ada sinergitas dari berbagai pihak, misalkan akademisi, pemuda, masyarakat sipil, dan tokoh masyrakat untuk bekerjasama membangun tatanan daerah.

Meneropong Kabupaten Timor Tengah Utara Menjelang Pilkada 2020

Hiruk pikuk pendaftran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menjelang Pilkada serentak yang bakal berlangsung ditahun 2020, nampaknya terlihat “sangar”, kala para Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati didampingi oleh ratusan bahkan ribuan pendukung saat beranjak mendaftar di partai politik yang dipercayakan untuk mengusung dan mendukung di saat momentum perhelatan (pilkada serentak) pesta demokrasi tiba. Tentunya ini sesuatu yang sangat “wow” dan menunjukan bahwa, segala sesuatu telah dipersiapkan secara matang kala diperhadapkan dengan kerasnya dinamika di atas ring perhelatan. Akan tetapi, yang menjadi lokus utama dari bekal seorang bakal calon, apakah hanya massa, uang, dan visi-misi yang terkadang terlihat rancu dan belum ada kepastian ketika terpilih? Secara pribadi, saya mengatakan bahwa ini bukan tipe seorang pemimpin yang dibutuhkan saat ini. Bisa jadi, ketika ia terpilih nanti semua program yang dicanangkan hanya berjalan separuh waktu, dan berkahir dengan kemeresotan yang bakal membawa daerah tersebut ke zona daerah tertinggal.

Di satu sisi, dari semua bakal calon bupati/wakil bupati yang telah mendaftar, tentu ada sosok anak muda dan yang berjiwa muda. Tentu ini mejadi salah satu kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun,sudah sejauh mana pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mengorganisir birokrasi, mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia di kabupaten TTU? Mengamati dari semua figur yang telah mendaftar, tak ada satupun figur yang pernah membantu menyumbangkan gagasan dan konsep bahkan terjun langsung ke lapangan membantu pemerintah dan masyarakat, guna menyukseskan program yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga memberi warna perubahan bagi TTU. Dan masyarakat rupanya masih terobsesi dengan figur muda, yang mereka tahu bahwa, yang muda itu tentu berjiwa muda, dan memiliki semangat membawa perubahan. Kembali saya sampaikan bahwa, yang tua ataupun muda seorang pemimpin bukan menjadi sebuah baromometer. Yang tua juga bisa membuat perubahan. Sejauh ini, kabupaten TTU pernah dipimpin oleh seorang tokoh muda, namun apa yang dilihat dan dirasakan saat ini? Rupanya TTU masih berada dalam zona daerah tertinggal. Masyarakat keciprat dengan berbagai hegemoni pencitraan yang dibuat. Padahal kabupaten TTU bisa keluar dari zona daerah teringgal apabila, pemerintah bersinergi dengan para figur yang saat ini beranjak bertarung ke pilkada dan semua elemen masyarakat untuk mengelola sumber daya alam (SDA).

Namun yang terlihat, masyarakat TTU hanya “jago” berpolitik, kaya pencitraan, tapi malas bekerja dan “miskin” gagasan. Tentu saja, hal ini menjadi sebuah ujian bagi para kandidat bakal calon, untuk mempersiapkan segala strategi yang sistematis dan terkonsep, untuk kembali menutupi berbagai kekurangan dan hambatan yang saat ini dimiliki oleh masyarakat TTU, agar lekas beranjak keluar dari zona daerah tertinggal. Seorang pemimpin bermodalkan kerendahan hati saja belum mencukupi kriteria, karakter seperti ini apa yang mau dilakukan nantinya. Akan tetapi, perlu ditambahkan dengan kemampuan akademik yang mumpuni dan memiliki jiwa sosial yang etis.

Oleh karena itu, bisakah kita melahirkan pemimpin kabupaten TTU yang memiliki intregritas yang baik, yang setiap tindakannya tidak melenceng dari visi-misi dan janji manis kala momentum kampanye berlangsung? Jawabannya, harus bisa. Seorang pemimpin adalah buah pilihan dari masyrakatnya. Jika kritis dan berdaya secara politik, masyarakat akan menghasilkan pemimpin yang bermutu dan sebaliknya. Pemimpin yang memiliki integritas publik dibutuhkan untuk membangun sistem pemerintahan yang baik.

Disisi lain, institusi yang adil juga harus dibangun agar bisa memunculkan pemimpin yang berintegritas publik. Hakikatnya, integritas merupakan sikap jujur dan sungguh-sungguh untuk melakukan yang benar dan adil dalam setiap situasi sehingga mempertajam keputusan dan tindakannya dalam kerangkan pelayanan publik. Pemimpin yang berintegritas dapat dilihat dari perilaku, visi-misi, dan tindakan yang sesuai dengan standar etika.

 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya