Pariwisata, Privatisasi, dan Kemiskinan

Penulis Paruh Waktu
Pariwisata, Privatisasi, dan Kemiskinan 15/10/2019 738 view Ekonomi

Sekitar awal Januari kemarin, muncul gagasan kontroversial Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Ia menyatakan akan menutup Taman Nasional Komodo (TN Komodo) demi keberlanjutan hidup satwa langka komodo di sana. Pasalnya, TN Komodo yang menjadi habitat komodo kini sedang berada dalam zona degradasi akut. Populasi rusa yang merupakan makanan utama komodo makin terbatas sebagai dampak dari praktek perburuan liar.

Gagasan ini jelas menimbulkan pro-kontra. Namun di tengah pro-kontra tersebut, ada satu hal yang luput dari perdebatan dan pemberitaan, yakni nasib masyarakat yang hidup dan tinggal berdampingan dengan komodo. Keeksotisan serta keindahan alam TN Komodo seakan memberi sihir dan membuai kita, hingga luput melihat apalagi mempertanyakan: mengapa kondisi masyarakat pulau Komodo dan sekitarnya terus terjepit kian hari.

TN Komodo untuk Siapa?

Sebagai satwa langka, Komodo pertama kali ditemukan pada 1910 oleh seorang penjelajah Eropa. Penemuan ini kemudian diketahui oleh Direktur Museum Zoologi Bogor, Peter Ouwens, yang kemudian menuliskan karya ilmiah tentang satwa tersebut pada tahun 1912. Karya ilmiah ini berjudul “On a Large Varanus Species from an Island of Komodo”. Merespon temuan tersebut, dalam rangka melindungi komodo dan habitatnya, didirikanlah Taman Nasional Komodo pada tahun 1980.

Beberapa tahun belakangan TN Komodo menjadi salah satu spot wisata favorit. Ia menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Data BPS (2018) menunjukkan, terhitung sejak 2014, jumlah pengunjung telah mencapai sekitar 80.626 orang. Angka tersebut naik menjadi sekitar 95.410 orang pada 2015, 107.711 orang pada 2016, 125.069 orang pada 2017, dan 176.830 orang pada 2018. Angka ini menunjukkan suatu lonjakan pengunjung yang luar biasa signifikan dan dahsyat. Hanya dalam tempo waktu beberapa tahun belakangan (2014-2018), jumlah pengunjung telah berkisar naik dua kali lipat.

Tentu, melonjaknya jumlah pengunjung ini berimbas pada jumlah pemasukan industri pariwisata tersebut. Pada tahun 2014, total pemasukan TN Komodo dari biaya tiket masuk kurang lebih berkisar Rp 5,4 miliar. Pemasukan bertambah menjadi sekitar Rp 19,20 miliar (2015), Rp 22,80 miliar (2016), Rp 29,10 miliar (2017) dan sampai 2018 lalu, angka ini telah mencapai jumlah Rp 33,16 miliar.

Jumlah pemasukan TN Komodo yang terlihat cukup fantastis nyatanya tak berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Dari hasil penelitian Sunspirit for Justice and Peace, kalangan yang menikmati kue pariwisata adalah operator swasta dan pengusaha kapal swasta (75,55 %), pengusaha perhotelan dan restoran (23,36 %) dan sisanya dinikmati pengelola TN Komodo dan Pemerintah Daerah. Dari sini, kita dapat melihat jelas ke mana aliran keuntungan dari bisnis Pariwisata TN Komodo ini mengalir. Alih-alih memakmurkan rakyat setempat, pundi uang yang mengalir dari bisnis pariwisata justru hanya masuk ke kantong-kantong segelintir pemilik kapital.

Privatisasi dan Kemiskinan

Bukan hanya tak berimbas pada masyarakat, masuknya bisnis pariwisata juga mengubah status kepemilikan kawasan ini. Tercatat, beberapa kawasan mesti menerima pil pahit privatisasi. Dengan dalih konservasi, berhektar-hektar areal lahan dibuka untuk kepentingan swasta. Privatisasi kawasan TN Komodo, tak dapat dipungkiri, membuahkan kesengsaraan berlapis bagi masyarakat sekitar. Pembangunan dan penyingkiran datang sudah seperti setan kembar yang menggiring masyarakat menuju siksa neraka. Privatisasi ruang sejak dialih-fungsikannya menjadi Taman Nasional bukan saja berhasil menyingkirkan mereka dari ruang hidup. Ia juga menjauhkan mereka dari sistem mata pencaharian dan pola bertahan hidup yang tradisional.

Bila kita telusuri, sejak terbentuknya TN Komodo pada 1980 dan sistem zonasinya demi pelestarian lingkungan, masyarakat yang sebelumnya tinggal berpencar-pencar dipaksa tinggal dalam satu lokasi terbatas. Tak hanya itu, pola hidup dengan menggantungkan diri dari berburu (khususnya rusa) dilarang. Bila masih bersikeras berburu, mereka acap kali dituduh sebagai pemburu liar. Teror, intimidasi, dan kekerasan adalah hal yang sering mereka rasakan.

Untuk dapat bertahan hidup, mata pencaharian mesti berganti. Alih profesi menjadi nelayan mau tidak mau jadi pilihan. Pun begitu, dengan dalih zonasi dan pengelolaan kawasan pelestarian alam, pembatasan area penangkapan ikan diberlakukan. Mereka dilarang menangkap ikan pada area tertentu, misal area diving dan beberapa tempat yang dianggap terlalu indah untuk dicemari perahu kecil yang makin sempoyongan untuk bertahan hidup.

Hemat saya, kemiskinan yang kian mencekik bukan datang begitu saja dan tanpa alasan. Ia diciptakan, dan telah melalui proses historisnya yang panjang. Kemelaratan itu adalah imbas dari dosa masa lalu yang dilakukan negara, dengan mengusir paksa masyarakat setempat dengan dalih konservasi lingkungan. Pengusiran, pencaplokan lahan bersama dengan privatisasi, memisahkan masyarakat dari sarana-sarana produksi. Dengan hilangnya sarana produksi, hilang pulalah setengah kekuatan masyarakat untuk bertahan hidup.

Perampasan dan privatisasi lahan secara paksa pada saat bersamaan juga menjadi sebab asal muasal tersentralnya kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang. Di satu sisi, masyarakat hilang daya dan sarana hidupnya (proletarisasi). Pada sisi lain, daya dan kuasa tersebut berpindah tangan pada segelintir golongan. Pada 1980-an, awal TNK dibuka, hal ini dilakukan secara sengaja oleh negara. Kini, swasta yang kemudian melenggang santai mencaplok dan mengambil-alih lahan-lahan dan kawasan tersebut.

Alih-alih menguntungkan masyarakat sekitar, keberpihakan pemerintah terhadap pebisnis makin memperkeruh keadaan. Imbas bisnis pariwisata jelas-jelas tak menguntungkan masyarakat. Justru adalah sebaliknya, bisnis pariwisata cenderung menyudutkan kehidupan masyarakat sekitar. Sejak awal berdirinya, mereka terusir, mata pencahariannya hilang, berganti lalu pula dibatasi, kondisi hidup tak menentu. Tanah rakyat dicaplok-caplok untuk diprivatisasi investor, sementara akses ke sumber daya dan mata pencaharian mereka pun dibatasi.

Dengan demikian, janji bahwa “proyek strategis nasional pembangunan pariwisata adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat” hanyalah sebuah mitos dalam kehidupan massa rakyat Flores dan di beberapa pulau satelit di dalam kawasan TN Komodo. Sebab, pariwisata pengembangan dan pembangunan pariwisata di Flores dan di dalam TN Komodo bukanlah proyek untuk kepentingan massa rakyat. Pengembangan dan pembangunan itu hanyalah digalakkan untuk kepentingan-kepentingan segelintir orang yang hanya memanfaatkan komodo dan keindahan alamnya sebagai ruang untuk mengeruk keuntungan material demi ekspansi dan reproduksi kapital ke depan.
 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya