Pancasila dalam Konsep Masyarakat Prismatik

Pancasila dalam Konsep Masyarakat Prismatik 21/06/2021 185 view Politik klikwarta.com

Para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah (philosophische grondslag) dalam bernegara. Sebagai falsafah, Pancasila menjadi pedoman dalam bertindak dan sekaligus titik orientasi bersama dalam mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Status Pancasila sebagai pedoman dan sekaligus titik orientasi bersama itu pulalah yang membuat kita menyebut Pancasila sebagai ideologi.

Namun, sampai hari ini perdebatan tentang apakah tepat atau tidak tepat menyebut Pancasila sebagai ideologi masih berlangsung. Kalangan yang menolak Pancasila disebut sebagai ideologi berbasis pada argumen bahwa sila-sila dari Pancasila itu tidak koheren yang mengurangi aspek kelogisannya. Bahwasanya, setiap sila dari Pancasila itu mengandung perspektif filosofis atau alam pikiran berbeda dan bahkan mengandung kontradiksi. Kecenderungan Pancasila yang mencakup banyak alam pikiran ini sangat berlawanan dengan perspektif yang melihat ideologi sebagai entitas yang koheren dan utuh.

Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, mengandung perspektif filosofis monoteisme yaitu Tuhan yang satu. Sila pertama ini bermakna bahwa seseorang berbuat baik orientasinya untuk mendapat pahala di akhirat atau yang disebut surga. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung perspektif filosofis humanisme. Yaitu menempatkan manusia sebagai sentral dari segala hal. Sila ini bermakna bahwa seseorang berbuat baik untuk dirinya sendiri, bukan untuk mendapat pahala di akhirat karena menjadi manusia yang baik itu sudah cukup.

Sila pertama dan kedua inilah yang sangat jelas kontradiksinya. Sila pertama menempatkan Tuhan sebagai sentral sedangkan sila kedua menempatkan manusia sebagai sentral. Secara kasar tetapi relatif dapat dikatakan bahwa sila pertama adalah agama bagi orang beriman, sedangkan sila kedua adalah “kepercayaan” bagi orang ateis.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung perspektif filosofis nasionalisme. Sebuah alam pikiran sejak abad ke-18 tentang otonomi teritori. Bahwasanya setiap bangsa berhak atas wilayah tempat tinggal mereka. Sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan wilayah itu, maka perlu ada romantisme rasa cinta terhadap tanah air.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung perspektif filosofis demokrasi. Demokrasi dengan penekanannya pada kebebasan mengajarkan “apapun terjadilah”. Artinya seorang individu tidak harus berpihak pada suatu nilai etis tertentu seperti perhatian kepada orang-orang yang lemah dan miskin.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung perspektif filosofis sosialisme. Sosialisme memberi penekanan penting pada kesetaraan dan karena itu setiap orang memiliki kewajiban etis untuk memperhatikan orang-orang yang lemah dan miskin. Apalagi dalam pembentukannya, tidak ada keterangan yang spesifik dan jelas tentang perspektif filosofis apa yang terdapat dalam sila kelima. Apakah keadilan itu versi libertarianisme, liberalisme, atau Marxisme.

Berbasis pada kontradiksi dan perspektif filosofis berbeda dari setiap sila itulah, maka kalangan yang menolak Pancasila disebut sebagai ideologi menganggap bahwa Pancasila lebih tepat disebut dan diterima sebagai “kerangka kebudayaan” atau cukup sebagai “kesepakatan bersama”. Sebagai “kerangka kebudayaan” dan “kesepakatan bersama” Pancasila tetap akan menjadi pedoman dan titik orientasi bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila ditelisik, alasan untuk menolak Pancasila disebut ideologi adalah karena penilaian bahwa pada masa pemerintahan Presiden Jokowi terdapat upaya untuk mengkultuskan dan menyakralkan Pancasila. Organisai Kemasyarakatan (Ormas) tertentu dibubarkan karena dinilai bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Kecurigaan yang muncul adalah apakah pembubaran itu sungguh karena alasan bertentangan dengan ideologi negara yang di dalamnya terdapat nilai persatuan bangsa, atau karena kepentingan politik tertentu seperti pemilu. Sinopsisnya semacam: pemerintah atau katakanlah kelompok nasionalis membubarkan ormas radikal demi integrasi bangsa. Narasi seperti ini mudah mengaduk psikologi kelompok minoritas yang rentan untuk bersimpati kepada pemerintah.

Masyarakat Prismatik

Fred W. Riggs (1964) adalah ilmuwan administrasi publik dari Amerika yang mencetuskan konsep masyarakat prismatik. Berbasis pada penelitiannya tentang administrasi pemerintahan berbagai negara di dunia, Riggs menjelaskan bahwa masyarakat prismatik adalah tipe moderat dari tipe masyarakat terpusat (fused society) dan tipe masyarakat terpilah (refracted society). Dalam masyarakat terpusat seperti Kerajaan Muang Thai tradisional struktur atau administrasi eksekutif menjalankan banyak fungsi seperti keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan perundang-undangan. Sedangkan dalam masyarakat terpilah seperti Amerika Serikat sebuah struktur atau administrasi menjalankan fungsi berbeda-beda. Lembaga eksekutif membuat dan menjalankan undang-undang, lembaga legislatif membuat undang-undang, dan lembaga yudikatif menjalankan fungsi pengadilan.

Administrasi pemerintahan dalam tipe masyarakat prismatik tidak menekankan kaidah-kaidah formal yang teknis dan berlaku universal, tetapi menekankan fungsi administrasi pemerintahan di dalam konteks sistem sosial dan budaya suatu masyarakat. Artinya, administrasi pemerintahan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dalam sistem sosial dan budaya suatu masyarakat. Sebagai tipe moderat, dalam masyarakat prismatik berbagai nilai dari perspektif filosofis berbeda dapat ada secara bersamaan dan hidup berdampingan.

Seturut konsep masyarakat prismatik, tidak menjadi masalah apabila kita menyebut Pancasila sebagai ideologi. Pancasila adalah ideologi yang khas yakni menghimpun nilai yang beragam untuk dijadikan pandangan hidup. Pancasila dibentuk sesuai dengan kebutuhan sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Tidak masalah pula apabila sila-sila di dalamnya memiliki perspektif filosofis berbeda, karena yang paling penting adalah sila-sila Pancasila menjadi “yang ideal” dalam menuntun kita bertindak dan mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara.

Kita memerlukan sila pertama untuk menampung orang-orang beriman. Kita memerlukan sila kedua untuk menampung orang-orang yang, katakanlah, kurang memberi perhatian pada urusan keimanan. Hubungan positif sila pertama dan kedua ini dapat dipahami bahwa ia mengajarkan agar seseorang yang beriman kepada Allah mesti juga mengasah kemampuan nalarnya sebagai manusia. Di sini keimanan dan kecerdasan akan menjadi seimbang.

Sila ketiga sangat kita perlukan demi integrasi sebagai bangsa yang multikultural. Sila keempat mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang bebas dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Sila kelima mengajarkan kita agar kemakmuran itu mesti disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan perhatian sehingga hidup berbangsa dan bernegara diwarnai oleh kebaikan bersama.

Meja Statis dan Leitstar Dinamis

Bung karno sendiri mengatakan Pancasila memiliki dua sisi yaitu meja yang statis dan leitstar yang dinamis (Latif, 2019:15). Sebagai meja yang statis Pancasila adalah tempat yang mempersatukan segenap elemen bangsa. Dan sebagai leitstar yang dinamis, Pancasila menjadi bintang penuntun dalam mengejar cita-cita menjadi bangsa yang maju dan makmur. Terkait dengan dua sisi dari Pancasila itu, kita perlu mengingat ajaran filsuf eksistensialisme Prancis Jean-Paul Sartre bahwa eksistensi mendahului esensi. Maka, eksistensi idelogi Pancasila sebagai meja yang statis itu final. Seluruh masyarakat Indonesia harus menerima itu. Namun, esensi Pancasila sebagai leitstar yang dinamis akan terus kita persoalkan. Dalam arti kita terus melakukan refleksi dan evaluasi sampai sejauh mana sila-sila dalam Pancasila telah menjadi tuntunan bagi kita dalam mencapai bangsa Indonesia yang maju dan makmur.

Menerima negara Pancasila sebagai pilihan final sangat relevan dengan realitas Indonesia yang multikultural. Pancasila mengakomodasi berbagai kelompok dengan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) berbeda. Negara Pancasila adalah bentuk administrasi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Keutamaan yang paling penting adalah tidak boleh ada kelompok yang mendaku diri paling Pancasilais dan melakukan tafsir tunggal atas Pancasila demi kepentingan politik semisal menyingkirkan kelompok yang mempunyai pilihan politik berbeda.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya