‘New Normal,’ Lelucon Lama Konservatif yang Terus Direplikasi

Pengamat Senja
‘New Normal,’ Lelucon Lama Konservatif yang Terus Direplikasi 31/05/2020 1419 view Opini Mingguan pixabay.com

Hari-hari di tengah pandemi COVID-19 semakin hari semakin menakutkan bagi beberapa orang, tetapi juga seakan biasa-biasa saja bagi yang lainnya. Tidak ada yang bisa mengukur seberapa besar keresahan orang akibat pandemi ini, dan jika tidak resah sebabnya mengapa. Tetapi padangan seperti itu cukup berbahaya, bukan ingin menakut-nakuti tapi faktanya memang berkata terbalik.

Kurva kenaikan COVID-19 di dunia memasuki fase puncak, di mana ada sekitar enam juta lebih orang terinfeksi. Di Indonesia sendiri kasus COVID-19 benar-benar bergerak naik inkonsisten, terkadang naik tajam, di satu waktu naiknya tidak terlalu tajam. Total hingga hari ini ada sekitar 25.773 kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Payahnya otoritas dalam membuat kebijakan yang efektif, hingga lemahnya pelacakan dan penelusuran jejak orang per orang yang diduga membawa virus, menjadi satu kritik tersendiri. Pasalnya kondisi tersebut menyebabkan kekacauan cukup serius bagi institusi rumah sakit dan laboratorium. Karena dengan lemahnya pelacakan dan penelusuran, mengakibatkan perluasan transmisi virus ke manusia semakin masif. Akibatnya banyak rumah sakit dan laboratorium kalang kabut, kala terjadi lonjakan pasien.

Mengapa kewalahan? Patut diduga hal tersebut akibat dari tidak jelasnya kebijakan di sektor kesehatan, yang mana kita sudah paham, sebab banyak berseliweran di media online, bahwa banyak rumah sakit yang tidak siap menerima pasien COVID-19. Infrastruktur yang kurang, alat-alat medis yang terbatas hingga persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan, menjadi isu yang hangat diperbincangkan.

Masih banyak persoalan-persoalan lain yang menarik dibahas, baik mengenai pemilihan kebijakan PSBB daripada karantina wilayah, hingga wacana yang terbaru dan mulai diimplementasikan yaitu ‘New Normal,’ atau normalitas baru atau norma baru. Di mana konsep tersebut menurut pemerintah adalah hidup berdampingan dengan pandemi, dan mulai kembali melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya, tentu dengan menggunakan protokol kesehatan yang dibuat oleh otoritas.

New Normal dan Konsisten dalam Inkonsistensi

Berbicara terkait ‘New Normal’ tidak bisa dilepaskan dari pernyataan otoritas tentang harus hidup berdamai dengan pandemi, padahal sebelumnya mengatakan akan berperang melawannya. Konsistensi dalam inkonsitensi menjadi watak dari otoritas kali ini, jika dalam banyak tulisan penulis menyatakan bahwa otoritas ini bermain-main dengan pandemi, karena tak pernah serius. Hal ini dibuktikan dengan aneka kebijakan yang kontraproduktif, seperti membuka tempat wisata hingga lelucon garing anti sains.

Kondisi tersebut dilanjutkan dengan ketidakfokusan otoritas dalam membuat prioritas, di tengah banyak rakyatnya yang bahu membahu menyelamatkan sesamanya. Mereka malah melakukan pembahasan Omnibus Law hingga mengesahkan UU Minerba, sampai-sampai membuat PERPPU ‘fiskal’ COVID-19 menjadi UU. Situasi demikian sangat kontras dengan kondisi dan keadaan, seiring waktu rakyat dihadapkan pada infeksi yang semakin masif, kerentanan pangan dan mulai banyaknya PHK pada buruh, tetapi tidak pernah ada ketegasan yang jelas dari otoritas.

Suka membuat aturan tetapi sering juga melanggar dan mengangkangi konstitusi, barangkali itulah watak otoritas kartelisme politik, dimana banyaknya partai tidak berbasis pada kepentingan ideologis. namun lebih condong pada kepentingan segelintir kelompok (Ambardi Kuskridho, 2008). Itulah yang tampak dalam konteks kekinian, ada yang namanya UU Karantina Kesehatan tetapi tidak dijalankan, katanya kekurangan budget, tetapi di satu sisi anggaran dihabiskan untuk proyek-proyek yang irelevan seperti Pra-Kerja hingga membangun rumah sakit darurat di tempat yang aksesnya susah.

Watak ini menunjukan tidak adanya political will dan kontrol dari partai terhadap otoritas. Masa-masa yang cukup memprihatinkan ini menciptakan satu pertanyaan cukup serius. Di saat otoritas akan menggulirkan ‘New Normal’ apakah ini menjadi bagian dari konsistensi atas inkonsistensi?

Bagi saya yakin iya. Sebab, saat ini Indonesia sedang memasuki fase puncak yang fluktuaktif. Ditambah kondisi infrastruktur kesehatan yang jauh dikatakan layak, bahkan dengan banyaknya di-PHK dan dirumahkan tanpa jaminan, kondisi ini wujud dari tidak adanya tindakan konstitusional dari pemerintah, sehingga mengakibatkan kerentanan menjadi semakin tinggi.

Kerentanan inilah yang memicu seseorang untuk berkeliaran khususnya di kota-kota besar, karena mereka harus bekerja dan memenuhi kebutuhan pokok. Orang-orang tersebut secara tidak langsung dalam dilema harus melawan COVID-19 tetapi juga harus melawan kelaparan, maka secara tidak langsung mereka telah ‘berdamai’ dengan terpaksa dan menjalani ‘New Normal’ secara tidak sengaja. ‘New Normal’ baik yang dilegitimasi oleh otoritas atau yang terpaksa dijalankan oleh rakyat, adalah akibat dari konsisten dalam inkonsistensi.

Lelucon Lama yang Direplikasi

Wacana berdamai dalam bentuk ‘New Normal’ seakan menjadi lelucon lama yang digubah ulang, mengulangi lelucon awal yang dibuat, seperti banyakin doa, minum jamu dan berjemur karena iklim tropis bisa membunuh virus, tapi secara fakta ilmiah tidak relevan. Konteks ini pun merujuk dimana tidak ada keseriusan dalam penanganan pandemi, baik kala memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) daripada melakukan karantina wilayah terukur pada episentrum pandemi.

Lalu muncullah pemikiran brilian tentang konsep hidup damai dengan pandemi. Hingga pernyataan mengapa tidak melakukan karantina wilayah, karena otoritas beralasan hal tersebut tidak efektif. Hal itu muncul sebab otoritas menganggap tidak ada negara yang berhasil mengendalikan COVID-19 dengan karantina wilayah. Tapi faktanya berbeda, banyak negara yang mulai berangsur-angsur normal, mulai dari China, Korea Selatan, Vietnam, Jerman bahkan Italia.

Lelucon tersebut semacam hal yang cukup bikin miris, karena konsep PSBB sebenarnya merupakan langkah kala karantina wilayah ketat berhasil menurunkan atau mengontrol pandemi, sebagai transisi menuju ‘New Normal’ itu sendiri. World Health Organization (WHO) dalam situsnya mengatakan demikian, dan itu sangat relevan jika melihat secara kontekstual.

Secara lebih spesifik Dr Tedros Adhanom dari WHO mengingatkan bahwa fase transisi ini harus dilalui dengan skema karantina wilayah terukur, baru pelan-pelan melakukan pengurangan karantina wilayah, mungkin PSBB ini sebenarnya bentuk dari fase pengurangan karantina wilayah.

Kriteria untuk menuju ‘New Normal’ yakni, transmisi dikendalikan; Kapasitas sistem kesehatan tersedia untuk mendeteksi, menguji, mengisolasi dan menangani setiap kasus COVID-19; Risiko wabah diminimalkan dalam pengaturan khusus seperti fasilitas kesehatan yang memadai; Tindakan pencegahan dilakukan di tempat kerja, sekolah, dan tempat lain di mana penting bagi orang untuk pergi; Mitigasi resiko impor (dalam banyak aspek); Edukasi pada masyarakat masif, mereka dilibatkan dan diberdayakan untuk menyesuaikan diri dengan ‘New Normal.’

Apakah itu sudah ada? Atau terpenuhi? Mungkin banyak orang yang sudah lelah dengan lelucon seperti ini. ‘New Normal’ adalah distorsi dari realitas dimana faktanya seperti ini dan itu, tetapi ditolak mentah-mentah dan mencoba menciptakan fakta sendiri.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya