Meminimalisasi Konsep Omnibus Law RUU CILAKA

Penikmat Kopi Kapal Api
Meminimalisasi Konsep Omnibus Law RUU CILAKA 08/02/2020 1807 view Hukum Antaranews.com

Awal periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuka dengan wacana gebrakan omnibus law atau UU yang mengatur seperangkat aturan atau yang berisikan banyak aturan dalam satu Undang-Undang.

Masyarakat Indonesia selalu digemparkan oleh RUU “Sapu Jagat” atau yag lebih dikenal dengan istilah omnibus law, yang hingga sekarang masih menjadi tranding topic di media massa selain isu Corona Viruz. Dalam bidang kesehatan Corona menjadi salah satu momok yang sangat ditakuti oleh masyarakat dunia.

Begitu pula dengan RUU omnibus law, ia akan menjadi “viruz” yang sangat ditakuti dalam negara dengan sistem demokrasi dan sistem hukum yang dianut Indonesia jika toh RUU tersebut disahkan.

Konsep omnibus law yang dirintis oleh para ilmuwan hukum ibarat pepatah sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Yang artinya, undang-undang yang mengandung lebih dari satu muatan peraturan dengan tujuan untuk mengatasi tumpang tindihnya regulasi hukum.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Jokowi sebagai “sang konseptor”, bahwa hadirnya omnibus law bertujuan untuk menyederhanakan regulasi hukum yang dianggap sangatlah berbeli-belit. Akan tetapi muncul sebuah pertanyaan, mengapa pembahasan terkait omnibus law ini digelar dalam pertemuan yang tertutup dan tidak menghadirkan ataupun mengundang organisasi serikat buruh? Padahal, salah satu dari dua konsep omnibus law yang digarap terkait dengan UU Cipta Lapangan Kerja (CILAKA).

Jadi wajar saja jika ada masyarakat yang menduga bahwa ada konspirasi antar elit negara dan para investor dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Setelah menerbitkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang cukup kontroversial di masyarakat, pemerintah merasa belum kapok dan kembali mengusulkan RUU yang disebut sebagai UU “sapu jagat” yang digadang-gadang mampu menyederhanakan, meringkas, dan mengatasi tumpang tindih UU yang berkaitan dengan investasi. Omnibus law menuai banyak penolakan, salah satu yang menyita perhatian adalah RUU Cilaka.

Rencana penyusunan draft RUU Cilaka bertujuan untuk mendongkrak investasi besar-besaran dan mempermudah investor. RUU ini akan segera diselesaikan dalam jangka waktu 100 hari kerja oleh pihak DPR sesuai perintah Jokowi. Rencana ini mendapat respon represif oleh Serikat Buruh, Mahasiswa dan Masyarakat.

Kendati demikian, hingga saat ini pun pemerintah tidak pernah mensosialisasikan atau membedah isi dari omnibus law bersama para buruh agar mereka terlibat memberi masukan terkait pasal-pasal apa saja yang perlu dimasukan dalam omnibus law dan mana yang harus diperbaiki.

DPR perlu berdiskusi terlebih dahulu bersama dengan para buruh, untuk membahas lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam omnibus law itu. Sehingga omnibus law ini akan dikawal bersama dan tidak harus selalu turun ke lapangan.

Aturan multi sektoral ini mengatur soal perizinan, kehutanan, lingkungan hingga perburuhan. RUU Cilaka dinilai akan berpotensi menyebabkan kerugian yang sangat besar khususnya di Bali dan Labuan Bajo, mengingat saat ini kedua daerah tersebut sebagai daerah percontohan investasi. Mengapa demikian?

Hal ini dikarenakan omnibus law RUU Cilaka merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan investasi asing melalui cara-cara kolonial. Sebagaimana yang pernah terjadi diakhir abad ke-19, di bawah tekanan globalisasi dan perjanjian internasioanl, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan Koeli Ordonantie (Aturan yang dicetuskan oleh pemerintah Hindia Belanda mengenai ketenagakerjaan).

Aturan tersebut dinilai berambisi untuk mempermudah pembukaan lahan sebanyak-banyaknya untuk investasi asing dengan merampas hak atas tanah dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal.

Dalam draft omnibus law terkhusus RUU Cilaka, ada beberapa poin penting yang dipertentangkan oleh serikat buruh dan bakal merugikan para pekerja, yakni; Menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, flektabilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) Unskill, jaminan sosial terancam hilang, menghilangkan sanksi pidana terhadap pengusaha (Kompas.com). Walau ada kluster yang dibahas dalam RUU tersebut, seperti; Penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, kemudahan proyek pemerintah, dsb.

Akan tetapi, sebagaimana yang dikatakan oleh Faisal Basri ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI), “Jokowi jangan terlalu percaya diri terlebih dahulu dengan konsep omnibus law, meski Ia telah mendapatkan dukungan sebesar 74% dari DPR-RI”.

Penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Basri, dikarenakan hingga saat ini pemerintah belum menginformasikan fokus dari omnibus law akan mengarah kemana. Sebab, isi pokok dari omnibus law terkesan membahas soal kepentingan para pelaku usaha, seperti halnya besaran upah minimum kaum buruh, dan hambatan ketenaga kerjaan.

Hal ini akan berbahaya jika diaplikasikan karena entah sudah dan belum dilakukannya kajian akademis. Kemudian, omnibus law model kodifikasi sistem common law terasa aneh bila diterapkan, mengapa tidak menggunakan pola kodifikasi sebagaimana yang dikenal dengan civil law? Padahal, Indonesia menganut sistem hukum civil law.

Beranjak dari hal diatas, penulis berpandangan bahwa penyusunan omnibus law mengabaikan ketentuan formal pembentukan UU dan melanggar prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan.

Penyusunan omnibus law akan menerobos beberapa tahapan dalam pembentukan perundang-undangan karena sifatnya yang cepat dan merambah banyak sektor.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU NO. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan; “Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan perundang-undangan yang mencangkup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan”.

Di seluruh tahapan tersebut, utamanya bagian perencanaan, penyusunan, dan pembahasan perundang-undangan yang diharuskan adanya partisipasi dari masyarakat. Sedangkan omnibus law RUU Cilaka yang sedang dibuat oleh pemerintah mengabaikan semua proses tersebut.

Maka dari itu, penulis menyarankan agar pemerintah menghentikan pembahasan RUU Cilaka dan RUU lainnya dalam kerangka omnibus law. Sebaiknya fokus pemerintah pada pemenuhan hak-hak masyarakat miskin, kaum marginal, dan kelompok rentan.

Disamping itu pula, pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara sungguh-sungguh dalam setiap proses perubahan kebijakan agar tak berujung pada kontroversi dan mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap elit negara.
 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya