Kontra Revolusi Warna

​Revolusi Warna, sebuah istilah yang awalnya digunakan untuk menggambarkan gelombang protes di negara-negara pasca-Soviet pada awal tahun 2000-an, kini bukan lagi sekadar gejolak domestik yang spontan.

Sebaliknya, ia telah berevolusi menjadi sebuah ancaman terstruktur, sebuah instrumen geopolitik canggih yang mampu menggerogoti kohesi sosial dan merusak kedaulatan dari dalam.

Fenomena ini adalah manifestasi dari perang asimetris, di mana pertahanan terbaik bukanlah kekuatan militer, melainkan ketahanan internal bangsa.

​Dari perspektif yang berbeda, Revolusi Warna bukanlah gerakan yang lahir dari ruang kosong. Jenderal Valery Gerasimov (2013) dari Rusia menggambarkan fenomena ini sebagai bagian dari perang hibrida yang bertujuan untuk mencapai "pembusukan dari dalam" suatu negara tanpa perlu menggunakan kekuatan militer.

Studi kasus historis menguatkan pandangan ini. Di Ukraina (2004), Revolusi Oranye yang dipicu oleh dugaan kecurangan pemilu berhasil menggulingkan rezim pro-Rusia dan menggeser orientasi geopolitik negara itu ke arah Barat.

Peristiwa serupa terjadi di Georgia (2003) dengan Revolusi Mawar. Perubahan ini, yang tampak sebagai kemenangan demokrasi, justru meninggalkan warisan polarisasi mendalam yang dieksploitasi oleh kekuatan eksternal, mengubah konflik domestik menjadi medan pertempuran proksi.

​Pola ini terus berulang. Di Serbia (2023-2024), protes yang dipicu oleh isu lokal dengan cepat dibingkai oleh pemerintah sebagai "revolusi warna" yang didanai asing, sebuah narasi yang didukung oleh taktik demonstrasi tandingan dan penolakan pemilu dini.

Tidak sampai di situ, dengan bentuk berbeda, pelajaran juga bisa ditarik dari kejatuhan rezim Saddam Husein di Irak, dan M. Khadafi di Libya dan negara lainnya.

Dalam konteks ini, nama George Soros sering dikaitkan sebagai salah satu figur kunci di balik Revolusi Warna. Kritikus menuduh bahwa melalui yayasan filantropisnya, Open Society Foundations (OSF), Soros mendanai organisasi-organisasi di negara-negara yang mengalami Revolusi Warna. Bantuan dana ini dianggap sebagai intervensi asing yang memicu pergolakan politik. Ironisnya tidak disadari sebagai sarana yang melanggengkan liberalisme yang destruktif.

Di sisi lain pemerintah berhasil meredam protes, tetapi kerap dengan mengorbankan nilai-nilai dialog dan demokrasi. Kondisi ini memperlihatkan dilema kritis yakni, bagaimana sebuah negara dapat membangun benteng yang kokoh tanpa mengadopsi taktik otoriter yang justru menggerogoti legitimasi moralnya?

​Tentu, jawabannya tidak terletak pada represi. Strategi mitigasi Kontra Revolusi Warna yang efektif harus proaktif dan multi-dimensi, di antaranya adalah, Pertama, pilar politiko-ideologis. Revolusi Warna hanya akan menemukan lahan subur jika ada ketidakpuasan domestik yang mendalam akibat korupsi, ketidakadilan ekonomi, dan tata kelola yang tidak akuntabel.

Oleh karena itu, langkah pertama dan paling fundamental adalah reformasi tata kelola untuk membangun kembali kepercayaan publik. Di Indonesia, hal ini dapat diperkuat dengan menanamkan kembali nilai-nilai ideologi kebangsaan dan lokal serta adat ke Nusantaraan yang berfungsi sebagai benteng ideologis melawan narasi yang memecah belah.

​Kedua, pilar sosiologis-kultural. Revolusi Warna secara efektif memanfaatkan energi perubahan dari kaum muda dan mahasiswa. Penting bagi pemerintah untuk membina dan mengarahkan energi ini ke arah yang konstruktif dan nasionalis, bukan membiarkannya menjadi "ujung tombak" skenario gulingkan rezim.

Fenomena "siberbalkanisasi," di mana masyarakat terpecah dalam komunitas-komunitas yang memiliki pandangan homogen, harus dilawan dengan mendorong literasi politik dan digital yang kritis.

​Ketiga, pilar pertahanan informasi dan siber. Ancaman Revolusi Warna di era digital menuntut strategi pertahanan siber yang canggih. Pemerintah harus menjadikan keamanan siber sebagai pondasi utama dan mengadopsi strategi "resiliensi-first" yang fokus pada kemampuan untuk pulih dengan cepat dari serangan, bukan hanya mencegahnya.

Regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber di Indonesia adalah langkah maju, tetapi harus diikuti dengan investasi pada sumber daya manusia dan teknologi. Selain itu, pemerintah harus secara proaktif mengidentifikasi dan menetralisir kampanye disinformasi dan propaganda yang mendestabilisasi.

Keempat, menyegarkan dan melembagakan jembatan dialog antara masyarakat di setiap daerah hingga tingkat kelurahan atau desa. Karena yang terjadi pelembagaan dialog tidak menyentuh akar rumput dan hanya kelompok dan tokoh-tokoh itu-itu saja.

​Secara keseluruhan, mencegah Revolusi Warna bukan tentang menindas kebebasan berekspresi, melainkan tentang memperkuat pondasi internal bangsa itu sendiri.

Negara harus membangun ketahanan yang tangguh melalui tata kelola yang baik, persatuan yang kuat, pertahanan siber yang kokoh, dan kekuatan institusionalisasi dialog dengan masyarakat. Kewaspadaan diplomatik dan penegasan kedaulatan adalah hal yang mutlak, tetapi pada akhirnya, benteng terbaik adalah bangsa yang bersatu, makmur, dan memiliki kepercayaan penuh terhadap pemerintahnya.

Dengan demikian, energi perubahan dapat diarahkan untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan malah menjadi alat yang menghancurkan bangsa.