Kartu Pra Kerja; Nasibmu Malang Seperti Para Guru Honorer

Kartu Pra Kerja; Nasibmu Malang Seperti Para Guru Honorer 19/04/2020 1087 view Opini Mingguan pixabay.com

Jumat (17/04/2020) saya menyempatkan diri untuk nonton berita di TV One. Syukur hidanganya tentang kisruh seputar Kartu Pra Kerja (KPK). Ada narasumber yang mengatakan bahwa kebijakan KPK adalah fakta keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Ada pula yang mengatakan sebagai peluang yang sangat strategis bagi para pejabat publik untuk saling bertarung. Kasarnya, KPK dijadikan semacam kolam renang yang paling sejuk untuk berlomba-lomba menceburkan berbagai kepentingan yang sempit. Siapa yang paling kuat dan cepat, pasti menang.

Oleh karena realitas ini cukup menarik, akhirnya saya berhenti menonton di layar kaca dan beralih diskusi pada group messenger bersama dengan anak-anak waliku. Sebagai wali kelas, saya melemparkan satu topik kecil untuk di didiskusikan. Topiknya, demikian: “ anak-anakku, pentingkah para elit negeri ini membuat kegaduhan di tengah pendemi covid-19 ini? Dan kalau boleh sertakan dengan satu contoh yang kalian ketahui”.

Selepas melemparkan topik diskusi, saya mempersilakan anak-anak untuk berkata-kata dengan nuansa yang bebas. Sedangkan saya memilih posisi untuk menyimak. Diskusi pun berjalan. Beragam pendapat dikemukakan. Dua anak membicarakan tentang KPK. Kebetulan, mereka juga sempat tonton di TV One.

Menurut kedua anak ini (Aldi dan Titin), sudah sewajarnya KPK diperuntukkan bagi rakyat. Bukan saja karena pandemi covid-19, tapi juga karena rakyat berhak untuk mendapatkannya. Terkhusus bagi rakyat yang sangat membutuhkan. Atas dasar itulah, KPK tak perlu diperdebatkan lagi. Jikalau saat ini diperdebatkan, maka kami sungguh meyakini pasti ada udang di balik batu.

“Ada udang di balik batu, maksudnya?“ kataku. “Pak guru, maksudnya begini: “pastinya ada niat untuk korupsi dapat uang to.” Saya pun tersenyum. Dan saya ekspresikan lewat sebaris kata, hehehehehehehe. Lalu untuk menutup, diskusi, saya menulis sebuah pernyataan: “ ya, anak-anakku. Hidup di negeri kita tercinta ini, harus tahan banting segala hal. Sebab kita akan dan selalu menyaksikan adegan-adegan lucu dan murahan dari kaum-kaum elit bangsa kita”.

Dari hasil diskusi di atas, maka saya mengemukakan satu argumen tunggal yakni pemerintah sedang merintis sebuah orientasi kebijakan yang mendua. Sederhananya begini. Jika, kebijakan ini adalah murni membantu rakyat, juga meminimalisir angka pengangguran yang terus melonjak itu, seharusnya tak perlu diperdebatkan. Apalagi situasi bangsa saat ini tidak membutuhkan perdebatan itu terjadi. Sebab, menurut hemat saya, setiap kebijakan itu lahir, pastinya dari sebuah permenungan, disikusi dan analisis yang kompherensif dari para pejabat publik itu sendiri.

Namun faktanya justru berkata lain. Saya secara pribadi akhirnya sangat meyakini bahwa perdebatan tentang KPK di kalangan para pejabat itu mau melegitemasi tentang berbagai kebobrokan para pemimpin itu sendiri. Maunya, setiap kebijakan, kaum elit mesti dapat jatah dahulu, sisanya baru diberikan pada rakyat. Inikan lucu dan memalukan. Lebih memalukan lagi, perdebatan ini terjadi saat rakyat sedang di ambang pintu kematian. Pada titik inilah, kemalangan nasib KPK terjadi. Kelahirannya bukan untuk menyelamatkan. Sebaliknya mendatangkan malapetaka bagi rakyat dan surga bagi para pejabat.

Jika situasi kini KPK lebih banyak menghasilkan polemik ketimbang solusi praksisnya maka, kebijakan ini perlu pemurnian orientasi. Salah satu ikhtiar nyata pemurnian orientasi untuk saat ini adalah diperuntukkan saja pada masyarakat yang sudah kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19. Ini lebih tepat sasaran dan merupakan kebijakan jangka pendek yang dapat melahirkan kebahagiaan dan kepuasan batin masyarakat yang amat membutuhkanya.

Karenanya, tak perlu lagi ada pelatihan dan tes segala. Yang harus diperhatikan untuk langkah selanjutnya adalah pemerintah menciptakan ketersediaan lapangan pekerjaan. Didiklah masyarakat untuk memiliki daya juang. Bukan ciptakan kartu untuk menginstankan mental masyarakat. Setelah itu, hasilkan kegaduhan massal di kalangan para pengambil kebijakan. Jadinya rakyat makin sengsara. Para elit makin angkat ekor. Jadi sekali lagi, perlu adanya pemurnian orientasi terkait kebijakan KPK itu sendiri.

Di akhir goresan ini saya coba tawarkan satu solusi terkait kebijakan KPK. Sebelumnya, saya coba mengutip kembali pernyataan presiden. Menurut Jokowi, KPK berfungsi untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat yang baru lulus pendidikan. Setelah itu, mereka akan masuk dunia industri. Yang nantinya belum mendapatkan pekerjaan, akan digaji oleh pemerintah dalam batas waktu tertentu (detik.com, 07/04/2020).

Hemat saya kebijakan ini tidak selamanya salah. Toh, semuanya untuk rakyat. Namun, jika saya boleh memahami maksud dari pernyataan presiden Jokowi di atas, saya merasa belum pas dan tepat sasaran. Bagaimana mungkin seorang pengangguran yang sudah mendapatkan pelatihan dari uang negara, kok diberikan lagi gaji oleh negara? Inikan sebuah ironi yang tak masuk akal. Nah pada titik inilah, saya sekali lagi menegaskan bahwa pemerintah sedang mendidik rakyatnya untuk bermental instan ketimbang jadi pejuang.

Sementara, saat ini dan bahkan dari dahulu, ada ribuan guru honor yang diperlakukan oleh negara secara tak pantas. Ini bukan cerita baru. Tapi cerita sudah usang. Bahkan bisa dijadikan cerita pendek yang miris secara turun temurun. Padahal mereka (guru honor) sudah miliki skil, sudah bekerja banting tulang dan tak perlu lagi pelatihan dari pemerintah.

Silakan pemerintah merenungkanya. Apakah pemerintah masih paksakan diri menjalankan kebijakan KPK yang akan menelan banyak uang negara atau mau perhatikan rakyat yang seharusnya lebih pantas untuk perhatikan? Ataukah tetap nyaman untuk tetap memalangkan nasib KPK demi kepentingan politis seperti yang dialami para guru honorer yang sudah bertahun-tahun itu?.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya