Jurus Pemerintah Meredam Protes Banjir Kalsel

Esais
Jurus Pemerintah Meredam Protes Banjir Kalsel 04/02/2021 497 view Politik Preventionweb.net

Pemerintah seharusnya menghadapi gelombang besar protes rakyat pasca banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun hal tersebut bisa teredam karena hadirnya rasa takut di ruang publik.

Ketika banjir menerjang Kalsel, ada potensi terciptanya protes masif terkait perbaikan kondisi lingkungan. Chadwick (2007) serta Bennet dan Segerberg (2011) memperkenalkan sedimentary online, atau endapan digital. Protes dan demonstrasi yang melibatkan banyak pihak di masa lalu akan memiliki dokumentasi digital yang bisa digunakan untuk menciptakan protes yang sama besarnya di masa mendatang. Karena endapan digital akan memanggil memori rakyat untuk kembali terlibat dan mempermudah berbagai organisasi menghidupkan kembali jaringan kerja sama perjuangan.

Indonesia sendiri memiliki endapan digital tentang protes dan demonstrasi melawan dampak buruk ekspansi tambang dan sawit terhadap lingkungan. Pada tahun 2019, Watchdoc merilis film Sexy Killers beberapa hari menjelang Pilpres. Film ini menggambarkan bagaimana aktivitas tambang telah merusak lingkungan dan menyengsarakan manusia. Tidak hanya bagi manusia yang hidup di sekitar tambang dan sawit saja, tetapi juga yang hidup di berbeda pulau.

Sexy Killers tidak hanya ditonton dan dibicarakan oleh jutaan orang, tetapi juga berkontribusi pada angka golput pada Pilpres 2019. Dan keterlibatan semua orang itu terdokumentasi rapi secara digital, baik dalam bentuk artikel dan video berita maupun percakapan di media sosial.

Gerakan #reformasidikorupsi pun meninggalkan endapan serupa. Akhir 2019 lalu, rakyat dan beragam organisasi bersama-sama menghambat pengesahan RUU Pertambangan karena disinyalir akan memanjakan korporasi tambang yang nakal. Gelombang demonstrasi melibatkan puluhan ribu massa di banyak kota dan bahkan menelan korban nyawa. Semuanya juga terdokumentasi secara digital.

Artinya, ketika banjir menerjang Kalsel, sebenarnya pemerintah berpotensi menghadapi protes besar dari rakyat dan beragam organisasi. Karena bencana tersebut menghidupkan kembali memori publik dan membangkitkan kembali jaringan perlawanan berbagai organisasi yang selama ini mengendap secara digital.

Ternyata itu tidak terjadi. Kemungkinannya ada tiga penyebab. Pertama, barangkali rakyat dan organisasi kemasyarakatan yang terlibat pada protes pasca perilisan film Sexy Killers dan #reformasidikorupsi tidak bersifat idealis. Mereka tergerak atas dorong politik praktis, misalnya menjegal pihak tertentu untuk berkuasa. Akibatnya banjir di Kalsel tidak bisa menciptakan gelombang protes. Karena memang rakyat dan beragam organisasi non pemerintah tidak punya memori apapun tentang korelasi antara aktivitas tambang dan sawit terhadap kerusakan lingkungan.

Kemungkinan yang kedua, rakyat dan organisasi kemasyarakatan tidak meyakini banjir di Kalsel disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit. Sehingga endapan digital protes kerusakan lingkungan tidak pernah terpanggil bangkit.

Atau yang ketiga, endapan digital tersedia dan juga ada keyakinan bahwa banjir di Kalsel disebabkan oleh aktivitas tambang dan sawit, namun rakyat dan beragam organisasi takut menyuarakan protes.

Dalam hal ini saya meyakini hal yang ketiga. Rakyat dan berbagai elemen organisasi punya endapan digital dan menyimpulkan aktivitas tambang dan sawitlah yang menjadi penyebab banjir di Kalsel. Mereka yang terlibat dalam gerakan perlawanan pasca pemutaran film Sexy Killers dan #reformasidikorupsi didorong oleh idealisme, bukan politik praktis. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang mereka. Dokumen Social Network Analysis (SNA) milik Drone Emprit keterlibatan kelompok apolitis pada aksi #reformasidikorupsi, misalnya K-Poppers dan siswa STM. Selain itu, percakapan di dunia maya lebih didominasi oleh keyakinan bahwa banjir di Kalsel disebabkan aktivitas tambang dan sawit, bukan cuaca buruk dan sungai meluap seperti yang disuarakan pihak pemerintah. Jadi protes besar seharusnya ada.

Tapi itu tak muncul karena hadirnya ketakutan di ruang publik. Walau bagaimanapun cara pemerintah menyelesaikan persoalan Rizieq Shihab dan FPI, menegakkan peraturan terkait Covid-19, dan merespon pihak oposisi telah berhasil membuat nyali sebagian orang dan organisasi menciut. Hanya mereka yang terkenal beranilah yang tetap bersuara menuntut pemerintah membungkam aktivitas tambang dan sawit di Kalimantan.

Di sini pemerintah boleh merasa lega bisa terhindar dari protes besar. Namun situasi ini akan menjadi endapan digital yang baru, yaitu ketika publik kehilangan keberaniannya untuk bersuara. Dan pada masanya nanti, semua endapan akan menumpuk untuk kemudian mampu mengandaskan kapal besar yang berlayar di atasnya.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya